PSI Minta Pengawasan PMT di DKI Diperketat
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

PSI Minta Pengawasan PMT di DKI Diperketat

Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:49 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov termasuk para SKPD dan UKPD terkait untuk lebih memperketat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Hal tersebut terkait banyaknya kasus keracunan akibat pelaksanaan PMT baik di posyandu maupun sekolah tidak memenuhi baku mutu dan higienis yang ada di kota Jakarta Utara.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menyebutkan Pemprov DKI harus memperketat pengawasan program ini karena banyaknya kasus keracunan akibat PMT yang tidak higienis dan aman.

"Terkait pemberian makanan tambahan yang beberapa kali sudah pernah terjadi keracunan menunjukkan bahwa dinas pelaksana terkait tidak serius melayani. Program hanya dianggap sebagai pemuas untuk memenuhi janji kampanye bagi warga DKI namun tidak dilakukan pengawasan terhadap program tersebut," ujar August, Kamis (10/10/2019) kepada Beritasatu.com ketika dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menyebutkan jika terjadi kasus keracunan akibat program PMT di Jakarta selayaknya setiap keluarga korban melapor ke pihak kepolisian agar bisa diusut tuntas oleh pihak berwenang. Selain itu agar diketahui duduk persoalan sebenarnya dan agar kasus serupa tidak kembali berulang.

"Pihak pelaksana baik itu dinas atau instansi terkait maupun katering yang ditunjuk sebagai penyedia makanan tambahan selayaknya harus bertanggung jawab. Jangan karena makanan diberikan kepada kalangan bawah yang tidak mampu, Pemda DKI hanya asal-asalan memberikan pelayanan dan hingga saat ini tidak SOP yang jelas terkait pelaksanan program PMT ini," tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya di DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan meminta penjelasan (hearing) bukan hanya SOP, tetapi juga menyangkut pemeriksaan makanan tambahan.

"Apakah sudah berkoordinasi dengan BPOM, standar kebersihan dan kesehatan yg dimiliki pihak penyedia (katering) termasuk pemakaian anggaran ini apakah sudah tepat sasaran. Apakah benar targetnya untuk memperbaiki gizi atau sekadar menyenangkan dan mengenyangkan warga tidak mampu," tutur August.

Sebagaimana diketahui ada 21 balita dan 3 orang dewasa yang mengalami keracunan akibat pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu Melati RW 10 Pademangan Timur pada Rabu (9/10/2019) siang kemarin.

Camat Pademangan, Mumu Mujtahid menyebutkan secara prosedural kegiatan PMT di Posyandu dilaksanakan oleh kader posyandu melalui anggaran Kelurahan.

"Dalam kejadian kemarin kader yang bertugas menyampaikan PMT sebenarnya sudah biasa masak, sudah bertahun tahun. Baru kali ini ada masalah. Nanti tunggu hasil cek lab kesda," kata Mumu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim akan rutin mengadakan pelatihan bagi kader yang bertugas menyiapkan PMT baik di lingkungan posyandu maupun sekolah. Pelatihan akan dilakukan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

5.000 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh Tani

Ada sekitar 2.000 buruh tani yang mengikuti aksi unjuk rasa dari berbagai daerah.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Transjakarta dan MRT Akan Sediakan Parkir Sepeda

“Dari tujuh stasiun MRT tersebut, ada parkir sepeda yang kita bangun totalnya ada 12 unit. Satu unit parkir sepeda, mampu menampung sekitar empat sepeda."

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Lusa, DKI Luncurkan Jalur Sepeda Fase 2

Pemprov DKI memiliki rencana untuk merealisasikan jalur sepeda permanen pada akhir 2019 yang dapat dinikmati oleh warga Jakarta.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

DKI Bantu Ditlantas Tambah Puluhan Kamera Tilang

Dalam surat konfirmasi akan disertakan foto bukti pelanggaraan.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

DKI Minta PT KAI Sediakan Parkir Sepeda di Stasiun KRL

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan hingga saat ini stasiun kereta belum menyiapkan parkir sepeda.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Novel Bamukmin Juga Diperiksa Terkait Kasus Ninoy

Sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, terkait kasus penganiayaan Ninoy.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Polisi Periksa Pengurus Masjid Al-Falaah Terkait Kasus Ninoy

Pengurus Masjid Al-Falaah dipanggil sebagai saksi, karena menurut pengakuan Ninoy sempat disekap dan dianianya oleh sejumlah orang di dalam masjid tersebut.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

21 Balita Keracunan Makanan di Posyandu Pademangan Timur

Polisi tengah melakukan penyelidikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ata kejadian ini.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Ada Aksi Buruh, Sejumlah Rute TransJakarta Dialihkan

Pengalihan rute akan dilakukan hingga kondisi jalan sudah kembali normal.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019

Komite K2 Evaluasi Penyebab Kegagalan Pengecoran Box Traffic di Tol Desari

BPJT aktifkan konsultan Pengendali Mutu untuk memastikan pekerjaan konstruksi.

MEGAPOLITAN | 10 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS