Ganjil Genap Dipaksakan, PSI Waspada Klaster Baru di Angkutan Umum
INDEX

BISNIS-27 434.406 (1.13)   |   COMPOSITE 4934.09 (10.52)   |   DBX 924.804 (3.31)   |   I-GRADE 130.838 (0.06)   |   IDX30 413.425 (0.53)   |   IDX80 108.094 (0.16)   |   IDXBUMN20 272.657 (-1.08)   |   IDXG30 115.379 (0.54)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-0.48)   |   IDXQ30 120.916 (0.27)   |   IDXSMC-COM 211.116 (0.24)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (0.92)   |   IDXV30 102.468 (0.36)   |   INFOBANK15 776.883 (1.39)   |   Investor33 360.093 (0.83)   |   ISSI 144.765 (0.4)   |   JII 523.909 (0.94)   |   JII70 177.568 (0.29)   |   KOMPAS100 966.07 (1.78)   |   LQ45 756.376 (1.43)   |   MBX 1366.8 (2.63)   |   MNC36 270.277 (0.39)   |   PEFINDO25 258.891 (0.48)   |   SMInfra18 233.321 (-0.03)   |   SRI-KEHATI 303.606 (0.27)   |  

Ganjil Genap Dipaksakan, PSI Waspada Klaster Baru di Angkutan Umum

Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:16 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu memaksakan penerapan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan di Jakarta. Padahal, menurut PSI penerapan ganjil genap justru berisiko memperburuk penyebaran virus corona atau Covid-19 dan mendorong adanya klaster baru yakni klaster transportasi umum setelah klaster pasar tradisional dan perkantoran.

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza dalam keterangannya, Rabu (12/8/2020).

Pemprov DKI meyakini dengan sistem ganjil genap dapat mengurangi pergerakan warga di Jakarta pada masa pandemi Covid-19 ini. Namun yang terjadi hanyalah pengalihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, seperti yang dilaporkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta penumpang angkutan umum meningkat hingga 6,25 persen selama penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor polisi di Jakarta.

Menurut Anthony, Pemprov DKI Jakarta tidak jeli memperhitungkan kondisi masyarakat Jakarta yang masih memiliki tuntutan dan kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum Jakarta juga belum terintegrasi secara baik.

Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.

“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelas Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Dalam satu hari, penumpukan juga terjadi paling tidak dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan Covid-19. Anthony tidak habis pikir dengan rencana perluasan kebijakan ganjil genap yang berlaku di seluruh ruas jalan, selama 24 jam untuk mobil dan motor.

“Ini rencana yang ngawur, kami jelas menolak opsi perluasan ganjil genap karena kebijakan tersebut sedari awal sudah kontraproduktif. Perluasan kebijakan hanya akan menimbulkan efek negatif yang lebih luas lagi,” tegasnya.

Apabila motor wajib mengikuti aturan ganjil genap maka dapat dipastikan penumpukan massa akan lebih tinggi lagi. Pemprov DKI seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan agar tepat sasaran tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Kebijakan ini sangat membingungkan. Saya harap Pak Anies sebagai gubernur mau menjelaskan ke publik. Jangan seakan bersembunyi di tengah krisis,” pungkas Anthony.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

ETLE Tahap Akan 3 Dibangun, Pelanggar di Tol dan Jalur Transjakarta Dibidik

Penggunaan ETLE dinilai efektif untuk mengurangi kemacetan, kelancaran, dan ketertiban laju bus Transjakarta, serta lalu lintas secara umum.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Wagub DKI: Tak Ada Zona Hitam di Jakarta

Menyelesaikan masalah harus dengan mengidentifikasi masalah.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Pengusaha Roti Asal Taiwan Dibunuh Selingkuhan di Cikarang

Tersangka SS sakit hati karena korban tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Solusi Pemprov DKI Cegah Kasus Covid-19 di Perkantoran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menekan kasus Covid-19 di klaster perkantoran.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

BPTJ Luncurkan JR Connexion Kemang Pratama-Gambir

BPTJ telah meresmikan uji coba layanan Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) dengan rute Perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi-Stasiun Gambir.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Polisi Pastikan Pelaku Teror Penembakan di Tangsel Hanya 3 Orang

Polisi memastikan pelaku teror penembakan di wilayah hukum Tangerang Selatan, beberapa pekan terakhir, hanya berjumlah tiga orang.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Pemkab Tangerang Siapkan Rp 56 Miliar untuk Bayar Gaji Ke-13

Pemkab Tangerang telah menyiapkan dana sebesar Rp 56 miliar lebih untuk pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah tersebut.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

Bertambah, 30 Pekerja Puskesmas di Kota Bogor Positif Covid-19

Pemkot Bogor menutup sementara 6 puskesmas yang dianggap beresiko atau kategori merah.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

ASN Positif Covid-19, Kemkumham Tutup Satu Gedung

Satu gedung Kemkumham di jalan Rasuna Said Kavling 6-7 ditutup setelah sejumlah ASN Ditjen Imigrasi terkonfirmasi positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020

PSBB Transisi, DKI Bakal Terapkan Sanksi Progresif

DKI Jakarta kemungkinan akan memerpanjang kembali masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I.

MEGAPOLITAN | 12 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS