Subsidi Solar dan LCGC Tingkatkan Emisi Gas Rumah Kaca
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Subsidi Solar dan LCGC Tingkatkan Emisi Gas Rumah Kaca

Rabu, 18 September 2019 | 15:47 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti bersama Initiative for Climate Action Transparency (ICAT) mengadakan assessment atau penilaian dampak emisi gas rumah kaca (GRK) dari kebijakan di sektor transportasi. Hasil penilaian sementara menyebutkan bahwa adanya subsidi solar dan kebijakan low cost green car (LCGC) berdampak pada peningkatan emisi GRK.

Ketua tim assessment Elly Sinaga menjelaskan, penggunaan bahan bakar jenis solar ini berdampak pada kenaikan emisi pada tahun 2016 sebesar 0,9 persen. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan efek dari kebijakan harga tersebut dan perlu melakukan kontrol lebih ketat terkait dengan emisi dari penggunaan bahan bakar diesel atau solar.

“Kalau misalnya subsidi solar dicabut akan mengurangi emisi GRK karena saat ini truk juga banyak. Karena itu, kami dalam hal ini mengusulkan subsidi ditarik untuk mengurangi emisi dan mempermudah untuk shifting angkutan barang dari truk ke kapal laut,” ungkap Elly dalam konferensi pers acara diskusi grup Assessing the Greenhouse Gas Impacts of Transport Policies di Jakarta pada Rabu (18/9/2019).

Lebih lanjut, dia menambahkan, terkait dampak GRK dari penerapan kebijakan LCGC, tim justru menemukan bahwa kebijakan tersebut malah berkontribusi terhadap kenaikan emisi GRK, yang berkisar antara 10,60 persen sampai dengan 13,7 persen dibandingkan dengan emisi dari kendaraan pada tahun 2013 atau sebelum adanya kebijakan tersebut.

Selain perihal kebijakan harga BBM dan LCGC, tim juga turut melakukan assessment terhadap kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Elly mengakui, untuk kendaraan listriknya sendiri tidak menimbulkan emisi GRK ketika digunakan. Tetapi, menurut dia, harus diperhatikan pula produksi listrik yang saat ini masih mengandalkan batu bara.

“Apabila pemerintah mampu mewujudkan suplai energi listrik dengan komposisi 50 persen energi fosil dan 50 persen energi terbarukan maka potensi penurunan emisinya dapat mencapai -15,39 persen pada tahun 2035,” sebut Elly.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dato Sri Tahir Bantu Rp 5 Miliar untuk Pemerintah dan Masyarakat Jayapura

Dato Sri Tahir mengatakan, pihaknya memberikan bantuan uang tunai karena sangat memahami kebutuhan paling mendesak masyarakat dan pemerintah Jayapura saat ini.

NASIONAL | 18 September 2019

Presiden Bisa Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

Presiden dan DPR dapat memberhentikan pimpinan KPK saat ini dan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru terpilih.

NASIONAL | 18 September 2019

Polda Jatim Gelar Perkara untuk Terbitkan DPO Veronica Koman

Setelah DPO diterbitkan, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice.

NASIONAL | 18 September 2019

47 Rumah Aman Kemsos Siap Layani Korban Asap

Hingga kemarin, rumah aman yang dibentuk di Riau sudah melayani 58 korban asap rawat jalan dan dua keluarga di Panti Sosial Bina Remaja Anak yang membutuhkan.

NASIONAL | 18 September 2019

Rencana Uji Materi UU KPK, MK Siap Tindak Lanjuti

MK menilai uji materi UU KPK merupakan langkah konstitusional.

NASIONAL | 18 September 2019

Gubernur Kepri Rekomendasi Libur Sekolah

Pemkab dan pemkot di Kepulauan Riau direkomendasikan untuk meliburkan sekolah karena kabut asap.

NASIONAL | 18 September 2019

PSI Kritisi Pasal Penodaan Agama di Revisi KUHP

Jika penilaian dapat dilakukan hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan melahirkan tafsir subjektif.

NASIONAL | 18 September 2019

Pasal 37E UU KPK yang Baru Menjaminan Independensi Dewas

Independensi Dewas dijamin, karena lebih dulu perlu mendapatkan pertimbangan atau konsultasi dari DPR.

NASIONAL | 18 September 2019

230 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Termasuk Direktur Korporasi

“Sebagian besar kasus itu sudah naik ke penyidikan dan untuk tersangka yang sudah dilimpahkan tahap dua masih 22 kasus,” kata Dedi Prasetyo.

NASIONAL | 18 September 2019

Ini Tanggapan Anies soal Satgas Karhutla DKI Ditolak Riau

Untuk penempatan personel diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan BNPB.

NASIONAL | 18 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS