Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Komisi X DPR: Maksimalkan Peran Pengawas Sekolah
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Komisi X DPR: Maksimalkan Peran Pengawas Sekolah

Kamis, 24 September 2020 | 22:23 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengubah skema pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler pada tahun anggaran 2021. Tahun depan, pemberian BOS Reguler tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, melainkan juga dua variabel pertimbangan, yakni indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap kabupaten dan indeks besaran peserta didik (IPD).

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, agar dana BOS Reguler ini tidak disalahgunakan, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawas pendidikan. Selama ini mereka melakukan monitoring kinerja sekolah-sekolah.

Selain itu, Huda juga meminta Kemdikbud berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Tak kalah penting, ia juga mendorong Kemdikbud menyiapkan sistem yang bisa mengawal penggunaan dana BOS.

Huda menuturkan, Komisi X telah memberi masukan kepada Kemdikbud dan mereka berjanji akan memperbaiki sistem kontrol penggunaan dan pemanfaatan dana BOS.

“Kita tunggu apa yang disebut dengan skema kontrol dan pengawasan penggunaan BOS Reguler ini, karena semangatnya adalah mengurangi tingkat kebocoran dan penyalahgunaan,” kata Huda kepada Suara Pembaruan, Kamis (24/9/2020).

Terkait kebijakan, Huda menyebutkan, perubahan skema ini perlu didukung untuk memberi keadilan bagi sekolah-sekolah kecil yang selama ini membutuhkan bantuan dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan.

“Selama ini dengan disamakan tingkat kemahalan yang terjadi, akhirnya tidak ada keadilan bagi daerah yang tingkat kemahalan konstruksinya tinggi. Dengan skema baru, hampir pasti daerah yang tingkat kemahalan konstruksinya lebih tinggi mendapatkan haknya sesuai dengan kemahalan kabupaten/kota yang bersangkutan,” ucapnya.

Meski kenaikan dana BOS Reguler hanya terjadi di kabupaten/kota dengan tingkat konstruksi mahal, tetapi sekolah yang tidak mengalami kenaikan tidak perlu khawatir. Mereka tetap mendapatkan BOS Reguler sesuai jumlahnya dan tidak akan terjadi penurunan.

Sekolah tersebut juga berkesempatan mendapat BOS Kinerja apabila indeks prestasi siswa tinggi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Skandal Djoko Tjandra, KPK Olah Berbagai Informasi

KPK memastikan terus memantau perkembangan penanganan skandal terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra

NASIONAL | 24 September 2020

Pilbup Serang, Tatu-Pandji Dapat Nomor Urut 1

Pada Pilbup Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Tatu-Pandji) mendapatkan nomor urut 1 dan Nasrul Ulum-Eki Baihaki (Nasrul-Eki) nomor urut 2.

NASIONAL | 24 September 2020

Seluruh Korban Banjir Bandang Sukabumi Sudah Ditemukan

Korban terakhir, atas nama Jajo, 25 tahun ditemukan dalam radius 15 kilometer dari lokasi kejadian banjir bandang.

NASIONAL | 24 September 2020

Barcelona Konfirmasi Suarez Pindah ke Atletico Madrid

Perpindahan ke Atletico Madrid mengakhiri enam tahun kebersamaan Suarez bersama Barcelona.

NASIONAL | 24 September 2020

Kasus Jiwasraya, Direktur Maxima Integra Dituntut Penjara Seumur Hidup

Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 24 September 2020

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik

Jika tidak, maka formula yang dibuat itu bisa menjadi tidak efektif daya berlakunya.

NASIONAL | 24 September 2020

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Beberapa pasal di UU ITE dianggap masih kontroversial.

NASIONAL | 24 September 2020

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020

Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan Menurun 314 Juta Ton CO2 hingga 2030

Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp 3.500 triliun.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS