KPAI: Dari 224 Pengaduan Terkait PPDB, 89% Berasal dari Jakarta
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPAI: Dari 224 Pengaduan Terkait PPDB, 89% Berasal dari Jakarta

Rabu, 5 Agustus 2020 | 19:09 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 diwarnai berbagai macam masalah di lapangan.

Dari hasil laporan yang diterima KPAI, pada PPDB 2020 ini terdapat 224 pengaduan PPDB dengan 89% atau 200 kasus berasal dari provinsi DKI Jakarta.

Pengaduan sebagian besar berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia. Kendati demikian, Retno memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang telah menindaklanjuti 106 kasus anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dalam PPDB 2020.

"Bahkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar uang pangkal di sekolah swasta, Pemprov akan menanggung biayanya dan saat ini regulasinya sedang disiapkan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional yang membahas hasil pengawasan dan pengaduan PPDB 2020 secara daring, Rabu (5/8/2020).

Selain itu, terdapat berbagai masalah lain yang diadukan seputar kebijakan PPDB 2020.

Di antaranya adalah jalur prestasi yang dibuka setelah jalur zonasi dan afirmasi, ketentuan persentase jalur prestasi, ketentuan penggunaan kriteria usia, dan ketentuan domisili yang harus satu tahun sebelumnya berdomisili di daerah tersebut.

Sedangkan pengaduan terkait masalah teknis di antaranya adalah terlambat mendaftar PPDB, kekeliruan mengisi data pendaftar seperti mengisi asal sekolah, kekeliruan mengisi jalur, kekeliruan mengisi keterangan fisik, dan kesulitan login yang mengakibatkan anak terlambat didaftarkan.

“Ada orang tua tidak paham daftar PPDB secara daring karena gaptek, server PPDB lemot, dan verifikasi lambat karena verifikator kesulitan membaca hasil scan data pendaftar yang dikirim ke server,” katanya.

Kebijakan

Sementara itu, Auditor Utama Itjen Kemdikbud, Agus Suprayogi mengatakan, sejumlah pengaduan terkait PPDB yang diterima KPAI telah disampaikan ke Kemdikbud dan telah ditindaklanjuti. Pada umumnya, pengaduan terkait dengan kebijakan dan teknis.

“Sesuai koordinasi dengan KPAI, kami memang sudah menindaklanjuti. Kami menghubungi Dinas Pendidikan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kami juga dibantu oleh LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan,red),” kata Agus.

Ia menuturkan, tindak lanjut kasus yang dilakukan Kemdikbud ini lebih pada pengawasan teknis. Sebab, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan merupakan wewenang pemda.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kisruh PPDB, KPAI Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi

Pasalnya, masih banyak daerah yang tidak menerapkan menerapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Mendagri: Kepala Daerah Ujung Tombak Penanganan Covid-19

Mendagri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah harus punya pengetahuan bagaimana mengendalikan pandemi ini.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Indonesia-Inggris Perpanjang Kemitraan Iptek Hingga 2025

Kerja sama yang kuat antara peneliti Inggris dan Indonesia ini telah menghasilkan 2.205 publikasi gabungan selama 2015-2019.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

PPATK, Kemkop dan UKM Pertahankan Opini WTP dari BPK

Pemberian opini WTP dikarenakan hasil temuan BPK tidak berdampak material terhadap laporan keuangan tahun 2019.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Kapolda NTT Terima Stafsus Kempar Bidang Keamanan KTT G20 dan ASEAN 2023

Tujuan pertemuan terkait simulasi gabungan protokol Safety Security dalam rangka kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G-20 dan ASEAN 2023.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Pembelajaran Tatap Muka, Mendagri: Gunakan Protokol Kesehatan Ketat

Mendagri meminta penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik dari pihak pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait dalam rencana pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ombudsman Minta Perbaikan Data Penerima Bansos Diprioritaskan

Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bansos yang disalurkan tepat sasaran.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kasal dan Kasau Terima Tanda Kehormatan Bintang Angkatan Kelas Utama

Penganugerahan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Laksamana TNI Yudo Margono dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo atas jasa-jasanya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Jaksa Agung Rotasi Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda

Mutasi atau rotasi dilakukan terhadap tiga jabatan Jaksa Agung Muda (JAM) dan satu jabatan Staf Ahli Jaksa.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

ICW Ingatkan Bahaya Mobilisasi ASN dalam Pilkada

Mobilisasi ASN oleh petahana untuk kepentingan pemenangan dalam pilkada dinilai paling berbahaya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS