Modal Dasar Perseroan Terbatas Rp 50 Juta
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

PP Modal Perseroan Terbatas Diterbitkan

Modal Dasar Perseroan Terbatas Rp 50 Juta

Senin, 11 April 2016 | 10:28 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / JAS

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. PP yang ditandatangani presiden pada 21 Maret lalu itu berisi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Mengutip laman resmi Sekretariat Negara, Senin (11/4, disebutkan modal dasar PT paling sedikit adalah Rp 50 juta, di mana salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria UMKM sebagai modal dasar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT.

Berdasarkan PP tersebut, modal dasar PT paling sedikit 25 persen harus ditempatkan dan disetor penuh, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

“Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2).

PP ini juga menegaskan, undang-undang (UU) yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam PP ini.

Menurut PP Nomor 7 Tahun 2016, PT yang didirikan dengan modal dasar seperti tercantum pada Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan modal dasarnya.

Selain itu, permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 22 Maret 2016.


Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rupiah Pagi Ini Dibuka Menguat 24,50 Poin

Rupiah pada pembukaan transaksi pagi ini menguat sebesar 24,50 poin atau naik 0,19 persen ke level 13.119 per dolar AS.

EKONOMI | 11 April 2016

Kepala Bappebti Minta Pialang Jaga Integritas

Bappebti mendorong para pialang menciptakan kontrak-kontrak multilateral yang baru serta mengembangkan pasar seluas-luasnya

EKONOMI | 10 April 2016

Pencabutan Subsidi Listrik Pelanggan 900 VA Diminta Bertahap

Dengan tarif saat ini sebesar Rp 585 per kwh, pelanggan 900 VA masih menerima subsidi sebesar Rp 815 per kwh.

EKONOMI | 10 April 2016

Kuartal I, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 3,65 Triliun

Penyaluran KUR Bank Mandiri masih didominasi oleh bidang usaha perdagangan, yakni hampir 75 persen.

EKONOMI | 10 April 2016

PLN Beri Kompensasi Potongan Tagihan Listrik Pelanggan di Nias

Kompensasi tidak hanya diberikan bagi pelanggan di Nias saja.

EKONOMI | 10 April 2016

Bappebti: Penipuan Pialang Ilegal Makin Canggih

Motif penipuan para pialang ilegal terus berkembang dan mencari celah-celah baru.

EKONOMI | 10 April 2016

Declaration Human Entrepreneurship Picu Semangat Kewirausahaan Indonesia

Indonesia kembali terlibat dalam acara penandatanganan Declaration Human Entrepreneurship bersama negara-negara anggota ICSB.

EKONOMI | 10 April 2016

Gardu Induk Listrik PIK Beroperasi, Jakarta Semakin Andal

Ketersediaan daya untuk pertambahan beban pelanggan eksisting dan pelanggan baru di wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat terpenuhi.

EKONOMI | 10 April 2016

Surya Paloh Yakin Kedaulatan Pangan Indonesia Segera Terwujud

Sampai saat ini, petani di Indonesia belum mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak ketimbang profesi lainnya.

EKONOMI | 10 April 2016

Calo TKI Bertebaran di Bogor

Para calon mendapat uang Rp 1 juta sampai Rp 3 juta untuk setiap TKI yang direkrut.

EKONOMI | 10 April 2016


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS