Pengamat: Butuh Keseriusan Pemprov DKI Terapkan ERP
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Pengamat: Butuh Keseriusan Pemprov DKI Terapkan ERP

Senin, 26 November 2018 | 15:32 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta – Pengamat transportasi, Darmaningtyas menegaskan butuh keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing-ERP). Mengingat kebijakan ini sudah menjadi rencana sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta.

Ia menengarai penundaan lelang ERP, tidak hanya dikarenakan adanya masalah teknis penjadwalan lelang, melainkan ada kepentingan yang lebih besar dari pembatalan uji coba teknis ERP. Hal ini pun pernah terjadi dua tahun lalu.

“Butuh keseriusan Pemprov DKI. Karena ini kan masalah untuk mengelola uang triliunan rupiah dalam penerapan ERP. Jadi memang banyak pihak yang berkepentingan di ERP ini,” kata Darmaningtyas, Senin (26/11).

Kendati demikian, melihat ERP yang sudah melalui proses yang cukup panjang, seharusnya tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk menunda uji coba teknis ERP. Apalagi ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang terlibat di dalamnya.

Ia mengharapkan ketidakjelasan dalam penerapan ERP ini segera diselesaikan oleh Pemprov DKI. Karena bila ERP tidak jadi diterapkan maka akan berdampak pada Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit-MRT) yang akan dioperasikan pada Maret 2019.

Sebab, pemberlakukan ERP diharapkan dapat memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke MRT Jakarta.

“Harapannya mereka (pengguna kendaraan pribadi) bisa menggunakan MRT. Namun kalau ERP tidak ada, ya mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi. Kalau ERP ditunda-tunda terus dan tidak ada kepastian, maka kita tidak tahu kapan ERP dapat berjalan,” paparnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan uji coba teknis jalan berbayar elektornik atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota ditunda karena alasan tak jelas. Sedianya, uji coba teknis dengan nama proof of concept (PoC) akan dilaksanakan masing-masing penyedia alat pada 14 November lalu. Namun, satu hari sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Sigit Wijatmoko memastikan bahwa uji coba batal dilaksanakan.

"Info dari panitia pengadaan lelang ada penundaan jadwal untuk PoC sebagai bagian dari evaluasi teknisnya calon penyedia," kata Sigit.

Sejauh ini, Sigit menjelaskan, uji coba sebelumnya akan diikuti tiga perusahaan penyedia ERP. Masing-masing PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Kapsch TrafficCom AB, dan Q Free ASA. Ketiganya telah mengikuti proses lelang ERP sejak 22 Juni 2018. Tahapannya, mereka harus melalui prakualifikasi serta evaluasi teknis dan harga.

Seluruh peserta, dipastikan Sigit telah memasukkan dokumen dan memaparkan mekanisme penerapan ERP. PoC sendiri merupakan tahapan yang wajib dilakukan penyedia untuk membuktikan berbagai penawaran yang telah disampaikan kepada Dishub DKI.

"(Setelah pembatalan sebelumnya) dia kasih waktu 14 hari," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sindikat Penodongan Anak Dibekuk di Tanjung Priok

5 dari 9 tersangka yang sudah melakukan aksinya sejak awal Juni lalu sudah dibekuk.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Tarif Bus Transpatriot Disubsidi Pemkot Bekasi

Mulai hari ini, sembilan bus Transpatriot mengaspal di Kota Bekasi.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Larangan Kantong Plastik di Kota Bogor Berlaku 1 Desember

Sosialisasi belum masuk ke seluruh wilayah toko tradisional seperti pasar.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Pemerintah Tidak Ingin Persulit Pembangunan di Tol Jakarta-Cikampek

Masing-masing pemilik proyek secara bergantian akan melakukan pembangunan di sepanjang Tol Jakarta-Cikampek.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Transpatriot Bekasi Beroperasi, Sopir Angkot Menggerutu

Rute bersinggungan, moda transportasi massal bus Transpatriot membuat para sopir angkutan kota (angkot) menggerutu.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Jakpro: Rencana Pengelolaan Tiga Pulau Reklamasi Masih Disusun

Jakpro belum bisa memastikan berapa lama perencanaan pengelolaan tiga pulau reklamasi.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Jakpro Siap Kelola Tiga Pulau Reklamasi

PT Jakpro siap menerima tugas mengelola tiga pulau reklamasi dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau C, D dan G.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Perdana Beroperasi, Bus Transpatriot di Bekasi Sepi Penumpang

Selama lima hari ke depan, tarif bus Transpatriot digratiskan.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Anies Sebut Tak Ada Aturan untuk ERP Motor

Anies mengaku tidak bisa memutuskan seenaknya.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018

Tilang Elektronik, Ratusan Pelanggar Lalin Telah Diproses

3.624 pelanggar terekam kamera, 124 orang diantaranya telah mengikuti sidang dan membayar denda di pengadilan.

MEGAPOLITAN | 26 November 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS