Kasus Covid-19 Terus Melonjak, PSI Tagih Kebijakan Rem Darurat Anies
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, PSI Tagih Kebijakan Rem Darurat Anies

Selasa, 4 Agustus 2020 | 22:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membeberkan emergency break policy atau kebijakan rem darurat yang telah disiapkan dalam rangka meredam kasus Covid-19 yang belakangan ini terus melonjak.

PSI memandang belum ada perubahan signifikan baik dari sisi kebijakan maupun penurunan jumlah kasus positif di Jakarta setelah memperpanjang status PSBB transisi untuk ketiga kalinya.

“Pengetatan ataupun pelonggaran aturan suatu hal yang lazim dilakukan pada saat Pandemi, terakhir kita lihat kota Manila dan Melbourne kembali memperketat pergerakan warga akibat lonjakan kasus. Gubernur Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Berdasarkan data yang diperoleh PSI, kata Idris, dalam dua pekan terakhir positivity rate Jakarta sempat melonjak menjadi 7,1 persen jauh di atas standar aman WHO yakni 5 persen. Angka kasus positif selama perpanjangan PSBB transisi juga meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang per hari.

Selain itu, menurut Idris, di Jakarta sekarang justru telah merebak klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 mulai dari pasar, pemukiman hingga perkantoran. Masyarakat, kata dia, juga cenderung salah mengartikan perpanjangan status PSBB transisi sebagai kondisi yang sudah kembali seperti semula.

"Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekadar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan,” tegas dia.

Lebih lanjut, Idris mengatakan peningkatan jumlah tes polymerase chain reaction(PCR) yang dilakukan Pemprov DKI harus diimbangi dengan langkah pencegahan dan penertiban protokol kesehatan sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif Covid-19.

"Gubernur Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak apabila angka penularan terus melonjak tinggi. Namun hingga saat ini belum pernah jelaskan seperti apa kebijakan ‘rem mendadak’ yang dimaksud," papar Idris.

"Yang terjadi adalah informasi simpang siur di masyarakat, kebijakan rem mendadak hanya menjadi ancaman semu karena hanya Gubernur Anies yang tahu apa maksudnya,” pungkas Idris.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan bahwa terdapat dua wujud dari kebijakan rem darurat, yakni kembali ke masa PSBB dan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membatasi pergerakan atau mobilitas warga sehingga tidak terjadi keramaian atau penumpukan di pusat-pusat kegiatan.

Menurut Syafrin kedua kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

"Kebijakan rem darurat ada dua, yakni kembali ke PSBB dan kebijakan ganjil genap dan sekarang kita terapkan sistem ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga," ujar Syafrin.

Kebijakan rem darurat pertama diatur dalam Pasal 27 Pergub 51/2020 yang mengatakan, jika terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi maka dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi dan kembali pada masa PSBB.

Konsekuensi jika kembali ke masa PSBB, maka tidak ada lagi pelonggaran kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Warga akan kembali diwajibkan berada atau bekerja dari rumah.

Sementara kebijakan rem darurat kedua diatur dalam Pasal 17 dan 18 Pergub 51/2020 yang menyebutkan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Wamenag: 88,6% Kondisi KUA di Jakarta Tidak Layak

Sebagian besar bangunan KUA di Jakarta rusak berat bahkan ada beberapa yang atapnya hampir roboh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Marak Tawuran, Polisi Tingkatkan Sosialisasi dan Penegakan Hukum

Polisi telah memetakan sejumlah tempat atau wilayah yang rawan tawuran untuk melakukan pengawasan serta pencegahan.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Wali Kota Ajukan Penangguhan Penahanan 5 ASN Kota Bogor Korupsi Rp 17 M

Wali Kota Bogor Bima Arya berinisiatif mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap lima ASN yang menjadi tersangka korupsi Rp 17, 5 miliar.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Pemkot Bekasi Sediakan 244 Titik Internet Gratis untuk Belajar Daring

Pemkot Bekasi telah menyediakan 244 titik internet gratis yang dapat digunakan para siswa yang tengah menempuh pembelajaran jarak jauh (PJJ).

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Pemkot Bekasi Gelar Simulasi KBM Tatap Muka di 6 Sekolah

Mulai pekan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di enam sekolah.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Gedung DPRD Ditutup Akibat Covid-19, Rapat Reklamasi Ancol Batal

Mereka juga sempat mencoba rapat melalui Zoom.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Ganjil Genap Dinilai Mempersulit Warga Penuhi Kebutuhan Hidup

Kebijakan ganjil genap dinilai semakin mempersulit masyarakat terutama dalam memperbaiki ekonominya.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Semua Anggota DPRD DKI Akan Jalani Tes Usap

Hadameon mengatakan, tes swab bagi anggota dewan itu dilakukan per fraksi. Tes dilakukan di lingkungan DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Disnakertrans DKI Tutup Sementara 25 Perusahaan

Selain penutupan sementara, sebanyak 389 perusahaan diberi peringatan pertama. Sedangkan 101 perusahaan lainnya mendapatkan peringatan kedua.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020

Anggota Sindikat Pencuri 1.400 Motor di Tangerang Dibekuk

Jajaran Polresta Kabupaten Tangerang membongkar sekaligus menangkap 2 orang pelaku yang diduga bagian dari sindikat pencuri kendaraan bermotor.

MEGAPOLITAN | 4 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS