Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Dinilai Tidak Mudah
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Dinilai Tidak Mudah

Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:51 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) dinilai suatu kewajaran. Misalnya pemekaran beberapa wilayah di Jawa Barat (Jabar) seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Tak hanya itu, ada keinginan agar Bekasi dan Depok bergabung ke DKI Jakarta daripada menjadi provinsi baru.

Akan tetapi, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, konsekuensi dari DOB, khususnya penggabungan Bekasi dan Depok ke Jakarta tidak mudah. Apalagi, jika dua kota itu berubah statusnya menjadi wilayah administratif.

Enggak mudah. Banyak sekali imbasnya. Misal, apa Bekasi mau berubah jadi wilayah administratif yang tanpa DPRD? Lalu, apa mau kepala daerahnya dari PNS (pegawati negeri sipil)? Jakarta ini daerah yang melaksanakan administrasi, asimetris, dan khusus. Sedangkan daerah lain otonom,” kata Akmal.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, pemerintah masih melakukan moratorium DOB. Akmal juga mengungkap, regulasi teknis mengenai penataan daerah mulai dari pemekaran dan penggabungan tidak tersedia.

Akmal mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) sepatutnya fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing. “Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah daripada harus restrukturisasi daerah,” ujar Akmal.

Akmal pun menyebut, “Mau dimekarkan atau tidak tujuannya sama agar masyarakat sejahtera. Selain itu, pelayanan publiknya optimal. Kalau dimekarkan lalu kemudian tidak mencapai itu semua, ya tidak ada gunanya.”

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga telah memberi penegasan terkait moratorium DOB. Karenanya, menurut Tjahjo, usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya belum akan ditindaklanjuti. “(Pembentukan Bogor Raya) Wacana. Jangan bikin dulu,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengungkap, hingga saat ini telah ada sekitar 314 usulan DOB. “Dengan jumlah yang begitu besar, saya bertanggung jawab. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, termasuk Bapak Wapres (wakil presiden) sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk ditunda dulu,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pemerintah fokus terhadap pemerataan pembangunan di 514 kabupaten/ kota serta 34 provinsi. Demikian halnya harapan Tjahjo kepada para kepala daerah. “Sekarang dioptimalkan dulu. Infrastrukturnya, semua bidang kesejahteraan,” ucap Tjahjo.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wartawan Jadi Korban Jambret di Semanggi

Foe sempat mengira kalau pelaku adalah temannya, namun belakangan dia sadar ketika kedua bandit itu langsung tancap gas.

MEGAPOLITAN | 22 Agustus 2019

Siswi SMK Jadi Korban Persekusi di Kota Bekasi

GL langsung dicekik dan ditarik kerudungnya hingga terlepas. Tak hanya itu, GL ditendang di bagian dada dan ditampar pipinya dengan sandal.

MEGAPOLITAN | 22 Agustus 2019

Dishub Depok Terapkan Sistem Lawan Arah di Jalan ARH

Sebelum uji coba dijalankan, rekayasa ini sudah dikaji dan dibahas dengan instansi terkait, termasuk BPTJ dan Polresta Depok.

MEGAPOLITAN | 22 Agustus 2019

Pemkot Bekasi Masih Silang Pendapat dengan Pengelola Peltas

Hingga saat ini, Pemkot Bekasi dan PT NWA belum menemukan titik temu hingga dilayangkan surat peringatan kepada pengelola Peltas Sumurbatu.

MEGAPOLITAN | 22 Agustus 2019

Perempuan Jenggala Rayakan HUT RI Bersama Ratusan Anak Kebutuhan Khusus

Perempuan Jenggala sebagai jaringan vertikal dari Jenggala Center yang dimiliki oleh Jusuf Kalla merasa perlu turut andil dalam memperingati HUT RI

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019

Bantuan Dihentikan, UNHCR Didesak Segera Cari Solusi Pencari Suaka

Bantuan logistik, layanan kesehatan dan air bersih dihentikan mulai hari ini, Rabu (21/8/2019) dan tempat penampungan dikosongkan bulan depan.

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019

Tak Ada Izin, DKI Akan Tindak Tegas Demo Pengungsi Pencari Suaka

Kondisi ini, selain mengganggu estetika Kota Jakarta, juga mengganggu kenyamanan warga.

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019

Tol Layang Jakarta-Cikampek Ditargetkan Beroperasi Natal 2019

Tol layang Jakarta-Cikampek ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan pada Natal dan Tahun Baru 2019.

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019

Mahasiswa Papua Bogor Gelar Aksi Solidaritas Kekerasan dan Rasisme

Aksi solidaritas ini digelar di Tugu Kujang, Jalan Padjajaran, Kota Bogor, Rabu (21/8/2019).

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019

Ketua DPRD DKI : Penyertaan Modal untuk Formula E Pasti Disetujui

Usulan PMD PT Jakpro senilai Rp 305 miliar pasti disetujui DPRD DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 21 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS