Asosiasi Guru Minta Sekolah Dibuka Setelah Vaksin Covid-19 Ada
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Asosiasi Guru Minta Sekolah Dibuka Setelah Vaksin Covid-19 Ada

Minggu, 22 November 2020 | 16:31 WIB
Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memperbolehkan sekolah dibuka kembali untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) melalui SKB 4 Menteri berupa Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa. Bahkan, P2G menyarankan agar sekolah baru dibuka setelah vaksin Covid-19 bisa digunakan.

Koordinator P2G, Satriwan Salim mengatakan, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi terkait pembukaan sekolah awal tahun depan dan meminta Kemdikbud untuk tidak lepas tanggung jawab.

Pertama, pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak boleh ada pemaksaan pada orang tua agar anaknya dizinkan belajar tatap muka. Pemda tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali.

"Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa," ujar Satriwan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Kedua, Satriwan meminta Kemdikbud dan Kemag untuk turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah tadi, kesiapan infrastuktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua. Ketiga, pemerintah harus menindak tegas dinas pendidikan atau Pemda yang melanggar aturan pembukaan sekolah. Kemdagri dan Kemdikbud seharusnya memberikan teguran keras bagi Dinas Pendidikan atau Pemda yang membolehkan sekolah dibuka kembali, padahal kesiapan sarana daftar periksa protokol kesehatannya belum siap.

"Kami melihat selama ini pemerintah pusat tidak tegas kepada kepala dinas pendidikan dan kepala daerah yang melanggar SKB 4 Menteri Jilid 1 dan 2 terkait pembukaan sekolah. 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri Jilid 1 dulu, juga kami tak melihat ada sanksi dari pusat," ujar Sekretaris P2G, Afdhal.

Keempat, guru, tenaga kependidikan, dan siswa harus betul-betul aman dan dideteksi sejak dari mula pembukaan sekolah. Bagi daerah yang sudah siap membuka sekolah kembali, mestinya diawali dengan pelaksanaan tes swab bagi guru dan siswa. Pemda harusnya juga sudah mengalokasikan penganggarannya. Jangan diambil dari dana BOS, sebab kebutuhan sekolah sangat kompleks.

Kelima, Satriwan menegaskan, P2G pada intinya meminta kepada para kepala daerah agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman, dan halal.

Keenam, pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, opsi PJJ dilaksanakan sampai Juli 2021 dengan perbaikan-perbaikan pelayanan PJJ.

Pelanggaran
Hal senada juga diungkapkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut Sekjen FSGI, Heru Purnomo, ada beberapa daerah melanggar SKB 4 Menteri sebelumnya. Banyak sekolah di zona hijau dan kuning yang membuka sekolah tanpa melalui pengecekan atau verifikasi kesiapan protokol kesehatan baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Gugus Tugas Covid. Akibatnya, justru sekolah, siswa dan guru menjadi korban terpapar Vovid-19, tetapi tidak ada sanksi.

“Sekarang SKB 4 Menteri yang baru memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengambil keputusan buka sekolah. Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan, pemerintah harus tetap hadir dan menyiapkan mekanisme atau instrumen bahkan satgas untuk memastikan kesiapan sekolah,” ucap Wasekjen FSGI, Mansur.

Jika keputusan buka sekolah dilepaskan begitu saja kepada Pemda, lanjutnya, lalu tak jelas siapa yang akan mengontrol atau bertanggung jawab. Apalagi, ketika FSGI ikut bersama tim KPAI melakukan pantauan langsung di sekolah sekolah, mereka banyak mendapati temuan yang tidak sesuai peraturan.

Misalnya, meski pun ada sekolah yang memiliki fasilitas kesehatan secara fisik terukur dengan baik, tetapi SOP keberangkatan siswa dan guru dari rumah menuju sekolah, SOP interaksi siswa dan guru, SOP kepulangan siswa, serta SOP lainnya tidak jelas.

“Seharusnya SKB ini juga menyediakan Satgas khusus, mekanisme pengontrolan khusus, atau memberdayakan Satgas Covid-19 guna melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap efek negatif yang timbul dari SKB ini. Jika tidak, maka pelanggaran demi pelanggaran seperti terjadi pada SKB 4 Menteri akan lebih mudah terjadi, dan akhirnya siswa dan guru yang akan menjadi korban,” tambah Wasekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Akademisi: Perlu Pendekatan Baru Cegah Intoleransi di Lingkup Pendidikan

Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini sudah meresahkan.

NASIONAL | 22 November 2020

IDAI Siapkan Persyaratan Terkait Pembukaan Sekolah Tahun Depan

Namun menurutnya, poin terpenting adalah kunci perlindungan masyarakat untuk terus mendapatkan edukasi 3M dari pemerintah secara terus menerus.

NASIONAL | 22 November 2020

Digitalisasi Majukan UMKM

Salah satu program yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) adalah mengajak inovator muda untuk mendukung digitalisasi UMKM lewat program Pahlawan Digital UMKM

NASIONAL | 22 November 2020

Sekolah Dibuka Januari 2021, Kak Seto: Utamakan Hak Hidup dan Sehat, Baru Hak Pendidikan

Jangan karena selama ini orangtua sudah mengeluh stres selama pembelajaran jarak jauh dan ingin membuat anak senang saja akhirnya diizinkan

NASIONAL | 22 November 2020

Punya Kinerja Baik, Masyarakat Surabaya Lebih Suka Eri Cahyadi

Masyarakat suka dengan Eri Cahyadi karena kinerja bagus.

NASIONAL | 22 November 2020

Politisi Golkar: Ancaman Mendagri Sebagai Pengingat Penegakan Protokol Kesehatan

Arse Sadikin menilai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memuat sanksi pemberhentian bagi kepala daerah sangat penting.

NASIONAL | 22 November 2020

Survei SRMC, Eri Cahyadi Lebih Populer Ketimbang Machfud Arifin

Berdasarkan hasil survei, calon wali kota Eri Cahyadi disebut-sebut lebih populer ketimbang Machfud Arifin.

NASIONAL | 22 November 2020

BMKG: 30 Provinsi Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Pekan Ini

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem yang ditandai hujan dengan intensitas lebat akan melanda 30 provinsi di Indonesia pekan ini.

NASIONAL | 22 November 2020

Menpora Puji Kepri Jadikan Panahan Olahraga Unggulan

Menpora mengapresiasi Kepri melirik cabor yang mempersembahkan medali perak di Olimpiade Seoul 1988.

NASIONAL | 22 November 2020

Granat yang Ditemukan di Timika Tidak Diketahui Asal Usulnya

Granat tersebut ditemukan oleh Nanang Riyadi (39), seorang pekerja Jembatan Waker II saat mengecek tabung oksigen di bawah jembatan.

NASIONAL | 22 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS