Yasonna Targetkan Omnibus Law Tuntas Tahun Ini
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Yasonna Targetkan Omnibus Law Tuntas Tahun Ini

Rabu, 23 Oktober 2019 | 20:09 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menargetkan omnibus law dapat tuntas pada tahun ini. Target tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat kembali mempercayakan jabatan Menkumham kepada Yasonna.

"Target kami tahun ini selesai. Presiden memberikan target tahun ini," kata Yasonna usai serah terima jabatan (sertijab) dari Plt Menkumham Tjahjo Kumolo di Gedung Kemkumham, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Yasonna mengakui tugas omnibus law merupakan tugas berat karena menyangkut UU besar yang terkait dengan puluhan UU lainnya. Namun, Yasonna optimistis dapat merampungkan tugas tersebut karena sudah berjalan.

"Sebelumnya ini sudah kita kerjakan dan berapa kali dibawa ke Ratas pada periode lalu tinggal ini finalisasinya, karena ini menyangkut UU yang cukup besar jadi harus secara detail kita lihat satu-satu maka membutuhkan waktu," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Yasona Kembali Bantu Bidang Hukum

Omnibus dapat dianggap sebagai Undang-undang (UU) sapu jagat karena menyasar isu besar dengan mencabut atau mengubah sejumlah norma dalam UU lainnya.

Yasonna menjelaskan, hanya dengan satu UU ini merevisi berbagai UU. Misalnya terkait investasi, saat ini terdapat 74 UU yang menghalangi investasi.

"Akan kita terabas semua, jadi dalam satu UU ini akan seperti ada soal perizinan, ada mengenai regulasi tentang percepatan investasi jadi semua UU yang bertentangan yang menghalangi kita batalkan dan kita buat semua aturan yang mendorong percepatan investasi dan tenaga kerja," katanya.

Jokowi berulang kali mendengungkan omnibus law sebagai kunci Indonesia Maju. Saat menyampaikan pidato pertama setelah pelantikan sebagai Presiden untuk periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019), Jokowi menyatakan terdapat lima program prioritas pemerintahannya lima tahun mendatang.

Baca juga: Jokowi Akan Sederhanakan Aturan Investasi

Program tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi, serta penyederhanaan regulasi. Salah satunya pemerintah akan mengajak DPR membentuk dua UU besar yang menjadi omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Program omnibus law ini kembali didengungkan Presiden setelah melantik Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

“Itu yang saya sampaikan pada pelantikan Presiden dan Wapres bahwa akan dilakukan dengan cara cepat lewat Omnibus Law. Ada 74 UU, itu semua akan direvisi lewat Omnibus Law,” kata Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bowo Sidik Ungkap Rp 600 Juta dari Bupati Minahasa Selatan

Bowo Sidik Pangarso mengungkapkan pernah menerima uang dengan total Rp 600 juta dari Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Fachrul Razi Siap Mencegah Praktik Korupsi di Kementerian Agama

Menteri Agama Fachrul Razi akan mencegah praktik korupsi di Kementerian Agama

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Petugas Masih Berjuang Padamkan Api di Gunung Rinjani

Petugas gabungan masih berjuang memadamkan api yang membakar kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, NTB.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Bowo Sidik Akui Terima Rp 300 Juta dari Lamidi Jimat

Terdakwa mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku pernah terima uang Rp 300 juta dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS), Lamidi Jimat.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

BMKG: Suhu Ekstrem di Makassar Hingga akhir Oktober

BMKG menyatakan bahwa suhu udara yang ekstrem di Makassar, lebih dari 35 derajat Celsius, akan terjadi hingga akhir Oktober 2019.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

ReJo Harapkan Menteri Baru Mampu Imbangi Jokowi Melayani Rakyat

Jika merasa tidak mampu, lekaslah angkat bendera putih untuk langsung mengundurkan diri.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Resmi Jadi Menteri Pariwisata, Whisnutama Berterima Kasih kepada Arief

"Saya merupakan orang yang ngefans dan banyak belajar dari Pak Arief Yahya," kata Wishnutama.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

MK Tolak Gugatan Pendeta Soal Aturan Perceraian

Gugatan Pendeta Pembantu Rolas Jakson Tampubolon terhadap aturan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak diterima MK.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Ini Harapan Kadin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Baru

"Dengan terpilihnya beliau, harapan untuk membenahi perikanan menjadi lebih baik,” kata Yugi.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Mendagri Tito Pastikan Kebijakan Pusat-Daerah Permudah Iklim Investasi

Jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi.

NASIONAL | 23 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS