Buntut Pengelolaan Parkir, Kepala Bapenda Kota Bekasi Diperiksa Polisi
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Buntut Pengelolaan Parkir, Kepala Bapenda Kota Bekasi Diperiksa Polisi

Kamis, 7 November 2019 | 21:38 WIB
Oleh : Mikael Niman / JAS

Bekasi, Beritasatu.com - Dampak dari viralnya video yang ‎memperlihatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda, bersama Aliansi Ormas Kota Bekasi serta perwakilan minimarket pada 23 Oktober 2019 lalu, berbuntut panjang.

Kepolisian memanggil Aan Suhanda untuk menjalani klarifikasi, Kamis (7/11/2019). Aan diduga mengeluarkan surat tugas kepada anggota ormas untuk mengelola parkir minimarket. Kepolisian mendalami seputar surat penugasan ini yang menjadi "kunci masuk" untuk pengelolaan parkir di seluruh minimarket Kota Bekasi.

Kop surat Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Bekasi Kota telah beredar sejak kemarin pascaviralnya video ormas Kota Bekasi minta jatah pengelolaan parkir.

Kepolisian mendalami keterlibatan Aan sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi dan dugaan menyalahgunakan wewenang dengan menggandeng ormas dalam penarikan retribusi atau pajak parkir minimarket.

Kuasa Hukum Aan Suhanda, RM Purwadi, mengatakan belum mengetahui pemeriksaan oleh Kepolisian.‎ "Pemeriksaan yang pasti untuk klarifikasi," ujar Purwadi, Kamis (7/11/2019).

Dia menegaskan, pemanggilan penyidik kepada Aan Suhanda sifatnya klarifikasi.

Sementara itu, Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan pemanggilan Aan Suhanda merupakan kali pertama, hari ini. "Baru perdana pemanggilan hari ini," imbuhnya.

Terpisah, Komisi III DPRD Kota Bekasi, hari ini juga mengagendakan untuk memanggil Aan Suhanda. Aan dijadwalkan untuk dimintai keterangan soal viralnya surat tugas yang diberikan ormas dalam pengelolaan parkir minimarket.

"Hari ini, Komisi III mengagendakan pemanggilan kepada Kepala Bapenda. Kita ingin klarifikasi dari Kepala Bapenda terkait surat tugas tersebut," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin.

Menurutnya, Komisi III DPRD Kota Bekasi menilai Aan Suhanda terlalu gegabah mengeluarkan surat tugas kepada ormas dalam pengelolaan parkir.

“Bedakan pajak parkir dengan retribusi parkir. Pajak itu dikelola oleh swasta yang ditunjuk kepada pihak ketiga yang mempunyai legalitas. Sementara retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan Fasos Fasum," ujranya.

Dia mengatakan, minimarket merupakan wajib pajak. "NPWP sudah dibayar langsung sama pusat dan proses pembangunan bersamaan dengan pajak," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tanahnya Dirampas, Alumnus FKG UI Mengadu ke Iluni UI

Padahal, nama Robert Sudjasmin sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pemilik tanah tersebut.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Tanggapi Penolakan PSI, Jakpro Tegaskan Formula E Telah Lewati Banyak Kajian

Berdasarkan kajian, lanjut Hani Sumarno, penyelenggaraan Formula E berdampak pada roda perekonomian Indonesia, terutama DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Polisi Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris

Terduga pelaku sempat membawa korban ke Polda Metro Jaya, seolah-olah akan dilakukan pemeriksaan terkait sebuah perkara.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI: SKPD Sudah 2 Kali Diingatkan Terkait Anggaran

Tim Adhoc sedang melakukan pemanggilan SKPD terkait anggaran janggal.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Laporkan Ade Armando soal Meme Anies, Fahira Idris Dipanggil Polisi

Delik ini (Pasal 32 ayat 1) hati-hati, ancaman hukumannya maksimum 8 tahun dan dendanya Rp 2 miliar," kata Fahira.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI Sebut Tuduhan Tidak Transparan, Salah Besar

Pemprov DKI tetap mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan pemerintahan yang sebelumnya.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

29 RW Kumuh di Jakarta Utara Ditata Pemprov Tahun Ini

"Pelaksanaannya sesuai ketentuan harus di daerah yang legal. Sehingga tidak melanggar aturan," ujar Gembong.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Sekda DKI Kecewa Dituding Tak Serahkan Draft KUA-PPAS

Saefullah mengaku memiliki bukti tanda terima draft KUA-PPAS APBD DKI 2020 dalam bentuk hard copy dan soft copy telah diserahkan ke DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Komisi B DPRD Pangkas PMD Jakpro Rp 622 Miliar

Sehingga total anggaran PMD yang disetujui menjadi Rp 4,6 triliun dari awalnya sebesar Rp 5,22 triliun.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019

Bapemperda DKI Targetkan Penyelesaian 12 Raperda di 2020

Tahun lalu Bapemperda hanya mampu mengesahkan enam raperda dari 42 raperda yang diusulkan.

MEGAPOLITAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS