Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni
INDEX

BISNIS-27 431.53 (4.55)   |   COMPOSITE 4906.55 (33.97)   |   DBX 934.495 (0.84)   |   I-GRADE 129.531 (1.16)   |   IDX30 408.573 (3.79)   |   IDX80 107.231 (0.89)   |   IDXBUMN20 271.434 (1.86)   |   IDXG30 114.42 (0.82)   |   IDXHIDIV20 364.598 (3.29)   |   IDXQ30 119.596 (1.09)   |   IDXSMC-COM 210.435 (0.75)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (1.61)   |   IDXV30 101.606 (1.02)   |   INFOBANK15 772.076 (9.87)   |   Investor33 357.854 (3.9)   |   ISSI 144.258 (0.7)   |   JII 521.112 (4.05)   |   JII70 177.199 (1.13)   |   KOMPAS100 960.444 (9.22)   |   LQ45 749.999 (6.63)   |   MBX 1355.95 (10.61)   |   MNC36 267.764 (2.74)   |   PEFINDO25 261.843 (1.08)   |   SMInfra18 232.762 (0.66)   |   SRI-KEHATI 301.662 (3.53)   |  

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Selasa, 25 Juni 2019 | 11:38 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tidak menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi murni seperti daerah-daerah lain.

Teguh Nugroho menegaskan seharusnya PPDB di DKI dengan jalur zonasi murni sudah bisa diterapkan. Karena kualitas pendidikan di Jakarta sudah merata dan dialokasikannya anggaran pendidikan yang besar di dalam APBD DKI setiap tahunnya.

“Sistem zonasi murni sudah pantas diterapkan di DKI Jakarta. Sekolahnya sudah bagus dan merata. Harusnya tidak perlu lagi zonasi yang berlapis dengan afirmasi dan inklusi, khusus teman-teman anak pengemudi JakLingko. Itu kan tidak terlalu diminati,” kata Teguh Nugroho saat dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

Sementara itu, Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Rully Amirullah mengungkapkan pihaknya mendapat informasi dari Dinas Pendidikan DKI bahwa mereka menolak menerapkan sistem itu karena tidak diajak diskusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau versi mereka (Dinas Pendidikan DKI) ketika pembuatan Permendikbud 51/2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini sudah diketahui Kemdikbud sendiri," kata Rully Amirullah.

Meski demikian, menurut Rully, Dinas Pendidikan DKI sudah diajak rapat koordinasi terkait PPDB bersama Dinas Pendidikan Depok, Bekasi dan Jawa Barat pada Mei 2019.

Diungkapkannya, daerah yang tidak menerapkan jalur zonasi murni seperti DKI, bisa dikenakan sanksi sesuai Permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. Di pasal 41 dalam Permendikbud tersebut telah diatur sanksi.

“Di pasal 41 itu diatur setiap pemda yang tidak melakukan atau tidak mengikuti Permendikbud 51/2018 akan diberikan sanksi lewat Kemdagri. Teguran dan sebagainya," ujar Rully Amirullah.

Seperti diketahui, PPDB 2019 jalur zonasi dengan sistem daring (online) untuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta dimulai Senin (24/6/2019) pukul 08.00 WIB sampai Rabu lusa pukul 14.00 WIB. Di DKI Jakarta, PPDB dilakukan kombinasi domisili dan hasil nilai Ujian Nasional (UN).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tidak Ada Jalan Tol Menuju Bandara Kulonprogo

Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat sudah kesepakatan bahwa sesuai arahan Gubernur DIY, jalan tol tidak mengarah ke YIA.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kiara: Nasib Ribuan Warga Teluk Jakarta Terabaikan

Kiara menilai perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta sudah tidak relevan dan substantif.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Smartfren Dukung Pelepasan Burung Elang Ular Bido

Smartfren Telecom sebagai salah pelaku usaha di Indonesia memberikan dukungan pada kegiatan pelepasliaran dua ekor Elang Ular Bido (Spilornis cheela).

NASIONAL | 25 Juni 2019

Pembangunan Rutan Jeneponto, Kontraktor Pertanyakan Syarat Khusus

Kontraktor di Sulsel menuding adanya aroma persekongkolan dalam lelang pengerjaan pembangunan gedung Rutan Klas IIB Kabupaten Jeneponto.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Wajibkan Busana Muslim, Kepsek SD Gunungkidul: Kesalahan Redaksional

“Tidak ada diskriminasi siswa maupun calon siswa nonmuslim. Segera kami ralat untuk meluruskan maksud edaran tersebut," kata Pujiastuti.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Jadwalkan Periksa Menkumham

Politikus PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP .

NASIONAL | 25 Juni 2019

Venue PON XX Papua Ditaregt Selesai Juni 2020

Kempupera telah menganggarkan Rp 936,8 miliar dalam pembangunan venue PON XX di Provinsi Papua.

NASIONAL | 25 Juni 2019

KPK dan OECD Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

Pertemuan ini digelar atas permintaan OECD yang sedang melakukan investment policy review untuk Indonesia.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Garuda Pastikan Jalur Penerbangannya Tidak Lewat Selat Hormuz

Pihaknya akan terus memantau secara internsif perkembangan lebih lanjut kondisi tersebut serta berkoordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Tersangka Demo Rusuh Tewas dalam Bencana Longsor, Kasusnya Dihentikan

Irham dan putrinya meninggal akibat bencana longsor di kawasan wisata Pantai Salak.

NASIONAL | 25 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS