Lima Komisi DPRD DKI Nilai RAPBD Perubahan 2019 Harus Dikaji Ulang
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Lima Komisi DPRD DKI Nilai RAPBD Perubahan 2019 Harus Dikaji Ulang

Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI telah memulai pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019 hari ini, Selasa (13/8/2019). Dari pembahasan anggaran perubahan yang dilakukan di masing-masing komisi, lima komisi DPRD DKI meminta rancangan APBD Perubahan DKI 2019 dikaji ulang.

Lima Komisi DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2019.

Catatan tersebut disampaikan perwakilan komisi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk mendalami Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2019.

Ketua Komisi A DPRD DKI, Matnoor Tindoan, mengatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi A perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan realisasi masing-masing kegiatan.

Salah satunya, alokasi pengadaan tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk Kantor Kecamatan Mampang sebesar Rp 120 miliar direkomendasikan dialihkan untuk kegiatan lain.

“Hal ini berdampak kepada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena program kegiatan belum terintegrasi antar-SKPD, duplikasi program, dan kegiatan hingga bertentangan antarprogram kegiatan antar-SKPD,” kata Matnoor Tindoan dalam rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi mengungkapkan ada satu BUMD yang mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 800 milar. BUMD tersebut adalah Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Besaran angka tersebut akan digunakan untuk pengadaaan tanah hunian DP 0 Rupiah sebesar Rp 550 miliar serta Pengadaan alat prodeksi baru tanah dan bangunan sebesar Rp 250 miliar.

“Alokasi pengajuan tersebut tidak menutup kemungkinan dilaksanakannya pengembangan dan pembangunan di lokasi atau di proyek lain yang memiliki nilai potensial bagi perusahaan,” kata Abdurrahman Suhaimi.

Selanjutnya, anggota Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega menerangkan perlunya pengkajian ulang terhadap target pajak tahun 2019 sebesar Rp 44 triliun oleh Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD). Mengingat, sampai dengan triwulan II tahun 2019 perolehan pajak baru mencapai 30 persen dari target pajak.

“Oleh karena itu, Komisi C merekomendasikan agar BPRD menunkan target pajak tahun 2019 menjadi berkisar antara Rp 41 triliun sampai dengan Rp 42 triliun,” terang Cinta Mega.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nasrullah menilai perlunya peninjauan kembali terhadap rencana kerja SKPD bidang teknis yang hampir seluruhnya mengajukan pengurangan proyeksi pendanaan saat APBD Perubahan 2019.

Salah satunya, dalam nomenklatur Dinas Sumber Daya Air (SDA) pada kegiatan pengadaan tanah sungai atau saluran sebesar Rp 86,93 miliar dari total APBD 2019 sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 413,06 miliar.

“Komisi D menyarankan agar anggaran pengadaan Tanah Sungai atau Saluran untuk dikembalikan ke anggaran awal, sehingga dapat dioptimalkan mengingat akan kebutuhan penanggulangan banjir,” ungkap Nasrullah.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial mendorong seluruh SKPD mitra kerja terus bekerja optimal dalam mengeksekusi program kegiatan sesegera mungkin di tahun 2019 untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya, perbaikan lift di RSUD Koja oleh Dinas Kesehatan.

“Komisi E mengusulkan agar perbaikan lift di RSUD Koja dapat segera diselesaikan tahun 2019. Begitupun UGD yang terdapat di lantai 2 dapat segera dipindah ke lantai 1 dan diselesaikan tahun ini,” pungkas Syahrial.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengatakan catatan lima komisi tersebut akan diperdalam pada saat pembahasan anggaran secara maraton antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

“Karena bukan apa-apa, kita perlu mencermati betul seluruh mata anggaran sebaik mungkin dari masing-masing SKPD,” ungkap Prasetio Edi Marsudi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

James Riady Makan Siang Bersama Pengungsi di Kalideres

Makan siang dengan menu gulai kambing untuk mengajak pengungsi merayakan Iduladha.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Walhi: Pencabutan Izin Tak Cukup Hentikan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta saat ini hanya mengeluarkan SK Gubernur yang mencabut izin reklamasi.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Pembatasan Kendaraan Tua Diragukan Bisa Kurangi Polusi

Rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membatasi operasional kendaraan umum dan pribadi berusia di atas 10 tahun bisa mengatasi persoalan polutan.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

PN Jakpus Gelar Sidang Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang terhadap 74 terdakwa kasus kericuhan 21-22 Mei 2019 dengan agenda pembacaan dakwaan.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Pendaftar: Prosedur Rumah DP Nol Rumit

Pendaftar diminta menunggu hingga enam bulan menanti kepastian apakah pengajuan rumah DP 0 dikabulkan Pemprov DKI.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Wagub DKI Dipilih DPRD Selanjutnya

Kegagalan DPRD DKI periode 2014-2019 memilih wagub lantaran konsenterasi di sisa masa jabatan difokuskan untuk membahas APBD Perubahan.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Meski Nyaman, Belanja Buku di Pasar Kenari Terus Menurun

Pengunjung semakin menurun dalam tiga bulan terakhir.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Menghidupkan “Surga Baru” Belanja Buku di Jakarta

Pasar Kenari sebagai salah satu sentra belanja buku di Jakarta, namanya Jakbook.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Kaum Milenial Bisa Berkurban Hanya dengan Rp 1 Juta

Tuntutan berkurban tidak dibatasi usia mapan atau lanjut. Usia belia pun dituntut untuk bisa berkurban.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019

Anies Tegaskan Belum Ada Keputusan Taksi Online Bebas Ganjil Genap

Terkait aturan ganjil genap, peraturan gubernur belum dikeluarkan.

MEGAPOLITAN | 13 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS