Banyak yang Belum Terima Bantuan, Kemdikbud Diminta Akumulasi Kuota Internet
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Banyak yang Belum Terima Bantuan, Kemdikbud Diminta Akumulasi Kuota Internet

Jumat, 23 Oktober 2020 | 22:37 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali melakukan penyaluran bantuan subsidi kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk tahap dua atau kuota Oktober. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud, Hasan Chabibie mengatakan, pada tahap dua ini terdapat 35,7 juta nomor ponsel yang mendapatkan subsidi kuota yang akan disalurkan pada 22-24 Oktober 2020 dan 28-30 Oktober 2020.

Merespons hal tersebut, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, sampai hari ini, masih banyak guru dan siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota untuk tahap satu atau kuota September. Satriwan pun meminta pemerintah untuk melakukan akumulasi kuota September dan Oktober bagi guru dan siswa yang telah terdaftar sebagai penerima kuota tahap satu tapi belum menerima haknya.

“Bagi mereka yang belum dapat kuota pada September hendaknya diakumulasikan dengan kuota Oktober ini. Misal, guru berhak mendapat 42 GB (giga byte, red) per bulan. Jadi 42 GB September ditambah dengan 42 GB untuk Oktober, agar mereka menerima haknya sesuai yang sudah direncanakan,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Jumat (23/10/2020).

Satriwan juga menyarankan agar Pusdatin Kemdikbud membenahi semua nomor yang sudah didaftarkan ke data pokok pendidikan (Dapodik). Pasalnya, banyak keluhan dari guru yang belum mendapat kuota ini meski sekolah sudah mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

“Sejak 1 Oktober sampai sekarang, masih ada guru dan siswa yang melapor ke P2G belum dapat bantuan kuota internet bulan September. Termasuk saya sendiri juga belum dapat, padahal di Jakarta,” ujar guru di SMA Labschool Jakarta ini.

Oleh karena itu, Satriwan menilai, penyaluran bantuan subsidi kuota internet pada September belum maksimal. Pasalnya, dari 58 juta penerima yang terdata di Pusdatin, kuota internet baru dialokasikan kepada 28,5 juta guru. Itu pun belum semuanya mendapatkan kuota pada tahap satu.

Selanjutnya, agar penggunaan bantuan kuota maksimal oleh pendidik dan peserta didik, Satriwan kembali menyarankan Kemdikbud untuk segera meningkatkan jumlah aplikasi belajar yang digunakan oleh sekolah. Berdasarkan data kuota-belajar.kemdikbud.go.id per Jumat (23/10/2020), Pusdatin memaparkan telah ada penambahan jumlah, yakni sebanyak total 2.690 aplikasi dan situs yang terdiri atas 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah.

Aplikasi
Pendapat senada juga disampaikan oleh sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. FSGI meminta Kemdikbud untuk segera memasukkan aplikasi yang belum menjadi rujukan dan selama ini digunakan pada pembelajaran daring. Di antaranya adalah aplikasi milik sekolah dan pemerintah daerah (pemda), seperti aplikasi kampus yang diwadahi oleh Kemdikbud.

“Kemdikbud memang sudah menyatakan bahwa jumlah aplikasi yang ada pada kuota belajar fleksibel dan membuka kemungkinan untuk bertambah dengan melaporkannya ke Kemdikbud. Namun bagi FSGI tidak cukup hanya wacana, perlu aksi yang nyata dari Kemdikbud. Perlu adanya mekanisme dan prosedur yang jelas siapa yang melaporkan kepada siapa, apa yang dilaporkan, bagaimana cara pelaporannya, dan kapan dilaporkan,” ucap Heru dalam siaran persnya.

Heru juga menuturkan, apabila tidak segera memasukkan aplikasi yang menjadi rujukan sekolah selama PJJ daring, maka Kemdikbud sebaiknya memperbesar jumlah kuota yang ada pada kuota umum.

“Idealnya jumlah kuota pada kuota umum lebih besar dari pada kuota belajar,” ujarnya.

Seperti diketahui, kuota umum hanya diberikan sebesar 5 GB per bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar. Adapun durasi bantuan ini selama empat bulan yang dimulai September hingga Desember 2020.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengelola Objek Wisata Jambi Perketat Penerapan Protokol Kesehatan

Persiapan yang dilakukan pengelola objek wisata yakni memasang spanduk protokol kesehatan di kawasan pintu masuk objek wisata, menyiapkan fasilitas cuci tangan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Libur Panjang

BMKG memprakirakan hingga akhir Oktober 2020 sejumlah provinsi berpotensi terjadi cuaca ekstrem yang ditandai hujan sedang hingga lebat.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Bertemu Paus Fransiskus, JK Sampaikan Salam Hangat dari Masyarakat Indonesia

JK menyampaikan apresiasinya pada Paus yang bekerja sama dengan Grand Syeikh, Universitas Al Azhar Kairo untuk mengangkat persaudaraan kemanusiaan.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Libur Panjang, Pengelola Wisata di Bengkulu Batasi Pengunjung

Pembatasan pengunjung untuk mencegah terjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Banten Dapat Jatah 8,1 Juta Vaksin Covid-19

Jumlah tersebut dialokasikan untuk tenaga kesehatan sebanyak 45.829 vaksin, untuk petugas Satpol PP, TNI dan Polri se-Provinsi Banten sebanyak 17.088 vaksin.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Mendagri: Rp 252,78 Triliun Dana Pembangunan Daerah Disimpan untuk Dapat Bunga

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, ada pemda yang tidak membelanjakan uang untuk pembangunan tetapi disimpan di bank untuk mendapatkan bunga

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Dirut PT Treasure Fund Investama

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan kepada empat orang saksi yang terkait perkara dugaan korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 23 Oktober 2020

Tekan Pengangguran, Sumbawa Butuh Pemimpin Cerdas

Tingginya angka pengangguran menjadi persoalan Kabupaten Sumbawa.

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KPK Tegaskan Masih Usut Kasus Suap Bos BORN Samin Tan

KPK menegaskan terus mengusut kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM

NASIONAL | 23 Oktober 2020

KPK Dalami Temuan Anggaran Pembangunan Daerah Sebesar Rp 252 Triliun

KPK memastikan akan mendalami temuan Mendagri Tito Karnavian adanya dugaan anggaran daerah sebesar Rp 252 triliun yang sengaja diendapkan di bank

NASIONAL | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS