IDAI: Zonasi Covid-19 Tidak Bisa Jadi Patokan Keamanan Pembukaan Sekolah
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

IDAI: Zonasi Covid-19 Tidak Bisa Jadi Patokan Keamanan Pembukaan Sekolah

Senin, 17 Agustus 2020 | 21:32 WIB
Oleh : Dina Fitri Anisa / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menolak kebijakan pemerintah yang mengizinkan kembali sekolah dibuka untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali. Sikap penolakan ini memiliki beberapa alasan yang kuat.

Pertama, pembukaan sekolah mengacu pada zonasi. Menurut IDAI, zonasi hijau dan kuning yang dijadikan dasar membuka sekolah tidak bisa menjadi patokan keamanan dari penularan Covid-19.

Sebab, hingga saat ini pemerintah belum mampu memenuhi standar minimal jumlah tes yang dianjurkan WHO, yaitu melakukan tes terhadap satu orang tiap 1.000 penduduk setiap minggu di semua daerah secara merata. Berdasarkan data WHO, baru Jakarta yang secara konsisten memenuhi jumlah tes minimal.

Menurut Ketua IDAI, Aman Pulungan, pemerintah juga tidak memberikan informasi yang transparan tentang jumlah orang yang dites di tiap daerah. Padahal, tes dan pelacakan kontak yang cepat dan transparan menjadi kunci penting mengetahui skala penularan sesungguhnya di komunitas.

“Tidak terpenuhinya data dan informasi jumlah tes ini menyebabkan pendekatan zonasi rentan memicu kekeliruan. Akibatnya sudah terlihat, yaitu munculnya infeksi di sekolah saat proses belajar tatap muka dimulai,” tuturnya dalam surat pernyataan Sikap Penolakan Dibukanya Kembali Sekolah di Masa Pandemi Covid-19, Senin (17/8/2020).

Kedua, tidak adanya pembatasan mobilitas yang ketat antarzona menyebabkan transmisi virus tidak bisa dicegah. Selama tidak terpenuhinya kapasitas tes dan pembatasan antar wilayah, penetapan zona hijau atau kuning sebagai zona aman untuk KBM merupakan tindakan yang berisiko.

“Adanya kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa ditukar dengan mempertaruhkan kesehatan siswa beserta guru dan tenaga kependidikan lainnya,” ungkapnya.

Aman menilai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mempertaruhkan kesehatan dan jiwa siswa dan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengatasi hambatan akses internet, kejenuhan belajar di rumah, dan sebagainya.

“Ini merupakan langkah yang tidak bijak dan tidak etis,” katanya.

Ia pun berharap Mendikbud akan membatalkan kebijakan membuka kembali KBM tatap muka di sekolah dalam rangka memberikan perlindungan penuh terhadap kesehatan siswa dan tenaga pendidikan.

Tidak hanya itu, ia juga meminta pemerintah membuat standar protokol kesehatan yang ketat dan memastikan kesiapan seluruh ekosistem sekolah dalam melakukan protokol kesehatan sebelum membuka kembali KBM tatap muka.

“Kami juga mendukung Mendikbud membenahi hambatan PJJ selama ini, antara lain dengan melibatkan sepenuhnya perwakilan semua pegiat ekosistem pendidikan, terutama para guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan orang tua murid,” ujarnya menjelaskan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IDAI Tolak Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah

Pembukaan sekolah juga berisiko meningkatkan risiko pada guru dan civitas akademika lain di sekolah, selain juga kepada orang tua.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Suap Impor Bawang Putih, Politikus PDIP Tetap Dihukum 7 Tahun Penjara

Nyoman Dhamantra tetap dihukum tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara suap pengurusan impor bawang putih.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Mahfud MD: 99,9 Persen Masyarakat Bangga Menjadi WNI

Mahfud MD menyatakan bahwa 99,9 persen masyarakat sangat bangga dengan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

HUT Kemerdekaan Ke-75 RI, Ini Pesan Megawati kepada Pemuda Indonesia

Megawati Soekarnoputri mengatakan banyak sekali pelajaran yang diberikan ayahnya, proklamator RI yang juga Presiden pertama, Ir Soekarno.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Peringati HUT Ke-75 RI, Ahmad Sahroni Center Salurkan Sembako

ASC ingin mengisi kegiatan 17 Agustus dengan hal-hal positif, di antaranya berbagi pada yang membutuhkan.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

BPOM Diharapkan Beri Izin Obat Covid-19 Temuan Unair, BIN, dan TNI AD

Komisi IX selalu mendorong supaya BPOM mempercepat proses, terutama terkait penemuan untuk pengobatan Covid-19, baik obat terkait Unair ini maupun herbal.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Sekretariat Presiden Terima Rekor Muri

Sekretariat Presiden menerima penghargaan Muri atas rekor Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI secara Daring dengan Peserta Terbanyak.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Kemparekraf Ajak Pendaki Gelar Upacara HUT Ke-75 RI di Puncak Gunung Papandayan

Para pendaki gunung di Indonesia dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) pada Senin (17/8/2020).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Pakar Hukum: Masih Ada Uji Materi, Sahkan Saja RUU Cipta Kerja

Teddy Anggoro berpendapat bahwa sebaiknya RUU Cipta Kerja segera disahkan. Jika masih ada hal yang belum bisa diterima bisa diajukan uji materi.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Jadi Tersangka Ganda, Djoko Berpotensi Hadapi Dua Sidang

Djoko Tjandra menjadi tersangka pidana umum serta khusus.

NASIONAL | 17 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS