Pengamat: Butuh Keseriusan Pemprov DKI Terapkan ERP
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pengamat: Butuh Keseriusan Pemprov DKI Terapkan ERP

Senin, 26 November 2018 | 15:32 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta – Pengamat transportasi, Darmaningtyas menegaskan butuh keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing-ERP). Mengingat kebijakan ini sudah menjadi rencana sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI Jakarta.

Ia menengarai penundaan lelang ERP, tidak hanya dikarenakan adanya masalah teknis penjadwalan lelang, melainkan ada kepentingan yang lebih besar dari pembatalan uji coba teknis ERP. Hal ini pun pernah terjadi dua tahun lalu.

“Butuh keseriusan Pemprov DKI. Karena ini kan masalah untuk mengelola uang triliunan rupiah dalam penerapan ERP. Jadi memang banyak pihak yang berkepentingan di ERP ini,” kata Darmaningtyas, Senin (26/11).

Kendati demikian, melihat ERP yang sudah melalui proses yang cukup panjang, seharusnya tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk menunda uji coba teknis ERP. Apalagi ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang terlibat di dalamnya.

Ia mengharapkan ketidakjelasan dalam penerapan ERP ini segera diselesaikan oleh Pemprov DKI. Karena bila ERP tidak jadi diterapkan maka akan berdampak pada Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit-MRT) yang akan dioperasikan pada Maret 2019.

Sebab, pemberlakukan ERP diharapkan dapat memindahkan para pengguna kendaraan pribadi ke MRT Jakarta.

“Harapannya mereka (pengguna kendaraan pribadi) bisa menggunakan MRT. Namun kalau ERP tidak ada, ya mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi. Kalau ERP ditunda-tunda terus dan tidak ada kepastian, maka kita tidak tahu kapan ERP dapat berjalan,” paparnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan uji coba teknis jalan berbayar elektornik atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota ditunda karena alasan tak jelas. Sedianya, uji coba teknis dengan nama proof of concept (PoC) akan dilaksanakan masing-masing penyedia alat pada 14 November lalu. Namun, satu hari sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Sigit Wijatmoko memastikan bahwa uji coba batal dilaksanakan.

"Info dari panitia pengadaan lelang ada penundaan jadwal untuk PoC sebagai bagian dari evaluasi teknisnya calon penyedia," kata Sigit.

Sejauh ini, Sigit menjelaskan, uji coba sebelumnya akan diikuti tiga perusahaan penyedia ERP. Masing-masing PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Kapsch TrafficCom AB, dan Q Free ASA. Ketiganya telah mengikuti proses lelang ERP sejak 22 Juni 2018. Tahapannya, mereka harus melalui prakualifikasi serta evaluasi teknis dan harga.

Seluruh peserta, dipastikan Sigit telah memasukkan dokumen dan memaparkan mekanisme penerapan ERP. PoC sendiri merupakan tahapan yang wajib dilakukan penyedia untuk membuktikan berbagai penawaran yang telah disampaikan kepada Dishub DKI.

"(Setelah pembatalan sebelumnya) dia kasih waktu 14 hari," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS