MUI Batal Membahas Usulan Masa Jabatan Presiden dalam Munas
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

MUI Batal Membahas Usulan Masa Jabatan Presiden dalam Munas

Rabu, 21 Oktober 2020 | 22:47 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF mengatakan, usulan masa jabatan presiden hanya selama satu periode dengan jangka waktu tujuh atau delapan tahun tidak masuk dalam pembahasan musyawarah nasional (Munas) MUI yang akan digelar pada 25-27 November 2020 mendatang.

“Ternyata di rapat tim selanjutnya, tadi malam tepatnya Selasa (20/10/2020), kami telah memutuskan untuk tidak menjadikan bahan tersebut untuk dibahas pada Munas MUI,” kata Hasanuddin kepada Suara Pembaruan, Rabu (21/10/2020) malam.

Hasanuddin menuturkan, usulan tersebut tidak menjadi pembahasan di Munas MUI karena pemilihan presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Selain itu, proses mengubah kebijakan yang telah diatur UUD membutuhkan waktu yang lama

Hasanuddin menjelaskan, hadirnya usulan masa bakti presiden itu bertujuan agar presiden betul-betul menjalankan tugasnya. Selain itu, bakal calon presiden di periode selanjutnya akan setara.

Pasalnya, MUI memandang selama ini bakal calon yang berasal dari petahana mendapat banyak keuntungan, sehingga muncul ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara petahana dan bakal calon baru lainnya.

“Ketika calon petahana boleh dipilih kembali, maka saat baru menjabat setahun, ia sudah memikirkan lagi strategi mempertahankan jabatan yang masih empat tahun diadakan. Petahana maunya terpilih lagi, bagaimana pendanaannya, taktik dan strateginya. Jadi kerja Presiden enggak fokus,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, keikutsertaan petahana ini memunculkan dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan. Misalnya, petahana mencuri start kampanye dengan melakukan kampanye terselubung seperti dengan meresmikan proyek di berbagai daerah.

Oleh karena itu, mempertimbangkan hal tersebut, MUI pun mengusulkan masa jabatan presiden ditambah dari lima tahun menjadi tujuh tahun atau delapan tahun selama hanya menjabat satu periode dalam draf pembahasan Munas.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IPB University Akan Berikan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Doni Monardo

Doni Monardo dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang Ipteks.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Wisudawan UBL Diharapkan Berikan Kontribusi untuk Bangsa

Universitas Budi Luhur (UBL) yang menggelar wisuda program magister, sarjana dan ahli madya Periode Gasal 2019/2020 secara tatap muka.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Banyak Kalangan Belum Paham Tahapan Kerja Arsitektur

Pemberi tugas atau pekerjaan ingin tahapan arsitektur disatukan untuk memudahkan urusan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Dirjen Dikti: Pandemi Tidak Hentikan Tridharma Perguruan Tinggi

Contoh program dilakukan mahasiswa adalah menjadi relawan dalam program Relawan Covid-19 (Recon) yang diikuti oleh 15.000 mahasiswa kesehatan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bertemu PP Muhammadiyah, Jokowi Jelaskan Pentingnya UU Ciptaker

Presiden mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Tingkatkan Kompetensi Ilmu Kebidanan, Martha Tilaar Gandeng Stikes RSPAD Gatot Soebroto

Dalam kerja sama ini, Martha Tillar akan membantu merumuskan secara bersama kurikulum komplementer treatment Prodi S1 Kebidanan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Indofood Serahkan Dana Riset bagi 60 Mahasiswa S1

Penerima dana riset Indofood juga mendapatkan bimbingan dan pendampingan oleh pakar-pakar yang sudah dikenal baik di Indonesia maupun di tingkat global.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Harap Libur Panjang Tidak Tingkatkan Kasus Baru

Satgas Covid-19 meminta agar masyarakat tidak lengah dan lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

UU Cipta Kerja Disebut Banyak Sisi Positif

Kepala Riset Center for Indonesian Policy Study (CIPS) Felippa Amanta menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) banyak memiliki sisi positif.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Antisipasi Libur Panjang, Menhub Minta Operator Tambah Frekuensi

Menhub meminta operator transportasi untuk meningkatkan frekuensi perjalanan guna mengantisipasi peningkatan penumpang yang akan memanfaatkan libur panjang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS