Di Hadapan Ketua MUI, DPR Jamin Tolak LGBT
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Di Hadapan Ketua MUI, DPR Jamin Tolak LGBT

Selasa, 6 Februari 2018 | 20:33 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin di Gedung MUI Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Pertemuan sekaligus membahas sejumlah isu krusial terkait Rancangan Undang-undang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya mengenai yang berkaitan dengan larangan agama.

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan," kata mantan Ketua Komisi III itu.

Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet ini juga menuturkan, dalam pertemuan itu setidaknya ada beberapa isu dalam RUU KUHP yang dibahas. Di antaranya yaitu LGBT, penistaan agama dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perzinahan.

Seperti halnya yang telah dikemukakan dalam berbagai kesempatan, Bamsoet menjamin seluruh fraksi di DPR menolak adanya LGBT. Pemidanaan terhadap pelaku LGBT dipastikannya tengah dibahas dalam RUU KUHP di DPR.

"Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama lima tahun menjadi sembilan tahun," ungkapnya.

Begitu juga dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT. Dikatakan Bamsoet, hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

"Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, perzinahan, penistaan agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama," ucap Bamsoet.

Penolakan tegas terhadap LGBT sebelumnya juga telah disampaikan MUI pascarapat pleno akhir bulan lalu. MUI mendesak DPR dan pemerintah membuat UU selaku hukum positif dengan tidak mengabaikan UUD 45 dan Pancasila karena semua agama melarang LGBT.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Umum MUI KH Maruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum MUI Yunhar Ilyas, Sekjen MUI Anwar Abbas. Sedangkan Bamsoet datang didampingi anggota Komisi III DPR Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Laporan SBY, Polri: Diterima Lalu Diselidiki

"Apabila penyelidik yakin menemukan bukti-bukti adanya dugaan perbuatan melawan hukum tentunya akan ditingkatkan ke penyidikan,” kata Karo Penmas Polri.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Hujan Deras, Pencarian Korban Longsor Cijeruk Dihentikan

Pencarian sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. ‎Sebanyak 300 personel TNI diterjunkan untuk membantu proses evakuasi.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Ketua DPRD Banten Setuju Rencana Penutupan PT BGD

Asep sepakat dengan rencana pembubaran PT BGD karena selama ini tak menunjukkan perbaikan dari sisi manajemen dan tidak menunjukkan perkembangan positif.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Khofifah - Emil Bidik Kalangan Pemilih Milenial

Jumlah suara pemilih milenial mencapai 43 persen.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Wapres Tegaskan Pasal Penghinaan Masih Diperlukan

Presiden dan wapres merupakan simbol negara.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Menteri Basuki: Warung-warung di Puncak Berbahaya

Menteri PUPR menilai, longsor yang kerap terjadi di kawasan Puncak Bogor disebabkan perubahan tata ruang.

NASIONAL | 6 Februari 2018

SBY Tegaskan Tak Pernah Terlibat Pengadaan E-KTP

SBY menegaskan, dirinya tidak pernah meminta agar program e-KTP dihentikan.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Dituding Terlibat E-KTP, SBY Tak Mau Reaktif

SBY mengaku tak ingin reaktif, asal membantah dan menjawab atas segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Korban Meninggal Terowongan Bandara Soetta Sedang Berpuasa

Korban merupakan warga Perumahan Kota Serang Baru RT001, RW 008 Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

NASIONAL | 6 Februari 2018

Gaji ASN Dipotong 2,5% untuk Zakat, DPR Panggil Menag

Pimpinan DPR berharap ada penjelasan lebih lanjut mengenai rencana kebijakan itu.

NASIONAL | 6 Februari 2018


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS