NU Batal Gugat UU Cipta Kerja dengan Satu Syarat
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

NU Batal Gugat UU Cipta Kerja dengan Satu Syarat

Rabu, 14 Oktober 2020 | 23:30 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Nahdlatul Ulama (NU), dalam hal ini Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, tidak akan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Pasalnya, NU menggugat pemberlakuan izin usaha pendidikan secara umum. Namun ternyata menurut pemerintah, aturan itu hanya berlaku untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) dan tidak wajib.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi kepada Suara Pembaruan, Kamis (14/10/2020). Namun, ia mengajukan syarat bahwa naskah UU Cipta Kerja yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara harus persis seperti yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, isu pendidikan dikomersialisasi pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hoax. Pasalnya, pendidikan yang diatur dalam UU tersebut hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara naskah UU Cipta Kerja yang dipersoalkan oleh lembaga pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), PP Muhammadiyah, dan organisasi pendidikan adalah Pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Selain itu, pada Pasal 65 menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

Arifin mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menanti naskah resmi yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara.

“Sikap kami adalah menunggu lembaran naskah dari negara, karena sekarang kan banyak sekali versi. Jadi, kemudian dikatakan naskah yang ditandatangani DPR itu, naskah yang 800 halaman. Sementara naskah yang kami terima dan tertera tentang Pasal 65 itu ada 1.000 halaman lebih,” kata Arifin.

Arifin menuturkan, pihaknya menantikan naskah negara sebagai bentuk hukum, bukan pernyataan. Pasalnya, saat ini masih banyak versi naskah yang beredar.

Ia memaparkan, apabila pendidikan diwajibkan mengurus izin usaha tentu akan sangat merepotkan. Sebab, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin Usaha, izin usaha diartikan sebagai segala kegiatan atau tindakan mencari keuntungan. Sementara pendidikan yang dijalankan selama ini tidak mencari keuntungan, apalagi jenis pendidikan yang dilakukan oleh LP Ma'arif NU.

“Sekolah LP Ma'arif NU itu berada di pelosok-pelosok dan kadang-kadang tidak ada sekolah negeri di situ. Utamanya adalah madrasah. Kami memiliki madrasah dengan jumlah lebih banyak dari madrasah negeri yang hanya 3.600-an. Madrasah milik LP Ma'arif ada 13.000. Jangankan cari untung, asal ada uang untuk bayar operasional dan gaji guru saja kami sudah sangat bersyukur,” ucapnya.

Arifin menyebutkan, protes yang dilakukan LP Ma'arif NU disebabkan karena mereka selama ini menyelenggarakan pendidikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi menjalankan amanat UUD 1945. Dalam pembukaannya berbunyi salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa.

“Nah itulah, kami berada di situ. Kemudian, Pasal 31 tentang setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Kalau di pelosok-pelosok tidak memperoleh pendidikan artinya hak warga negara tidak dipenuhi,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siapkan Talenta Muda, Dikti Luncurkan Konsorsium Riset Kecerdasan Buatan

Dibutuhkan sekitar 250.000 talenta di bidang artificial intelligence ini dalam 5 tahun ke depan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Uji Klinis Fase 3, Biofarma: 1.589 Relawan Sudah Disuntik Vaksin Sinovac

1.589 relawan Indonesia sudah disuntik dengan kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac, Tiongkok, dalam uji klinik fase 3 vaksin itu di Indonesia.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

KLHK: Kegiatan Berusaha Risiko Tinggi Wajib Miliki Amdal

Perlindungan lingkungan dijamin di perizinan berusaha. Maksud dan tujuan perlindungan lingkungan tidak dikurangi.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Belum Tercatat dalam Lembaran Negara, UU Cipta Kerja Sudah Digugat ke MK

UU Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Bobby: Pilkada Bukan Ajang Permusuhan

Menurut Bobby Nasution, pilkada yang digelar di Medan untuk meningkatkan silaturahmi sekaligus bertujuan untuk membangun kemajuan Kota Medan.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Revisi RUU Kejaksaan Wujudkan Masyarakat Adil dan Makmur Berdasarkan Asas Keadilan

Adanya revisi UU Kejaksaan ini merupakan momentum untuk berbuat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai lembaga pemerintah.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Dinkes Sleman Awasi Ketat Ponpes dari Penyebaran Covid-19

Ponpes wajib membentuk Satgas Covid-19 dan mempersiapkan sarana dan prasarana pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Relawan N4J dan YSKI Bagikan Sembako untuk Masyarakat Pinggiran Rel

Nusantara Untuk Jokowi (N4J) dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) memberikan bantuan ratusan paket sembako kepada masyarakat pinggiran rel.

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Terus Konsolidasi Menangkan Pilkada, Olly: Solid Bergerak

Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw terus melakukan konsolidasi pemenangan Pilkada Sulut

NASIONAL | 14 Oktober 2020

Menristek Harapkan Vaksin Merah Putih Penuhi Kebutuhan Jangka Panjang

Vaksin Merah Putih dharapkan dapat mengisi kebutuhan vaksin jangka menengah dan panjang bagi masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 14 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS