Dikunjungi Nadiem, Muhammadiyah Belum Tentukan Sikap tentang Organisasi Penggerak
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Dikunjungi Nadiem, Muhammadiyah Belum Tentukan Sikap tentang Organisasi Penggerak

Rabu, 29 Juli 2020 | 18:36 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah meminta maaf secara terbuka terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang memicu polemik. Namun, tiga organisasi masyarakat yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masih belum memutuskan untuk kembali bergabung dengan POP.

Sebelumnya, ketiga organisasi itu memutuskan mundur dari POP karena menilai banyak kejanggalan dalam program tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, Nadiem sudah mendatangi Gedung Dakwah PP Muhammadiyah untuk meminta maaf secara langsung terkait polemik POP. PP Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan permintaan maaf itu, tetapi belum menentukan sikap mengenai program POP.

“PP Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat,” ujar Mu'ti kepada Suara Pembaruan, Rabu (29/7/2020).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Nadiem membicarakan berbagai kebijakan Kemdikbud, khususnya program POP.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LP Ma'arif NU, Arifin Junaidi. Menurutnya, NU tidak serta merta menyatakan gabung ke POP.

"Untuk mengevaluasi dan meninjau kembali penerima POP butuh waktu. Apakah cukup waktu yang tersisa sampai akhir tahun untuk melaksanakan program tersebut?" ucap Arifin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

FSGI Minta Dialog Publik untuk Evaluasi Organisasi Penggerak

Satriwan juga meminta agar dana POP sebaiknya dialokasikan untuk membantu anak-anak menjalankan PJJ yang belum ada perubahan signifikan sama sekali.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Diluncurkan, Lembaga Salam Halal Pastikan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Syarikat Islam bersama dengan BPJPH dan ormas-ormas Islam lainnya siap membantu menegakkan jaminan produk halal.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kepala BNPT: Pembinaan Napiter Perlu Dioptimalkan

Kunjungannya ke lapas di Nusakambangan itu untuk mengevaluasi program deradikalisasi.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Ini Alasan BPK Beri Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemperin

Pemberian opini WTP dikarenakan permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Selamatkan Uang Negara, Hendropriyono Apresiasi Kepemimpinan Firli di KPK

Meski tanpa sensasi, kerja penindakan KPK terus berlangsung dan yang tidak kalah penting berhasil melakukan penyelamatan uang negara sebesar Rp 79 triliun

NASIONAL | 29 Juli 2020

IHW Ajak Penggiat Halal Luar Negeri Ikut Berkurban

Indonesia Halal Watch menggandeng Ishihara Charity Foundation menyediakan hewan kurban sebagai wujud dari solidaritas dan kesalehan sosial.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pastikan Kesiapan Prajurit, Dansatgas Yonif 125/Simbisa Kunjungi Perbatasan RI-PNG

Prajurit Satgas Yonif 125/Simbisa siap melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengaman Perbatasan walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasum: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Diamanatkan UU

Presiden Jokowi juga telah menekankan pentingnya memberikan kewenangan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme, sehingga dapat diberantas langsung ke akarnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Konsultan Konstruksi Wajib Tahu Regulasi Rancang Bangun

Para pelaku jasa konsultansi konstruksi wajib mengetahui regulasi rancang bangun karena metode ini semakin banyak digunakan pada berbagai proyek pemerintah.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Ini Hasil Klarifikasi Kejagung soal Pertemuan Jaksa dengan Kuasa Hukum Djoko Tjandra

Kejagung membuka hasil pemeriksaan pengawasan terhadap sejumlah jaksa terkait beredarnya foto dengan pengacara buronan Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS