UGM dan Kemdes Kenalkan Konsep Smart Farming di Kawasan Transmigrasi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

UGM dan Kemdes Kenalkan Konsep Smart Farming di Kawasan Transmigrasi

Rabu, 10 Juli 2019 | 13:20 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JAS

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) menargetkan pengembangan 144 kawasan transmigrasi dalam lima tahun ke depan.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, kementerian ini akan turut menerapkan teknologi sebagai bagian dari program transmigrasi dengan memperkenalkan konsep smart farming.

“Dengan adanya teknologi, kita memperkenalkan konsep smart farming,” tutur Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, Selasa (9/7/2019) di University Club UGM.

Program ini, ujar Anwar, telah mulai dijalankan di Sumba Timur, meski dalam ruang lingkup yang relatif kecil. Selain memperkenalkan teknologi pertanian modern, para petani juga didorong untuk memasarkan produk mereka secara daring agar mereka dapat menjual sendiri produk mereka dan mendapat penghasilan yang lebih tinggi.

Ia menyebutkan berbagai kendala yang dihadapi program transmigrasi, di antaranya persoalan konektivitas mulai dari prasarana transportasi hingga akses internet. Selain itu, salah satu hal yang kerap menjadi pertanyaan bagi mereka yang akan mengikuti transmigrasi adalah persoalan pendidikan.

“Kami sudah ada MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Ristek Dikti untuk program khusus pengembangan SDM. Anak-anak transmigran bisa mendapat beasiswa untuk mereka kuliah dan setelah itu mereka kembali dan mengembangkan daerahnya,” jelas Anwar.

Hal ini ia sampaikan di sela acara Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 4.0 yang terselenggara atas kerja sama antara Fakultas Geografi UGM dan Kemendesa PDTT.

Anwar menyebut FGD ini sebagai wujud kerja sama antara para akademisi dan birokrat untuk mencari solusi bagi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ujarnya, perlu dilandasi kajian komprehensif yang dihasilkan oleh akademisi yang kompeten di bidangnya.

“Respons pemerintah yang bentuknya kebijakan itu ketika disampaikan kepada masyarakat bisa tidak nyambung karena basisnya tidak didasarkan realitas empiris yang biasanya dihasilkan oleh dunia perguruan tinggi,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan ini akan meruntuhkan sekat-sekat antara dunia akademis dan birokratis. Birokrat menurutnya memerlukan pendampingan dari akademisi, dan di saat yang sama akademisi perlu menerapkan hasil penelitian yang mereka lakukan agar tidak hanya dipampang di dalam jurnal, tapi bisa diolah menjadi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Fakultas Geografi UGM, Dyah Rahmawati Hizbaron menuturkan, kegiatan FGD dapat membantu para akademisi untuk belajar mengomunikasikan keilmuan mereka dengan para praktisi serta memahami proses pengambilan kebijakan.

“Paling tidak penelitian yang kita lakukan bisa memberikan impak di dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

FGD yang diselenggarakan untuk kali ketiga ini membahas perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dapat mengakomodir kerja sama pentahelix antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media, untuk menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah tujuan transmigrasi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gedung Baru Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi Diresmikan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NASIONAL | 10 Juli 2019

KPKNL Denpasar Isyaratkan Pembatalan Lelang Kuta Paradiso

“Jadi kami belum bisa berbuat apa-apa sampai dengan hari pelaksanaan lelang. Kalau sampai hari H pelaksanaan lelang tetap tidak ada SKPT."

NASIONAL | 10 Juli 2019

Sebar 'Hoax' PKI di WAG, Pria Ini Digulung Polisi

"Tujuannya sebagai bentuk dukungan politik terhadap salah satu pasangan paslon presiden.”

NASIONAL | 10 Juli 2019

UGM Terima 3.131 Calon Mahasiswa Baru dari Jalur SBMPTN 2019

Jumlah keseluruhan peminat SBMPTN yang ingin masuk UGM mencapai 33.947 orang, terdiri dari 20.640 peminat bidang Saintek dan 13.307 peminat bidang Soshum.

NASIONAL | 10 Juli 2019

Rekor Tak Terkalahkan KPK Kandas di Tangan MA

"Suka atau tidak suka, setiap pihak, termasuk KPK harus menghormati putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin."

NASIONAL | 10 Juli 2019

PPDB Online SMA Jateng, 446 SKD Dicoret, 2 Siswa Didiskualifikasi

Meski didiskualifikasi, nama kedua siswa tersebut bakal tetap tercantum dalam daftar siswa yang diterima.

NASIONAL | 10 Juli 2019

Polda DIY Bekuk Penyelundup BBM 24.000 Liter Solar

Dua truk tangki masing-masing berkapasitas 8.000 liter dan 16.000 liter berhasil diamankan beserta total lima tersangka.

NASIONAL | 10 Juli 2019

Jadi Muncikari, Mahasiswi di Sleman Terjerat Prostitusi Daring

Mahasiswi yang bertindak sebagai muncikari tersebut, memasarkan pekerja seks melalui media sosial, Twitter.

NASIONAL | 10 Juli 2019

15 Desa di Pacitan dan 5 Desa di Mojokerto Krisis Air Bersih

Kekeringan musim kemarau di Jatim tahun ini diprediksi bakal melanda 822 desa.

NASIONAL | 10 Juli 2019

HUT Bhayangkara, Kapolri Minta Tunjangan Polisi Naik 100%

“Tersimpan harapan kepada Bapak Presiden, kiranya tunjangan kinerja anggota TNI dan Polri di masa lima tahun ke depan dapat meningkat 100 persen," kata Tito.

NASIONAL | 10 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS