Polda Jatim Tahan Tri Susanti 1 x 24 jam
INDEX

BISNIS-27 425.322 (6.54)   |   COMPOSITE 4870.04 (49.07)   |   DBX 940.805 (-0.47)   |   I-GRADE 127.855 (2.45)   |   IDX30 401.317 (7.5)   |   IDX80 105.56 (1.71)   |   IDXBUMN20 265.398 (6.32)   |   IDXG30 112.997 (1.91)   |   IDXHIDIV20 357.483 (6.59)   |   IDXQ30 117.699 (2.06)   |   IDXSMC-COM 210.149 (1.14)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.69)   |   IDXV30 100.238 (0.88)   |   INFOBANK15 757.481 (12.51)   |   Investor33 352.266 (5.51)   |   ISSI 143.81 (1.55)   |   JII 518.901 (6.54)   |   JII70 176.231 (2.41)   |   KOMPAS100 949.983 (13.23)   |   LQ45 737.154 (13.13)   |   MBX 1342.99 (15.69)   |   MNC36 264.429 (3.91)   |   PEFINDO25 260.033 (1.63)   |   SMInfra18 229.972 (4.74)   |   SRI-KEHATI 296.897 (5.09)   |  

Polda Jatim Tahan Tri Susanti 1 x 24 jam

Selasa, 3 September 2019 | 09:19 WIB
Oleh : JAS

Surabaya, Beritasatu.com - Polda Jawa Timur menahan tersangka kasus dugaan penyebaran informasi hoax, diskriminasi, dan provokasi di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya, Tri Susanti selama satu kali 24 jam.

Kuasa Hukum Tri Susanti, Sahid, usai pemeriksaan di gedung Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (3/9/2019) dini hari mengatakan penahanan kliennya terhitung sejak pukul 00.00 WIB.

"Ya, sementara Bu Susi, ditahan untuk satu kali 24 jam," ujarnya.

Dalam pemeriksaan yang digelar selama 12 jam itu, kata dia, kliennya dicecar 37 pertanyaan oleh penyidik.

Ia mengaku dirinya dan tim kuasa hukum merasa kecewa Susi ditahan kendati hanya satu kali 24 jam.

Menurut dia, hal ini tidak berdasarkan syarat penahanan yang diatur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ya, sebenarnya saya sebagai tim kuasa hukum ini sangat kecewa karena sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu kan tidak harus ditahan," katanya.

Selain itu, dia juga menyebut pasal yang dikenakan Susi pun tidak memenuhi syarat penahanan karena ancamannya masih di bawah lima tahun penjara.

Sahid juga menegaskan kliennya tidak berpotensi menghilangkan barang bukti, melarikan diri, apalagi berbuat tindak pidana lainnya sehingga seharusnya polisi tidak memiliki alasan menahan kliennya.

"Jadi unsur subjektifnya sudah tidak terpenuhi, kecuali dibuka dan ada kekhawatiran dari pihak kepolisian (Susi) akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau diduga ada indikasi melakukan tindak pidana, padahal tidak ada," kata dia.

Sebelumnya polisi telah menetapkan Susi sebagai tersangka dan dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Tersangka Ujaran Rasialisme Diperiksa Polisi 12 Jam

SA meminta maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di Jalan Kalasan, tetapi SA menegaskan dirinya tidak melakukan diskriminasi pada ras tertentu.

NASIONAL | 3 September 2019

PLN Rugi Rp 1,9 M Akibat Kerusuhan Jayapura

"Kerugian yang kita alami kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Itu belum terhitung jumlah Kwh yang tidak tersalurkan karena padamnya listrik," ujar Septian.

NASIONAL | 3 September 2019

Dirjen Hubdar: Turunan dan Cekungan di KM 91 Sulitkan Pengendara

"Secara geometrik kondisi jalanan di Tol Cipularang KM 91 arah Jakarta ada turunan dan cekungan. Banyak pengendara yang sulit mengendalikan laju kendaraan."

NASIONAL | 3 September 2019

Eye Level Ajak Orang Tua Bisnis Pendidikan Nonformal

Bisnis waralaba pendidikan nonformal mulai dilirik para orang tua.

NASIONAL | 3 September 2019

TPDI: Mahasiswa Papua Harus Bebas dari Tahanan, Meski Tetap Diproses Secara Hukum

Petrus Selestinus meminta kepada Kapolri Tito Karnavian agar membebaskan para mahasiswa Papua yang ikut aksi dari tahanan.

NASIONAL | 2 September 2019

Yasonna: Pemilu Serentak Perkuat Sistem Presidensial

Dengan Pemilu serentak ini, Presiden lebih leluasa dalam menyusun kabinetnya ke depan.

NASIONAL | 2 September 2019

Perguruan Tinggi Telah Menyadari Ancaman Radikalisme

Sangat ironis bila perguruan tinggi justru menjadi tempat penyebaran radikalisme.

NASIONAL | 2 September 2019

Ketua KPK Yakin Jokowi Bakal Dengar Masukan Sebelum Serahkan 10 Capim KPK ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bakal mendengar masukan masyarakat sebelum menyerahkan 10 Capim KPK untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

NASIONAL | 2 September 2019

DPR: Semua Pelaku, Dalang, dan Aktor Intelektual Kerusuhan Papua Harus Diseret ke Pengadilan

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, siapapun yang terlibat dalam kerusuhan di tanah Papua harus ditindak dan diproses secara hukum.

NASIONAL | 2 September 2019

Organisasi Pemuda: Tindak Tegas Dalang Diskriminasi Rasial dan Kerusuhan di Tanah Papua

Empat organisasi kepemudaan meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pelaku dan aktor intelektual diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua

NASIONAL | 2 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS