Kemdagri Permudah Izin Penelitian
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Kemdagri Permudah Izin Penelitian

Selasa, 6 Februari 2018 | 16:36 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) mempermudah proses perizinan penelitian. Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) telah diterbitkan.

Permendagri 3/2018 merupakan revisi Permendagri 7/2014 tentang Perubahan atas Permendagri 64/2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Salah satu tujuan revisi yakni untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kenapa ada revisi? Karena sudah muncul Perpres 97/2014 terkait PTSP. Kalau kita tidak merevisi, ada tumpang tindih antara PTSP dengan Permendagri 64/2011. Dulu dalam Permendagri 64/2011, perizinan itu harus berjenjang. Sekarang tidak lagi,” kata Direktur Jenderal Polpum Soedarmo di Jakarta, Selasa (6/2).

Sebelum direvisi, dia menjelaskan, perizinan penelitian harus melalui petugas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Saat ini, menurutnya, tak ada lagi izin di Kesbangpol.

“Dalam Permendagri 64/2011, kalau peneliti sudah dapat SKP di tingkat provinsi atau dari tingkat pusat, mereka harus lapor dulu tingkat provinsi. Mau ke daerah kabupaten/kota mereka harus lapor lagi. Sekarang, tidak ada lagi,” jelasnya.

Dia menambahkan, begitu peneliti mendapat surat izin dari perguruan tinggi, maka penelitian dapat langsung dilaksanakan di daerah tujuan. “Sebetulnya, permendagri ini lebih mempermudah para peneliti. Enggak ada hal yang memperberat para peneliti untuk melakukan penelitiannya baik insitutsi maupun perorangan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum, Akbar Ali mengatakan, mahasiswa perguruan tinggi dalam negeri tidak lagi memerlukan SKP. “Teman-teman mahasiswa yang mau penelitian di Yahukimo, Papua, dengan surat izin penelitian dari kampus, sudah bisa langsung meneliti di Yahukimo,” kata Akbar.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Longsor Cijeruk, Empat Ditemukan Satu Masih Hilang

Alan ditemukan sekitar pukul 14.50. Sebelumnya tiga korban Nani (30), Auriel (2), dan Aldi (9) ditemukan sekitar 10.30 WIB.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Pemakaian Masker Kurangi Dampak Polusi Udara

Penggunaan masker yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Laporkan Mirwan dan Firman ke Bareskrim, SBY: Ini Perang Saya

Hal ini terkait adanya tuduhan SBY terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

NASIONAL | 6 Februari 2018

Sokong Pertumbuhan Ekonomi, KAHMI Siap Lahirkan Wirausahawan Baru

KAHMI telah mengubah arah orienstasi perjuangan organisasi dari sebelumnya berorientasi politik kini berorientasi wirausaha.

NASIONAL | 6 Februari 2018


Pemerintah Pertimbangkan Naikkan Tunjangan Babinsa

Perhitungan tunjangan juga akan mempertimbangkan lokasi dan kondisi tempat bekerja.

NASIONAL | 6 Februari 2018

2 Deputi Kempora Selaraskan Desain Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan bidang kepemudaan yang menjadi satu dari dua tugas utama Kempora, ungkap Deputi, bersinggungan dengan tugas instansi pemerintah lainnya.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Tiga Korban Longsor Cijeruk Bogor Ditemukan, 2 Masih Hilang

Tim gabungan menemukan tiga jenazah korban longsor Bogor di Kampung Maseng, Kecamatan Cijeruk, Bogor.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Gerindra Tampung Nazaruddin? Begini Jawaban Fadli Zon

"Wah enggak kepikiran ya (menerima Nazar di Gerindra). Boro-boro kepikiran," kata Fadli Zon.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Imbas OTT Bupati Jombang, Zainudin Amali Jadi Plt Golkar Jatim

Zainuddin juga ditugasi menyukseskan seluruh kader Golkar di Jatim yang ikut pilkada tahun ini.

NASIONAL | 6 Februari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS