Ombudsman Bengkulu Terima 8 Pengaduan soal PPDB SMA/SMK
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Ombudsman Bengkulu Terima 8 Pengaduan soal PPDB SMA/SMK

Jumat, 12 Juli 2019 | 08:34 WIB
Oleh : Usmin / JAS

Bengkulu, Beritasatu.com - Ombusdman Perwakilan Bengkulu menerima delapan laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun 2019/2020 di daerah ini.

Asisten Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Hendra Irawan, di Bengkulu, Kamis (11/7/2019) mengatakan, laporan atau pengaduan masyarakat tetang pelanggaran pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di daerah ini disampaikan melalui Posko Pengaduan PPDB yang dibuka Ombudsman di Diknas Provinsi Bengkulu.

"Selama pelaksanaan PPBD tingkat SMA/SMK di Bengkulu, tahun ajaran 2019/2020, kita membuka pos pengaduan di kantor Diknas Provinsi Bengkulu. Setelah pelaksanaan PPDB SMA/SMK usai yang dilaksanakan selama 10 hari sejak 1 Juli lalu, dan ditutup pada Rabu (10/7/2019) sore ada delapan pengaduan dari masyarakat yang masuk ke posko Ombudsman tersebut," ujarnya.

Sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk ke posko Ombudsman di Kantor Diknas Provinsi Bengkulu mengeluhkan dugaan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di daerah ini.

Adapun pelanggaran PPBD tingkat SMA/SMK yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman, antara lain soal kartu keluarga (KK) tidak sesuai dengan aturan, jarak rumah calon siswa tidak sesuai dengan aplikasi yang tercantum dalam PPDB, data siswa yang mendaftar melalui online di sekokah yang dituju tiba-tiba berubah, dan beberapa pelanggaran PPDB lainya.

Untuk memindaklanjuti laporan warga terhadap pelanggaran pelaksanaan PBDB tingkat SMA/SMK di Bengkulu tahun ajaran 2019/2020 tersebut, pihak Ombudsman akan memanggil pihak sekolah yang dilaporkan dan Kepala Disdikbud Provinsi Bengkulu guna menyelesaikan masalah ini.

"Kita segera meminta penjelasan atau keterangan dari pihak sekolah terlapor dan Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu, Budiman Ismuan terkait pengaduan masyarakat soal pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di daerah ini," ujarnya.

Ombudsman Bengkulu, berharap Kepala Disdiknas Bengkulu, dan pihak sekolah terlapor tidak keberatan untuk memnberikan penjelasan terkait atas delapan pengaduan pelanggaran pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di daerah ini, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dan ke depan hal serupa tidak kembali terulang.

Hendra mengimbau jika masyarakat Bengkulu tidak puas atas pelaksanakan PPDB tahun 2019/2020 baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK silakan melapor ke Ombudsman Bengkulu, dan laporan akan segera ditindaklanjuti.

"Jadi, masyarakat jangan takut bila menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat silakan melaporkan ke Ombudsman daerah ini dan laporan akan segera kita singkapi instansi terlapor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Bengkulu, Budiman Ismaun menegaskan, pihaknya belum mendapat informasi terkait ada delapan laporan pelanggaran pelaksanaan PPBD tingkat SMA/SMK yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman Bengkulu.

"Saya belum mengetahui ada delapan pengaduan masyarakat terkiat pelanggaran pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK ke Ombudsman Bengkulu. Kita siap menanggapi dan menjelaskan jika diminta Ombudsman Perwakilan Bengkulu," ujarnya.

Budiman menambahkan, jika benar ada pelanggaran pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2019/2020 di Bengkulu, bukan disengaja, tapi kejadian tersebut tidak disengaja. Sebab, pihaknya sudah mengingatkan pihak sekolah dalam melaksanakan PPDB harus berdasarkan aturan yang berlaku," ujarnya.

Namun, jika ada sekolah yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK seperti yang dilaporkan orang tua siswa ke Ombudsman akan panggil dan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku, katanya.[143]



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Ribuan Hektare Sawah di Batanghari Terancam Kekeringan

Jika hujan tidak turun hingga dua pekan mendatang, Dinas Pertanian akan turun ke lapangan dan memberikan bantuan pompa air kepada petani.

NASIONAL | 12 Juli 2019

NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi

Dubes Agus Maftuh menyatakan penggalangan dana untuk Eti dana yang dilakukan KBRI Saudi, telah berhasil mencapai jumlah yang diminta ahli waris.

NASIONAL | 12 Juli 2019

5 Mata Uang Asing Disita dari Rumah Gubernur Nurdin

Uang tersebut diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin terkait jabatannya sebagai gubernur.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Datangi KSP, Pengacara Baiq Nuril Minta Kepastian Rekomendasi Amnesti

Tim advokasi Baiq Nuril meminta kepastian kepada Presiden Jokowi terkait pemberian amnesti kepada klien mereka.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Perampok Toko Emas di Balaraja Ditangkap

Polisi menyita dua senjata mainan yang digunakan pelaku saat merampok toko emas pada 15 Juni 2019 lalu di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Vonis Ratna Sarumpaet Lebih Rendah dari Jaksa Penuntut Umum

Vonis terhadap Ratna Sarumpaet lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu enam tahun penjara.

NASIONAL | 12 Juli 2019

Wagub Kepri Harap Kasus Nurdin Segera Diproses

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto berharap kasus ini segera diproses agar pemerintahan tetap berjalan.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Diduga Dua Kali Menerima Suap

Gubernur Kepri Nurdin Basirun diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Kepri Ditetapkan Tersangka Suap Izin Reklamasi dan Gratifikasi

Nurdin Basirun ditetapkan tersangka penerima suap yang diberikan Abu Bakar melalui Edy Sofyan. Nurdin diduga dua kali menerima suap.

NASIONAL | 11 Juli 2019

Gubernur Nurdin Basirun Resmi Tersangka Suap Izin Reklamasi

Izin pembangunan kawasan wisata diberikan seolah-olah untuk budidaya perikanan.

NASIONAL | 11 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS