Penggunaan Subsidi Kuota Dibatasi, Kemdikbud: Provider Takut Sinyal Jelek
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Penggunaan Subsidi Kuota Dibatasi, Kemdikbud: Provider Takut Sinyal Jelek

Minggu, 27 September 2020 | 23:51 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pembatasan penggunaan kuota subsidi yang diberikan Kemdikbud kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen menuai protes. Sebab, jumlah kuota umum yang bebas digunakan hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah kuota belajar.

Plt Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin Kemdikbud), Hasan Chabibie menjelaskan, pertimbangan pembatasan pembagian kuota ini terkait dengan kapasitas infrastruktur per masing-masing operator telekomunikasi. Apabila dilepas semua ke kuota umum, kapasitas infrastruktur dari provider tidak dapat memberi pelayanan terbaik.

Pasalnya, operator telekomunikasi tidak melakukan investasi dalam waktu dekat, sehingga mereka memberi layanan dengan menggunakan infrastruktur yang saat ini siap. Ini terkait juga dengan durasi waktu penggunaan 30 hari.

“Jika dipaksakan nanti kualitasnya jelek. Nanti para siswa yang PJJ frustrasi sinyalnya jelek karena enggak bisa menjalankan PJJ dengan lancar. Itu hasil diskusi cukup panjang dan kami memahami masukan masyarakat. Ini masih kami diskusikan dengan Mas Menteri (Mendikbud, red) walaupun terjadi perubahan-perubahan produk kontrak para provider,” ujarnya kepada Suara Pembaruan, Minggu (27/9/2020).

Hasan menuturkan, kebijakan kuota murah ini sama sekali tidak menguntungkan operator telekomunikasi. Pasalnya, kuota internet subsidi ini dibanderol dengan harga paling murah senilai Rp 1.000 per GB, yakni 1/3 dari harga produksi normal yang rata-rata Rp 3.000 per GB.

“Angka Rp 1.000 per GB ini pasar sudah goncang. Jadi harga murah ini termasuk bentuk subsidi dari operator telekomunikasi. Kalau kita mau harga lebih murah lagi dan operator tidak mau, tentu tidak dapat membantu siswa jalankan PJJ daring,” ucapnya.

Kendati demikian, Hasan menuturkan, masukan dari masyarakat akan dipertimbangkan, sehingga jumlah aplikasi belajar yang saat ini ada akan bisa bertambah jika masyarakat membutuhkan untuk menjadi bahan belajar.

“Jadi kami terus berkomunikasi dengan provider sehingga semua aplikasi tersebut masuk dalam kategori kuota belajar,”ucapnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BIN Bantu Penanganan Covid-19, Tjahjo: Patut Diapresiasi

Mantan Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo mengapresiasi inisiatif Badan Intelijen Negara (BIN) dalam membantu penanganan Covid-19.

NASIONAL | 27 September 2020

Baru 48% Nomor Ponsel yang Dapat Subsidi Kuota Internet

Angka tersebut akan terus bertambah setiap hari setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) nomor ponsel oleh operator.

NASIONAL | 27 September 2020

Perlindungan terhadap Jaksa Dinilai Tidak Dibutuhkan

Perlindungan terhadap jaksa sebagaimana yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan dinilai tidak dibutuhkan.

NASIONAL | 27 September 2020

DPR: Kemdikbud Belum Berikan Data Detail tentang Kebutuhan Kuota

Saat ini data yang digunakan hanya dengan sampel yang sepertinya juga belum mewakili populasi.

NASIONAL | 27 September 2020

Ikut Tangani Covid-19, BIN Berkomitmen Bantu Bangsa dan Negara

Keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19 tidak terlepas dari perintah Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 27 September 2020

BNPT: UU Antiterorisme 2018 Belum Mampu Sentuh Paham Radikalisme

Harus ada ada imunisasi dan vaksinasi ideologi yang bisa dilakukan pada masyarakat luas.

NASIONAL | 27 September 2020

Cegah Covid-19, Pesantren Tebuireng Larang Santri Dijenguk

Pondok Pesantren Tebuireng menerapkan aturan melarang sementara waktu bagi wali murid untuk menjenguk santri di pesantren guna mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 27 September 2020

Bimbel Matematika Shinkenjuku Buka Layanan Online Selama Pandemi

Shinkenjuku Online merupakan bentuk bimbingan belajar semi privat yang dikemas dalam suasana menyenangkan.

NASIONAL | 27 September 2020

Polemik Eks Anggota Tim Mawar, Presiden Jokowi Diminta Batalkan Keppres 166

Nama-nama yang masuk Tim Mawar, dinilai sangat tidak layak menjadi pejabat publik.

NASIONAL | 27 September 2020

Blusukan Virtual, Gibran Sapa Warga Kampung Dawung

Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan virtual menyapa warga melalui "live streaming facebook" pada tahapan kampanye Pilkada 2020, di Kampung Dawung.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS