Ratusan Ribu Dukung Petisi Jokowi Tak Setuju RUU KUHP
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ratusan Ribu Dukung Petisi Jokowi Tak Setuju RUU KUHP

Kamis, 19 September 2019 | 15:51 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana DPR mengesahkanRancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di sidang paripurna dalam waktu dekat mendapat gelombang penolakan yang besar dari masyarakat. Salah satunya melalui petisi di laman Change.org yang dimulai oleh Tunggal Pawestri, seorang aktivis gender dan hak asasi manusia.

Dalam hitungan jam, jumlah dukungan untuk petisi yang berjudul “Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR” itu naik pesat hingga terkumpul 270.000 suara lebih. (Untuk mengetahui jumlah terakhir penandatangan petisi #SemuaBisaKena, klik di sini)

Petisi penolakan RKUHP ini sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu dan sebelumnya berhasil membuat DPR menunda pengesahan RKUHP. Namun jelang habisnya masa jabatan DPR 2014-2019, parlemen berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat, sehingga Tunggal kembali menggalang dukungan masyarakat untuk menggagalkan pengesahan RKUHP.

“DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP,” ujar Tunggal dalam petisinya change.org/semuabisakena.

Dalam petisinya, Tunggal juga menjelaskan siapa saja yang bisa mendapat ancaman penjara dan denda jika RKUHP disahkan. Pertama, korban perkosaan bakal dipenjara empat tahun kalau jika mengugurkan janin hasil perkosaan.

Kedua, perempuan yang kerja dan harus pulang malam terlunta-lunta di jalanan bisa kena denda Rp 1 juta. Ketiga, perempuan cari rekan sekamar beda jenis kelamin untuk menghemat biaya bisa dilaporkan Pak Kepala Desa dan dipenjara 6 bulan.

Keempat, pengamen, tukang parkir, dan disabilitas mental yang ditelantarkan kena denda Rp 1 juta. Kelima, jurnalis atau netizen bakal dipenjara 3,5 tahun jika mengkritik presiden

Keenam, orang tua tidak boleh menunjukkan alat kontrasepsi ke anaknya karena bukan petugas berwenang dan akan didenda Rp. 1 juta. Ketujuh, anak yang diadukan berzina oleh orang tuanya dipenjara 1 tahun. "Terakhir, yang paling parah kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk 'kewajiban adat' kalau dianggap melanggar 'hukum yang hidup di masyarakat," demikian Tunggal menulis.

Terlebih dari semuanya, Tunggal menjelaskan bahwa di RKUHP yang baru, hukuman koruptor malah diringankan menjadi 2 tahun.

Petisi ini juga mulai ramai disebar di media sosial. Tagar #SemuaBisaKena terlihat banyak dibicarakan publik lewat twitter. Berikut adalah beberapa cuitan yang dibuat untuk menolak RKUHP.

“Banyak banget pasal bermasalah di RKUHP, antara lain mengkriminalisasi korban perkosaan yg terpaksa aborsi serta pelarangan edukasi alat kontrasepsi. Yuk, kita dorong terus agak RKUHP gak jadi disahkan! #SemuaBisaKena #TundaRKUHP #tundademisemua. @daranasution_

“Masa cewe pulang malem2 dipidana, wartawan ama anak brodkes apa kabar? Presiden

@Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - http://chng.it/6FLTPcjq via @ChangeOrg_ID”. @HelinsaRasputri

“Kritik presiden bisa pidana 3.5 tahun tapi korupsi cuma 2 tahun? coba lihat lagi pasal yang absurd di RKUHP dan apa implikasinya #SEMUABISAKENA http://chng.it/7nvMFsmC via

@ChangeOrg_ID. @Ajifauzann

“Katanya suara rakyat didengar, coba pak dengarkan suara rakyat jelata ini. Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi! http://chng.it/Lt9xvKM8 lewat @ChangeOrg_ID. @panggilakutian

Melihat dampak jika RKUHP ini disahkan, terutama untuk rakyat kecil, Tunggal mengajak publik untuk terus menandatangani dan menyebarkan petisi. Tunggal optimis, melihat keberhasilan publik dahulu ketika menggagalkan undang-undang yang bisa membuat pengkritik DPR dipenjara.

Menurut Tunggal, nasib demokrasi sekarang ada di tangan Presiden karena dia bisa menolak menyetujui RKUHP yang bermasalah tersebut. Tunggal mendorong Oresiden Jokowi untuk menolak pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR RI.

“Waktu kita tidak banyak. Kita tidak bisa biarkan DPR dan pemerintah meloloskan pasal-pasal yang mengancam kelompok rentan dan termarjinalkan. Mereka mestinya mendengarkan suara penolakan ini dan mengambil waktu lebih lagi untuk membahasnya,” kata Tunggal.

Tunggal mengajak segala lapisan masyarakat untuk menolak RKUHP ini karena dapat mengancam semua orang.

“Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, semua orang terdekat kita, #SEMUABISAKENA”, tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

UU KPK Baru Berpotensi Munculkan Matahari Kembar

Komisioner KPK bertugas hanya untuk pencegahan saja.

NASIONAL | 19 September 2019

Kemdikbud Targetkan Digitalisasi Sekolah Tuntas 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pada 2024 program digitalisasi diterapkan di semua sekolah.

NASIONAL | 19 September 2019

Khilafah, Sebuah Kemunduran dalam Kehidupan Bernegara di Zaman Modern

Bila mereka melakukan aksi yang merusak maka bisa dikenakan pasal kriminalitas.

NASIONAL | 19 September 2019

Gempa Tuban Dirasakan Hingga Pulau Bali

Getaran gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi di Tuban, Jawa Timur dirasakan getarannya hingga Bali.

NASIONAL | 19 September 2019

Sekda Kepahiang Ancam Tarik Kendaraan Dinas Tak Sesuai Peruntukan

Ancaman akan ditarik kendaraan dinas dari OPD karena tidak membayar pajak.

NASIONAL | 19 September 2019

PDIP Jatim Gelar Uji Kelayakan bagi Calon Kepala Daerah

"Apakah mereka benar-benar sudah siap untuk berkontestasi, berkompetisi dengan calon-calon yang lainnya. Ini sesuai aturan partai,” kata Kusnadi.

NASIONAL | 19 September 2019

Hujan Buatan Guyur Kawasan Riau

Operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan telah berhasil menurunkan hujan buatan di Riau.

NASIONAL | 19 September 2019

Korban Tewas Akibat Pesta Miras di Malang Bertambah Jadi 4 Orang

Para korban pesta miras di penghujung kegiatan melaksanakan kerja bakti bersih desa.

NASIONAL | 19 September 2019

BAF Dukung Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Kegiatan CSR BAF Peduli digelar di tujuh kota besar di Indonesia.

NASIONAL | 19 September 2019

Awal Oktober, Golkar Buka Penjaringan Cagub Bengkulu

Golkar hampir dipastikan akan mengusung Rohindin Mersyah di Pilgub 2020.

NASIONAL | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS