Soal Trotoar, Anies Tak Mau Dibenturkan dengan Menpupera
INDEX

BISNIS-27 431.53 (3.3)   |   COMPOSITE 4906.55 (23.32)   |   DBX 934.495 (0.17)   |   I-GRADE 129.531 (0.89)   |   IDX30 408.573 (2.68)   |   IDX80 107.231 (0.62)   |   IDXBUMN20 271.434 (0.91)   |   IDXG30 114.42 (0.71)   |   IDXHIDIV20 364.598 (2.32)   |   IDXQ30 119.596 (0.79)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.47)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.13)   |   IDXV30 101.606 (0.73)   |   INFOBANK15 772.076 (7.67)   |   Investor33 357.854 (2.91)   |   ISSI 144.258 (0.4)   |   JII 521.112 (2.59)   |   JII70 177.199 (0.72)   |   KOMPAS100 960.444 (6.64)   |   LQ45 749.999 (4.66)   |   MBX 1355.95 (7.37)   |   MNC36 267.764 (1.9)   |   PEFINDO25 261.843 (-0.09)   |   SMInfra18 232.762 (0.72)   |   SRI-KEHATI 301.662 (2.59)   |  

Soal Trotoar, Anies Tak Mau Dibenturkan dengan Menpupera

Selasa, 17 September 2019 | 17:25 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Mengenai konsep trotoar multifungsi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tidak mau dibenturkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Basuki Hadimuljono.

“Begini, nanti sesudah kita umumkan penataan lengkapnya. Kalau enggak (lengkap), cuma tektok begini saja. Kutip-kutip kecil, membingungkan bagi masyarakat. Namun intinya, kami ingin di Jakarta ada kesetaraan kesempatan,” kata Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Sebab, lanjut Anies Baswedan, setiap orang mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda mengenai pemanfaatan trotoar. Bahkan, setiap orang memiliki pemikiran berbeda mengenai keberadaan trotoar di Jakarta.

“Ketika seorang membicarakan trotoar, dalam bayangannya trotoar yang beda lagi. Beda-beda, akhirnya cuma jadi percakapan yang membingungkan. Lebih baik tunggu sesudah ada pengumuman lengkap,” ujar Anies Baswedan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menpupera Basuki mengatakan, PKL berdagang di trotoar tidak boleh dilakukan secara permanen. Menurutnya ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi dan tetap saja, dia menekankan, hal tersebut tidak diizinkan secara permanen.

Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau dan sarana pejalan kaki.

Ada enam syarat pemanfaatan trotoar untuk kegiatan usaha kecil formal.

Pertama, jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 meter—2,5 meter agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.

Kedua, jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal lima meter, yang digunakan untuk area berjualan memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5.

Ketiga, terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan kegiatan usaha kecil formal.

Keempat, pembagian waktu penggunaan jalur penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis kegiatan usaha kecil formal tertentu diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya.

Kelima, dapat menggunakan lahan privat. Keenam, tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anies Akan Bangun Lebih Banyak Jalur Sepeda

"Tidak lama lagi kita akan meluncurkan jalur-jalur sepeda yang kita harapkan nanti di Jakarta lebih banyak lagi menggunakan sepeda,” kata Anies Baswedan.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Dibekuk Polrestro Bekasi Kota

Sebelum polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, warga sekitar sudah menggeruduk dan menangkap pelaku.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Brotherhood 1% MC Indonesia Padukan Dunia Motor dan Budaya

Brotherhood for Children sudah diaplikasikan oleh pemerintah yaitu mitigasi bencana untuk anak sekolah.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

459 Pengungsi Masih Bertahan di Penampungan Kalideres

Ratusan pengungsi masih bertahan karena menolak bantuan uang Rp 1 juta hingga Rp 1,6 juta dari UNHCR.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Polusi DKI

Bagus menilai, Presiden Jokowi bisa mendorong agar Gubernur DKI, Jabar dan Banten saling berkoordinasi untuk menekan pencemaran udara.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Buku Uji Kir Banyak Dipalsukan, DKI Luncurkan Simpel PKB

Smart card Simpel PKB ini akan menjadi pengganti buku uji kir yang di dalamnya sudah terdapat data kendaraan.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Ketimpangan di DKI Jakarta Masih Tinggi

Jakarta merupakan magnet namun dalam berbagai persoalan diperlukan data yang rinci.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Tagih Iuran Warga, BPJS Kesehatan Gandeng Ketua RT

Di Kelurahan Mekarjaya terdapat tunggakan sebesar Rp 6,2 miliar dari 8.300 peserta BPJS Kesehatan.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Mediasi Sengketa Lahan UIII Hasilkan 4 Hal

Semua pihak sampai saat ini belum mencapai titik temu perihal jumlah nominal hasil appraisal.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019

Dishub DKI Harus Beri Jaminan Kelancaran Transportasi Publik

Kelancaran transportasi di Jakarta akan memberikan dampak yang besar, terutama pada perekonomian.

MEGAPOLITAN | 17 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS