Sekolah di 19 Provinsi Belum Dapat Subsidi Kuota Bulan Lalu
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.61)   |   COMPOSITE 5822.94 (-13.51)   |   DBX 1088.19 (8.85)   |   I-GRADE 169.852 (-1.36)   |   IDX30 498.88 (-2.67)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.2)   |   IDXG30 135.508 (-0.92)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.7)   |   IDXQ30 145.713 (-1.12)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.62)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (-0.12)   |   IDXV30 130.911 (1.39)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.08)   |   Investor33 428.541 (-2.35)   |   ISSI 170.173 (-0.31)   |   JII 616.286 (-0.44)   |   JII70 212.951 (-0.35)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.98)   |   LQ45 921.176 (-4.87)   |   MBX 1613.76 (-6.24)   |   MNC36 320.851 (-1.79)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.61)   |   SMInfra18 296.861 (-1.11)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.53)   |  

Sekolah di 19 Provinsi Belum Dapat Subsidi Kuota Bulan Lalu

Senin, 26 Oktober 2020 | 23:48 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali menyalurkan subsidi kuota internet tahap dua atau kuota Oktober sejak 22-24 Oktober 2020 dan 28-30 Oktober 2020. Padahal, distribusi kuota di 19 provinsi belum sepenuhnya tertuntaskan. Masih ada sebagian siswa dan guru yang belum menerima kuota tahap satu September lalu.

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, fakta itu didapatkan P2G dari laporan yang diterima melalui jaringan guru di lapangan.

Dari kenyataan di lapangan ini, P2G menilai Kemdikbud tidak serius melaksanakan program bantuan subsidi kuota. Pasalnya, sedari awal program ini dilaksanakan, masih banyak siswa dan guru di daerah, termasuk Jakarta, yang belum menerima subsidi kuota. Padahal, guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini untuk mengurangi beban belajar selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

Laporan perihal siswa dan guru belum menerima bantuan kuota sebenarnya sudah pernah disampaikan P2G akhir September lalu. Sayangnya, persoalan yang sama dari tempat yang relatif sama juga masih terjadi hingga sekarang. Bahkan ada penambahan beberapa provinsi sehingga jumlahnya membengkak.

“Ini artinya, Kemdikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota September lalu. Padahal, bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Senin (26/10/2020).

Ke-19 provinsi itu adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Oleh karena itu, Satriwan mendorong Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud untuk mengakumulasikan penyaluran kuota internet bagi guru dan siswa yang belum mendapatkan kuota pada September lalu dengan bantuan kuota Oktober.

“Ini sangat penting dilakukan agar dana besar tersebut terserap maksimal serta bisa dimanfaatkan guru dan siswa secara optimal. Sebab, bantuan kuota ini benar-benar sangat membantu mereka dalam PJJ khususnya daring,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris P2G, Afdhal mengatakan, Kemdikbud hendaknya berempati kepada guru dan siswa yang tetap semangat walau bantuan kuota belum diterima. Banyak orang tua yang mendatangi guru wali kelas siswa dan kepala sekolah menanyakan dan menuntut kapan bantuan kuota dari Kemdikbud ini cair ke nomor ponsel mereka.

Afdhal menegaskan, sekolah yang belum menerima bantuan kuota internet September juga sudah mendata sejak jauh-jauh hari, melakukan verifikasi dan validasi, dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) serta mengirimkannya.

“Dari hampir 58 juta data pendidik dan peserta didik yang mesti disalurkan, serapannya baru sekitar 35 juta pada Oktober ini. Mestinya 58 juta penerima kuota ini sudah diberikan sedari September. Walau ada persoalan kendala teknis terkait verifikasi validasi yang masih ada, seharusnya semua sudah bisa diselesaikan, sebab sudah satu bulan lebih waktu perbaikannya,” ucap Afdhal.

Ia menuturkan, P2G menilai ada potensi anggaran subsidi kuota internet yang tak terpakai maksimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia.

“Dana fantastis Rp 7,2 triliun ini kalau dihitung-hitung melebihi anggaran pendidikan gabungan beberapa provinsi, yang meng-cover semua urusan pendidikan di daerah tersebut. Sungguh akan terbuang begitu saja jika tak dimanfaatkan maksimal,” ungkapnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengamat: Pembangunan “Jurassic Park” di TN Komodo Harus Dihentikan

Kerusakan yang terjadi dan mengganggu habitat komodo bisa menjadi isu internasional yang berpotensi mencoreng nama Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KLHK: Pembangunan Taman Nasional Komodo Tak Mengganggu Habitat Komodo

Selain itu pembangunan dilakukan di lokasi lama yang pernah terbangun dan bukan di lokasi baru.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Generasi Muda Harus Ikut Cegah Paham Radikal

Fungsi literasi digital menjadi penting, karena generasi milenial hampir semuanya menggunakan media sosial.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kempupera Gandeng PWI Gelar Konsolidasi Regional

Komunikasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Tunjuk Yuyuk Andriati sebagai Plh Kabiro Humas

Yuyuk untuk sementara menjabat Kabiro Humas hingga terpilih pejabat definitif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Penasihat hukum menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Periksa Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur disangka telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun

Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun

Benny Tjokro terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov yang Bermasalah

KPK mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya agar cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS