Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.12)   |   COMPOSITE 5091.82 (17.74)   |   DBX 966.643 (5.38)   |   I-GRADE 139.941 (-0.02)   |   IDX30 428.154 (0.24)   |   IDX80 113.358 (0.35)   |   IDXBUMN20 291.199 (1)   |   IDXG30 119.599 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 379.423 (0.06)   |   IDXQ30 124.629 (0.16)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.08)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.29)   |   IDXV30 107.251 (0.1)   |   INFOBANK15 832.7 (-0.23)   |   Investor33 373.408 (0.69)   |   ISSI 150.953 (0.04)   |   JII 549.986 (-0.02)   |   JII70 187.543 (0.25)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.5)   |   LQ45 788.563 (1.46)   |   MBX 1407.83 (4.49)   |   MNC36 279.661 (0.63)   |   PEFINDO25 277.129 (4.96)   |   SMInfra18 242.149 (-0.42)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.34)   |  

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik

Kamis, 24 September 2020 | 21:55 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengubah skema pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler pada tahun anggaran 2021. Tahun depan, pemberian BOS Reguler tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, melainkan juga dua variabel pertimbangan, yakni indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap kabupaten dan indeks besaran peserta didik (IPD).

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Suyanto menuturkan, dengan formula yang baru ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud ) harus mempunyai database atau basis data yang baik. Sebab, jika tidak, maka formula yang dibuat itu bisa menjadi tidak efektif daya berlakunya.

“Mengapa begitu, karena data di Indonesia ini tidak satu pintu. Oleh karenanya harus menggunakan data yang valid. Memang data itu benar-benar ada dan tidak pernah berbohong, tetapi para pembohong lah yang suka bikin data. Artinya, Kemdikbud memang harus punya data yang bisa dipegang dan satu pintu saja. Jangan semua orang bikin data,” kata Suyanto kepada Suara Pembaruan, Kamis (24/9/2020).

Menurut Suyanto, pentingnya data valid ini untuk mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana BOS Reguler. Selanjutnya, Suyanto juga menambahkan, meski pemberian dana BOS Reguler naik untuk sejumlah wilayah berdasarkan IKK, perubahan skema ini tidak serta merta dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Pasalnya, persoalan kualitas sangat kompleks tidak bisa hanya melihat aspek pembiayaan. Masih banyak yang lain seperti bagaimana kualitas guru, profesionalisme, motivasi siswa, layanan sekolah, hingga keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Selain itu, peran masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mengkondisikan supaya peserta didik bisa belajar dengan baik.

Ia mengaku sudah menantikan sejak lama perubahan skema pemberian dana BOS Reguler ini. Suyanto menilai, skema IKK lebih realistis dari skema sebelumnya.

“Dana BOS dengan model baru ini saya kira lebih realistis. Saya mendukung hal itu sejak lama, merindukan dana BOS didistribusikan berbasis formula yang tidak menyamaratakan sekolah berdasarkan jumlah siswa,” katanya.

Menurut Suyanto, apabila skema lama terus diterapkan, maka sekolah dengan jumlah siswa sedikit akan diperlakukan tidak adil karena ada overhead cost untuk menyelenggarakan pendidikan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Beberapa pasal di UU ITE dianggap masih kontroversial.

NASIONAL | 24 September 2020

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020

Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan Menurun 314 Juta Ton CO2 hingga 2030

Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp 3.500 triliun.

NASIONAL | 24 September 2020

Komisi III DPR Nilai Pengelolaan Lapas Tidak Profesional

Kaburnya Cai Changpan dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, menjadi bukti sengkarut penanganan lapas yang jauh dari kategori profesional.

NASIONAL | 24 September 2020

Sepekan Pengetatan di Kota Bandung, Infeksi Covid-19 Masih Meningkat

Level kewaspadaan oranye itu berarti memiliki risiko sedang dalam konteks kenaikan kasus.

NASIONAL | 24 September 2020

Penanganan Pandemi Membaik, Angka Kematian Turun di Jabar

Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, (tingkat kematian akibat Covid-19) di Jabar 2,4%, sekarang di angka 1,88 %.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Klaster Pengungsian, Daerah Diminta Siaga Banjir

Dengan banyaknya pengungsi, Wiku menilai akan ada potensi cukup besar terjadi penularan -19 di lokasi pengungsian, sehingga bisa menimbulkan klaster baru

NASIONAL | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Pasangan Ratu Ati-Sokhidin Yakin Menang di Kota Cilegon

Pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin yakin meraih kemenangan pada Pilkada Kota Cilegon karena mereka mendapat nomor yang identik dengan kemenangan.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS