Jadi Saksi, Bambang DH Ungkap Pengambilalihan YKP
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Jadi Saksi, Bambang DH Ungkap Pengambilalihan YKP

Rabu, 26 Juni 2019 | 08:58 WIB
Oleh : Aries Sudiono / JAS

Surabaya, Beritasatu.com - Mantan Wali Kota Surabaya dua periode, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama lima jam dalam kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Surabaya, Selasa (25/6/2019).

Ia yang dikenal sebagai salah satu tokoh partai politik PDI Perjuangan itu mengaku dicecar 20 pertanyaan seputar peralihan YKP dari aset Pemkot Surabaya menjadi milik yayasan perorangan yang diubah menjadi perseroan terbatas (PT).

“Saya ketika menjabat Wali Kota Surabaya periode pertama tahun 2002 sudah berusaha keras mengembalikan YKP menjadi aset Pemkot Surabaya. Saya juga sudah berbicara secara baik-baik dengan Pak Yasin, mantan Sekda Kota Surabaya yang juga Ketua YKP agar secepatnya mengembalikan aset Pemkot tersebut. Ternyata upaya saya menemui kegagalan karena ditolak yang bersangkutan,” ujar Bambang DH kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejati Jatim, Selasa sore.

Ia juga sempat berkirim surat ke YKP dengan maksud dan tujuan yang sama, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan.

“YKP enggan mengembalikan aset, baik yang berupa tanah dan bangunan itu ke pemkot karena yakin itu milik mereka. Buktinya adalah akta notaris yang menyebutkan aset itu bukan milik Pemkot, melainkan milik YKP, hingga akhirnya, saya melaporkan ke Kejari Surabaya agar memeriksa petinggi YKP,” ujar Bambang DH lagi.

Namun ia kurang berkenan ketika diminta menjelaskan detail mengenai materi maupun hasil pemeriksaan. Dia hanya mengaku telah berjuang cukup lama untuk mengembalikan pengelolaan aset YKP ke Pemkot Surabaya.

Bambang DH yang juga dipercaya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP itu menggarisbawahi, bahwa aset YKP merupakan milik Pemkot Surabaya. Sebab, yayasan tersebut, terbentuk berasal dari Pemkot Surabaya.

Karena itu, dia berharap agar aset YKP bisa segera kembali ke Pemkot Surabaya, seperti halnya Gedung Gelora Pancasila. “Ya, seperti Gedung Gelora Pancasila bisa kembali dikuasai Pemkot Surabaya,” ujarnya sambil menambahkan, aset berupa kolam renang Brantas juga diharapkan bisa dikuasai kembali Pemkot Surabaya, karena sejak awal memang milik Pemkot Surabaya.

Tersangka

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi menyebutkan bahwa keterangan saksi Bambang DH yang mantan Wali Kota Surabaya menjadi kunci sejarah peralihan penguasaan YKP oleh Wali Kota Surabaya sebelumnya, Soenarto Soemoprawiro.

Guna menyingkap kasus pidananya, Kejati Jatim minta bantuan sejumlah pihak, di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pertanahan Negara (BPN) Surabaya.

Menurut dia, dalam kasus pengambilalihan aset Pemkot Surabaya secara janggal itu dipastikan akan ada tersangkanya. Ada kerugian negara dalam jumlah besar atas pengelolaan asat milik Pemkot Surabaya tersebut.

Menurut hasil penelusuran tim Kejati Jatim, YKP ini kasus yang luar biasa karena melibatkan banyak orang (pengurus) dan nilai asetnya mencapai triliunan. Kepastian ada calon tersangka dalam kasus itu disampaikan karena penyidik Kejati Jatim menemukan banyak kejanggalan dalam perubahan pengelolaan yayasan dari milik Pemkot ke perseroan terbatas, serta pengelolaan aset-asetnya.

Jika sebelum YKP selalu setor deviden ke Pemkot Surabaya, sesudah berubah menjadi PT, tidak lagi. Padahal Pengurus YKP semestinya ex officio ketua fraksi. Namun, tanpa sebab-sebab yang jelas, kepengurusan yayasan yang terakhir ini berganti orang sebagai Direktur PT YeKaPe. Terhadap seseorang yang akan menjadi tersangkanya, menurut Didik yang mantan Kepala Kejari Surabaya itu sudah ‘diamankan’ karena yang bersangkutan sudah masuk daftar cegah-tangkal (cekal). Lebih dari itu semua rekening PT YeKaPe juga sudah diblokir.

Kasus PT YeKaPe yang sempat heboh ketika Bambang DH meminta pengurusnya mengembalikan aset itu ke Pemkot, mencuat kembali setelah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengadukan kasus penyimpangan itu ke beberapa lembaga penegak hukum, di antaranya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Risma melakukan hal itu setelah imbauannya agar pengurus PT YeKaPe mengembalikan aset milik Pemkot Surabaya yang semula bernama YKP itu secara baik-baik, tidak digrubris.




BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Bolos Lebih dari 6 Bulan, 2 ASN Dinkes Mukomuko Segera Diberhentikan

Informasi dari pihak keluarga, oknum bidan RJ diduga mengalami gangguan jiwa.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Bupati Kepahiang Diperkirakan Kembali Maju di Pilbup 2020

Dengan perolehan sebanyak tujuh kursi di DPRD Kepahiang hasil Pemilu lalu, maka Nasdem tak perlu berkoalisi dengan partai untuk bisa mengusung paslon.

NASIONAL | 26 Juni 2019

46% Lulusan SMP Kota Jambi Tidak Bakal Tertampung di SMA/SMK Negeri

Disdik Kota Bengkulu akan konsisten melakukan PPDB dengan sistem zonasi mencegah membeludaknya peserta didik baru yang mendaftar di satu sekolah

NASIONAL | 26 Juni 2019

Krisis Air Bersih, Warga Indramayu Gunakan Air Kubangan Kotor

Warga telah menggunakan air kubangan kotor dan berbau selama hampir satu bulan.

NASIONAL | 26 Juni 2019

Napi Korupsi Dipindah ke Nusakambangan, Yasonna Khawatir Kurang Pengawasan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly khawatir pengawasan di Nusakambangan terhadap napi koruptor dapat berkurang. Sebab lapas berada di pulau khusus.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Bangkitkan Lagi Semangat Gotong Royong

Budaya gotong royong ini pantas digalakkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah asal masing-masing.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Otto Hasibuan: Praperadilan Maki Terhadap Kejagung Tidak Tepat

Advokat memiliki hak imunitas yang tidak bisa dituntut dalam perkara perdata dan pidana terhadap advis hukum yang diberikan dengan itikad baik

NASIONAL | 25 Juni 2019

KPK Minta Lukman Hakim dan Khofifah Prioritaskan Sidang Kasus Jual Beli Jabatan

Dikatakan Febri, kehadiran Lukman dan Khofifah sebagai saksi dinilai penting dalam sidang perkara suap jual beli jabatan Kemag.

NASIONAL | 25 Juni 2019

BPJS Serahkan Santunan Korban Kebakaran Pabrik Korek Api

Santunan diserahkan kepada ahli waris korban kebakaran pabrik korek api di Binjai.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Menag Lukman, Khofifah dan Romy Akan Bersaksi di Sidang Jual Beli Jabatan

Jaksa KPK telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Lukman dan Khofifah untuk menjadi saksi dalam persidangan besok.

NASIONAL | 25 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS