Sekolah Dibuka Januari 2021, Kak Seto: Utamakan Hak Hidup dan Sehat, Baru Hak Pendidikan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.79)   |   COMPOSITE 5612.42 (107.29)   |   DBX 1062.36 (2.93)   |   I-GRADE 161.886 (4.39)   |   IDX30 478.794 (11.91)   |   IDX80 126.714 (2.89)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.19)   |   IDXG30 131.028 (2.31)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.67)   |   IDXQ30 139.823 (3.66)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.39)   |   IDXV30 122.487 (4.35)   |   INFOBANK15 946.8 (30.61)   |   Investor33 412.464 (9.91)   |   ISSI 165.112 (2.2)   |   JII 597.802 (8.77)   |   JII70 206.187 (3.19)   |   KOMPAS100 1134.88 (26.95)   |   LQ45 883.061 (21.01)   |   MBX 1552.46 (33.81)   |   MNC36 308.511 (6.95)   |   PEFINDO25 308.232 (9.26)   |   SMInfra18 281.756 (5.45)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.69)   |  

Sekolah Dibuka Januari 2021, Kak Seto: Utamakan Hak Hidup dan Sehat, Baru Hak Pendidikan

Minggu, 22 November 2020 | 23:00 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengumumkan, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada Januari 2021. Keputusan ini sesuai dengan evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Keputusan itu pun menuai pro kontra dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, meminta pemerintah pusat dan daerah mengutamakan peringkat hak hidup atau selamat dan hak sehat anak atau siswa dahulu untuk bisa melanjutkan pembelajaran tatap muka. Setelah dua hal itu terpenuhi, barulah hak pendidikan bisa dilaksanakan.

Menurutnya, pemerintah pusat jangan menetapkan secara sepihak tanpa ada jaminan terkait angka penularan Covid-19 yang belum melandai hingga kini. Apalagi ia menilai, proses membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah butuh persiapan yang panjang dan matang.

"Jadi saya mohon pertimbangan yang sangat matang dengan mengedepankan yang terbaik bagi anak. Hak keselamatan hidup dan hak sehatnya anak harus terpenuhi. Baru hak pendidikannya dipenuhi. Jangan karena selama ini orangtua sudah mengeluh stres selama PJJ (pembelajaran jarak jauh) dan ingin membuat anak senang saja akhirnya diizinkan," kata Seto ketika dihubungi Suara Pembaruan, Minggu (22/11/2020).

Menurutnya ada lima unsur kesiapan pemda dalam membuka PTM di sekolah-sekolah yang ada di wilayah administratifnya.

Pertama, kesiapan wilayah yang sudah hijau atau belum. Ia mencontohkan daerah sekolah itu hijau, tetapi harus dipastikan ada atau tidak anak, guru, atau pegawai sekolah yang datang dari daerah zona tidak hijau (merah, kuning, atau oranye).

Kedua, PTM bisa dibuka jika ada kesiapan anak mulai dari konsisten memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya. “Jangan sampai ada atau terjadi tukar menukar masker karena bentuk dan keunikannya. Hal ini sangat berbahaya dan perlu dipahami,” ungkap dia.

Ketiga, sisi keluarga. Dukungan keluarga sangat penting untuk membekali anaknya dengan disiplin protokol kesehatan, termasuk membawa bekal dari rumah agar anak tidak jajan sembarangan tempat.

Keempat, kesiapan sekolahnya. Sekolah harus menyiapka air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan serta hand sanitizer. “Lalu meja belajar juga harus dikasih jarak, termasuk jumlah siswa 50%, dan yang hanya boleh masuk secara bergantian,” terangnya.

Kelima, kesiapan infrastruktur untuk datang ke sekolah. Perlu dilihat apakah siswa dan guru menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan yang berdesakan, atau jalan kaki saling bergandengan tangan.

“Kalau semua unsur terpenuhi, PTM masih bisa ditoleransi. Namun jika ada satu saja yang tidak siap, ya mohon jangan dulu," tutur Kak Seto.

Ia pun mendorong agar kewenangan pembukaan sekolah yang diberikan kepada pemda bisa diputuskan terpusat dengan tetap melibatkan Satgas Covid-19, Kemkes, dan Kemdikbud.

"Masyarakat dan orang tua juga diberi hak untuk memutuskan, misalnya tidak layak untuk anaknya dan melindungi anaknya. Dengan demikian mereka diberi hak untuk juga menentukan menolak diwajibkan untuk sekolah," tuturnya.

Ia menilai bila selama ini PJJ membuat orangtua stres dan jengkel, itu dikarenakan anak-anak atau para siswa dibebani materi kurikulum seperti situasi normal, padahal saat ini situasi masih di tengah pandemi.

“Saya selalu anjurkan jangan PJJ, tapi gunakan Pembelajaran Jarak Dekat (PJD) yakni pembelajaran tatap muka antara orang tua/wali dan si anak di rumah. Materi pembelajaran itu sangat luas, jadi bukan belajar materi yang ditentukan pihak sekolah, tapi bagaimana anak itu senang belajar dulu seperti senang belajar merapikan rumah, memasak, menari, menyanyi, dan mengambar,” ungkap Kak Seto.

Hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan Mendikbud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 bahwa selama pandemi, pembelajaran bagi siswa adalah yang bermakna dan tidak harus menetapkan ketuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi siswa seharusnya tidak perlu bingung dengan target kurikulum.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Punya Kinerja Baik, Masyarakat Surabaya Lebih Suka Eri Cahyadi

Masyarakat suka dengan Eri Cahyadi karena kinerja bagus.

NASIONAL | 22 November 2020

Politisi Golkar: Ancaman Mendagri Sebagai Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Arse Sadikin menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting.

NASIONAL | 22 November 2020

Survei SRMC, Eri Cahyadi Lebih Populer Ketimbang Machfud Arifin

Berdasarkan hasil survei, calon wali kota Eri Cahyadi disebut-sebut lebih populer ketimbang Machfud Arifin.

NASIONAL | 22 November 2020

BMKG: 30 Provinsi Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Pekan Ini

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas lebat akan melanda 30 provinsi di Indonesia pekan ini.

NASIONAL | 22 November 2020

Menpora Puji Kepri Jadikan Panahan Olahraga Unggulan

Menpora mengapresiasi Kepri melirik cabor yang mempersembahkan medali perak di Olimpiade Seoul 1988.

NASIONAL | 22 November 2020

Granat yang Ditemukan di Timika Tidak Diketahui Asal Usulnya

Granat tersebut ditemukan oleh Nanang Riyadi (39), seorang pekerja Jembatan Waker II saat mengecek tabung oksigen di bawah jembatan.

NASIONAL | 22 November 2020

PJJ Bisa Dibuat Menyenangkan agar Siswa Tak Jenuh

Guru bisa membuat permainan dan menggunakan cara-cara kreatif lainnya untuk membuat kegiatan PJJ menjadi lebih menyenangkan bagi siswa.

NASIONAL | 22 November 2020

Polisi Terus Lakukan Penyelidikan Unsur Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan di Petamburan

Penyidik telah memeriksa 16 orang untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan kegiatan Rizieq Syihab, di Petamburan.

NASIONAL | 22 November 2020

Kasusnya Akan Digelar, FPI: Kita Ikuti Proses Ketidakadilan Ini

Yanuar mengingatkan setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelanggaran kekarantinaan—apapun alasannya.

NASIONAL | 22 November 2020

Tim Supervisi KPK Kaji Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini sedang menelaah dan mengkaji berkas dokumen skandal Djoko Tjandra.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS