29 RW Kumuh di Jakarta Utara Ditata Pemprov Tahun Ini
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

29 RW Kumuh di Jakarta Utara Ditata Pemprov Tahun Ini

Kamis, 7 November 2019 | 18:50 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 29 RW (Rukun Warga) kumuh di kota Jakarta Utara akan ditata melalui program Collaborative Implementation Plan (CIP) maupun Community Action Plan (CAP) pada tahun 2019 ini.

"Untuk lokasi tahun 2019 ini penataan ada di 29 RW di 4 lokasi yakni 12 RW di Penjaringan, 8 RW di Kalibaru, 5 RW di Ancol, dan 4 RW di Tugu Utara," ujar Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Chairul Latif, Kamis (7/11/2019) kepada Beritasatu.com di Jakarta.

Dari 29 RW itu Chairul mengungkapkan d iantaranya adalah Kampung Tongkol, Lodan, Krapu, Kampung Tanah Merah. Sedangkan Kampung Aquarium di Penjaringan penanganannya akan dilakukan oleh Dinas berupa shelter atau hunian sementara yang kemudian dilanjutkan rumah permanen.

"Untuk 2020 kami akan melaksanakan penataan RW kumuh di 9 kelurahan," tambah Chairul.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko menyebutkan dalam penataan RW kumuh pihaknya melaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub).

"Leading sector-nya ada di Dinas Perumahan Rakyat yang melaksanakan. Kita dari Pemkot melakukan koordinasi agar bisa mempercepat proses percepatan implementasi penataan kampung tersebut," ujar Sigit ketika ditemui di Jalan Balai Rakyat Koja, Kamis (7/11/2019) pagi.

Ia menyebutkan adanya ingub terkait penguatan peran wali kota dan bupati dalam hal penataan wilayah sehingga dapat melaksanakan akselerasi percepatan kesejahteraan dan penataan kampung tersebut.

"Beberapa kampung tersebut sudah mandatori program CAP di Kampung Walang, Kampung Akuarium, Gedung Pompa, Marlina. Target dalam waktu dekat dikerjakan tentunya sudah dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat," tambah Sigit.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebutkan pihaknya menyoroti pelaksanaan penataan RW kumuh. Menurutnya penataan tetap harus mengutamakan aspek legalitas.

"Pelaksanaannya sesuai ketentuan harus di daerah yang legal. Sehingga tidak melanggar aturan. Kalau kita melaksanakan dengan melakukan pelanggaran maka itu akan memberikan contoh yang tidak baik pada daerah lainnya," ungkap Gembong.

Mnurutnya Gubernur DKI dalam mengambil keputusan harus berbicara dengan DPRD. "Ini seolah-olah membela rakyat kecil tapi menabrak aturan. Sebagai contoh kampung deret di zaman Pak Jokowi itu dilaksanakan di tempat legal," ujar Gembong.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menyoroti penggunaan konsultan dalam hal melakukan penataan permukiman kumuh hingga menelan dana ratusan miliar rupiah. Ini, katanya, perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.

Sedangkan, Kepala BPS Kota Jakarta Utara Suhartono ketika dikonfirmasi menyebutkan ada sebanyak 80 RW kumuh yang terdata dari survei yang dilakukan BPS Kota Jakarta Utara pada 2017 lalu.

"Program survei kita yang terakhir itu di 2017 nama satuannya itu RW Kumuh. Biasanya diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Dari 80 RW tersebut 4 RW berat kumuh yakni di Cilincing dan Penjaringan, 21 RW kumuh sedang, 35 RW kumuh ringan, dan 20 RW kumuh sangat ringan," ujar Suhartono.

Namun demikian Suhartono mengakui dalam pelaksanaan survei tersebut pihak BPS Kota Jakarta Utara hanya melihat berdasarkan satuan Rukun Warga (RW) dan tidak melihat dari aspek legalitas lahan dari permukiman yang dilaksanakan survei.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Sekda DKI Kecewa Dituding Tak Serahkan Draft KUA-PPAS

Saefullah mengaku memiliki bukti tanda terima draft KUA-PPAS APBD DKI 2020 dalam bentuk hard copy dan soft copy telah diserahkan ke DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Komisi B DPRD Pangkas PMD Jakpro Rp 622 Miliar

Sehingga total anggaran PMD yang disetujui menjadi Rp 4,6 triliun dari awalnya sebesar Rp 5,22 triliun.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Bapemperda DKI Targetkan Penyelesaian 12 Raperda di 2020

Tahun lalu Bapemperda hanya mampu mengesahkan enam raperda dari 42 raperda yang diusulkan.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

PLN Disjaya Siaga Antisipasi Banjir

Pemeliharaan terhadap 189 gardu distribusi yang memasok rumah pompa di tempat-tempat penting

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Seharusnya Agustus sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Gelar Sosialisasi, Wali Kota Jakarta Timur Optimistis Pajak BPHTB Tercapai

Peserta sosialsi terdiri dari pengusaha apartemen, pengembang perumahan elit, notaris, ikatan pejabat pembuat akta tanah.

MEGAPOLITAN | 6 November 2019

PSI: Anggaran Defisit, Formula E Layak Dibatalkan

Bakal lebih baik jika Gubernur Anies Baswedan memprioritaskan rehabilitasi sekolah, akses air bersih bahkan kemudahan bagi warga untuk berusaha.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Tetap Bertahan di Kelas BPJS Kesehatan

"Selagi rejekinya ada ya pasti saya usahakan," kata Dini yang menanggung iuran BPJS Kesehantan untuk lima orang.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

2020, DPRD DKI Akan Bahas 40 Lebih Raperda

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Biro Hukum DKI telah mengajukan 30 raperda untuk dibahas pada tahun 2020.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Ungkap Pelaku Penyiraman Cairan Kimia terhadap 2 Siswi, Polisi Analisa Rekaman CCTV

Polisi terus memburu pelaku penyiraman cairan kimia terhadap dua siswi SMP di Jakarta Barat dengan menganalisa rekaman CCTV.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS