Pemprov DKI: Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 Rp 5,946 Triliun dari 680.000 Wajib Pajak
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Pemprov DKI: Penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 Rp 5,946 Triliun dari 680.000 Wajib Pajak

Selasa, 29 September 2020 | 22:45 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari, mengungkapkan bahwa hingga 29 September 2020, sebanyak 680.000 dari 1,1 juta wajib pajak yang terdaftar untuk PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), telah membayarkan kewajibannya.

Dari jumlah tersebut, kata Tsani, total penerimaan PBB-P2 yang tercatat sebesar Rp 5.946.617.502.281 atau 91 persen dari total target sejumlah Rp 6,5 triliun setelah refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

"Dari 680.000 wajib pajak yang kami pantau pada aplikasi kami, total penerimaan yang masuk sekitar Rp 5,946 triliun. Jadi, Rp 6 triliun kurang sedikit. Dan itu sudah cukup menggembirakan bagi kami karena target kami adalah Rp 6,5 triliun setelah refocusing, sehingga total realisasi mencapai 91 persen untuk PBB-P2 saja," ujar Tsani dalam acara virtual pemberian penghargaan kepada 28 Wajib Pajak PBB-P2 Panutan Tahun 2020 baik perorangan maupun perusahaan di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (29/9/2020).

Tsani mengatakan, secara umum, realisasi penerimaan pajak DKI hingga saat ini baru tercapai 75,2 persen dari nilai total (target) penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp 29,8 triliun. Pemprov DKI, kata Tsani, mengapresiasi wajib pajak khususnya PBB-P2 yang sudah membayarkan kewajiban.

“Wajib Pajak PBB-P2 Panutan Tahun 2020 telah menunjukkan komitmen dalam gotong royong membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 melalui kontribusi kewajibannya. Kami apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang bersedia meluangkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung Pemda dalam mengentaskan permasalahan Covid-19,” ungkap dia.

Pemprov DKI, tutur Tsani, juga tetap membantu pelaku usaha yang menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini, terutama dalam kaitan untuk memenuhi kewajiban pelunasan PBB-P2. Bantuan ini, kata dia, telah diwujudkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020

"Jadi, kami sudah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 yang isinya memberikan relaksasi, bukan pengurangan pokok pajak, tetapi hanya memberikan kesempatan untuk membayar secara bertahap kekurangan pajak yang belum bisa diselesaikan setelah masa jatuh tempo tanggal 31 September besok. Dan ini hanya kita berikan kepada mereka yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di detail peraturan ini," jelas Tsani.

Tsani menegaskan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi atas skema relaksasi yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Menurut dia, aturan baru ini sesuai dengan semangat Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemulihan ekonomi dan mendukung suasana Jakarta yang kondusif sebagai kota bisnis.

“Selain relaksasi pajak melalui SK Kepala Bapenda Nomor 2251 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan kewajiban perpajakan PBB-P2 bagi masyarakat,” ungkap dia.

Berikut ini adalah kebijakan Pemprov DKI untuk meringankan kewajiban perpajakan PBB-P2 bagi masyarakat:

- Tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2 di Tahun 2020 (sama dengan PBB-P2 Tahun 2019) diatur dalam Pergub Nomor 30 Tahun 2020;

- Pembebasan PBB-P2 untuk objek pajak pribadi berupa rumah tinggal untuk NJOP sampai dengan Rp 1 Miliar diatur dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2020;

- Pembebasan PBB-P2 untuk Guru, Dosen, Tenaga Kependidikan, Veteran, Penerima Gelar Pahlawan, Mantan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI, POLRI dan Pensiunan PNS diatur dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2019;

- Pengenaan dan Pengurangan PBB-P2 untuk Rumah Sakit Swasta diatur dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2013;

- Pengenaan dan Pengurangan PBB-P2 di Bidang Pendidikan Swasta diatur dalam Pergub Nomor 91 Tahun 2013;

- Pemberian Pengurangan PBB-P2 atas Cagar Budaya, Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam diatur dalam Pergub Nomor 168 Tahun 2015;

- Pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 untuk tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah diatur dalam Pergub Nomor 124 Tahun 2017.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Siapkan Pemakaman Khusus Covid-19 di Rorotan

Lokasi lahan untuk pemakaman khusus Covid-19 itu milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dengan luas 2 hektare.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Besok, Polri Bakal Umumkan Tersangka Pembakar Gedung Kejagung

Rencana ekspose dilakukan bersama JPU terkait kelanjutan kasus kebakaran gedung Kejagung.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Pasca Kabur dari Lapas, Cai Cangphan Sempat Temui Istrinya di Bogor

Polri kini terus melakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat di balik pelarian napi gembong narkotika tersebut.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Sehari, Rata-rata Ada 30-40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang

Peningkatan angka pasien covid-19 di Tangerang saat ini dalam satu hari mencapai 30-40 kasus.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Pemkot Depok Bidik Wisma Atlet Cilodong Jadi Tempat Isolasi

Wisma Atlet Cilodong memiliki kapasitas 600 tempat tidur

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Dishub DKI Sebut Bus Sekolah Penjemput Pasien Covid-19 Masih Cukup

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan armada bus yang digunakan untuk menjemput pasien positif Covid-19 masih mencukupi.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Bima Arya Sebut Pandemi Covid-19 di Kota Bogor Belum Puncaknya

Wali Kota Bogor Bima Arya memprediksi kasus Covid-19 di wilayahnya masih akan tinggi pada awal Januari 2021.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Dampak Pandemi Covid-19, 19 Ribu Pekerja Terkena PHK di Banten

Pandemi Covid-19 menyebabkan 19.000 pekerja di wilayah Provinsi Banten terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 30.000 pekerja lainnya dirumahkan.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Pemprov DKI Tutup 113 Perusahaan Selama PSBB Moderat

Penutupan dilakukan setelah Pemprov melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke 647 perusahaan dari tanggal 14 sampai 28 September 2020.

MEGAPOLITAN | 29 September 2020

Dukung Pencegahan Covid-19, Gemas Serahkan 100.000 Masker Kain kepada Pemprov DKI

Gemas menyerahkan bantuan 100.000 masker kepada Pemprov DKI Jakarta yang diterima Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Selasa, (29/9/2020).

MEGAPOLITAN | 29 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS