Pengamat: Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo Harus Dihentikan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.61)   |   COMPOSITE 5822.94 (-13.51)   |   DBX 1088.19 (8.85)   |   I-GRADE 169.852 (-1.36)   |   IDX30 498.88 (-2.67)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.2)   |   IDXG30 135.508 (-0.92)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.7)   |   IDXQ30 145.713 (-1.12)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.62)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (-0.12)   |   IDXV30 130.911 (1.39)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.08)   |   Investor33 428.541 (-2.35)   |   ISSI 170.173 (-0.31)   |   JII 616.286 (-0.44)   |   JII70 212.951 (-0.35)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.98)   |   LQ45 921.176 (-4.87)   |   MBX 1613.76 (-6.24)   |   MNC36 320.851 (-1.79)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.61)   |   SMInfra18 296.861 (-1.11)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.53)   |  

Pengamat: Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo Harus Dihentikan

Senin, 26 Oktober 2020 | 23:40 WIB
Oleh : Dina Fitri Anisa, Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini, sebuah foto yang memperlihatkan seekor komodo berhadap-hadapan dengan truk proyek yang akan melintas di Pulau Rinca kawasan Taman Nasional (TN) Komodo tengah viral di media sosial. Pemandangan yang tidak biasa ini pada akhirnya mengundang polemik, terutama dalam wacana pemerintah membangun proyek geopark yang digadang-gadang bakal menjadikan TN Komodo mirip seperti Jurassic Park.

Pegiat wisata, Taufan Rahmadi, mengatakan bahwa pemerintah harus segera menghentikan pembangunan yang berpotensi besar merusak habitat dan ekosistem hewan yang telah menjadi perhatian dunia sejak 1912 ini.

“Kerusakan yang terjadi dan mengganggu habitat komodo bisa menjadi isu internasional yang berpotensi mencoreng nama Indonesia terkait dengan pelestarian satwa langka. Jadi, pemerintah harus menghentikan pembangunan itu, sebelum rusak dan berakhir pada penyesalan,” ungkap Taufan yang menjadi pencetus komunitas aktivis pariwisata, Temannya Wisata (TW), kepada Suara Pembaruan, Senin (26/10/2020).

Pembangunan ini menurutnya juga menyalahi peraturan yang jelas tertulis pada Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tidak hanya melanggar UU di atas, proyek yang tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.

Pemerintah Indonesia harusnya sadar bahwa kekayaan jenis tumbuhan dan satwa di Indonesia tidak dapat ditandingi dan harus dijaga baik-baik kelestariannya. Salah satu dari tiga jenis satwa yang dinyatakan sebagai Satwa Nasional adalah komodo yang memiliki nama latin Varanus Komodoensis.

Taufan mengungkapkan, proyek yang mendapat anggaran sebesar Rp 69,96 miliar untuk bangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe, dan toilet publik ini dirasa tidak sesuai dengan tren pariwisata yang berkembang di dunia saat ini. Kini, tren pariwisata mengarah ke tren quality tourism dengan konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan yang digaungkan oleh World Tourism Organization (UN-WTO).

“Jadi wisatawan saat ini justru akan menghargai dan mencari kebijakan destinasi yang berpihak pada kelestarian alam. Saya lebih berpendapat, konservasi tetap harus dijaga kelestarian alam di sana. Bukan justru menghadirkan beton-beton yang nantinya akan mengganggu habitat,” tutur pria yang juga menjadi juru bicara Sandiaga Uno di Bidang Pariwisata itu.

Ia pun menyarankan, jika memang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada, seharusnya pemerintah harus lebih meningkatkan pelestarian yang ada. Tingkatkan pelayanan serta sanitasi di kawasan tersebut, tanpa harus mengubah dan merusak ekosistem yang ada.

“Ingat film Jurassic Park? Semua seri filmnya menunjukkan kehancuran di akhir filmnya. Film itu selalu memuat pesan untuk penontonnya, bahwa binatang bisa menjadi ganas karena habitat dan ekosistemnya dihancurkan. Ini sudah ada contohnya, tetapi kita malah mau ikuti konsep Jurassic Park di Pulau Rinca,” sesalnya.

Mitigasi
Koordinator Program Komodo Survival Program, Deni Purwandana mengatakan, mitigasi untuk penanggulangan dampak dari pembangunan di TN Komodo perlu dilakukan. Ia pun berharap pihak pengembang sudah mempertimbangkan beberapa dampak yang akan terjadi.

"Sejak memulai pembangunan saya sendiri tidak pernah mengamati secara terpadu. Saya berharap pihak pengembang sudah mempertimbangkan beberapa dampak yang akan terjadi, dan saya harap ada mitigasi untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut," katanya kepada Suara Pembaruan, Senin (26/10/2020).

Deni menyebut, saat ini populasi komodo di seluruh Taman Nasional Komodo sekitar 3.000 ekor. Menurutnya, selama ketersediaan makanan di habitatnya tetap terjaga, faktor ini akan sangat mendukung kelestarian komodo. Untuk memastikan ketersediaan pakan, maka pihak Balai Taman Nasional Komodo pun sudah bekerja secara maksimal dalam pembinaan dan pengamanan habitat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KLHK: Pembangunan Taman Nasional Komodo Tak Mengganggu Habitat Komodo

Selain itu pembangunan dilakukan di lokasi lama yang pernah terbangun dan bukan di lokasi baru.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal

Fungsi literasi digital menjadi penting, karena generasi milenial hampir semuanya menggunakan media sosial.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kempupera Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Tunjuk Yuyuk Andriati sebagai Plh Kabiro Humas

Yuyuk untuk sementara menjabat Kabiro Humas hingga terpilih pejabat definitif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Penasihat hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Periksa Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur disangka telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun

Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun

Benny Tjokro terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov yang Bermasalah

KPK mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya agar cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

PSI: Gus Nur Harus Mempertanggungjawabkan Ucapannya di Depan Hukum

PSI meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang berada di luar koridor hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS