Pensiunan Aparat Penegak Hukum Berpeluang Masuk Dewas KPK
INDEX

BISNIS-27 448.028 (0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (1.97)   |   DBX 964.111 (2.04)   |   I-GRADE 139.821 (0.07)   |   IDX30 426.948 (1.13)   |   IDX80 113.317 (0.26)   |   IDXBUMN20 291.67 (2.94)   |   IDXG30 118.931 (0.13)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.71)   |   IDXQ30 124.715 (0.17)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.37)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (1.88)   |   IDXV30 106.644 (0.69)   |   INFOBANK15 836.821 (-2.31)   |   Investor33 373.706 (-0.05)   |   ISSI 150.561 (0.49)   |   JII 547.285 (2.47)   |   JII70 187.054 (0.82)   |   KOMPAS100 1020.57 (0.6)   |   LQ45 786.439 (1.99)   |   MBX 1410.93 (0.2)   |   MNC36 280.006 (0.2)   |   PEFINDO25 280.13 (0.96)   |   SMInfra18 241.99 (0.64)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.59)   |  

Pensiunan Aparat Penegak Hukum Berpeluang Masuk Dewas KPK

Selasa, 5 November 2019 | 16:31 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang diisi pensiunan aparat penegak hukum. Selain itu, para anggota Dewas juga dapat berlatar belakang non-hukum.

“Sangat dimungkinkan (aparat penegak hukum), kalau pensiun boleh dong masuk di dalamnya (Dewas KPK). Tentu yang tidak aktif,” ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima setiap saran dari seluruh pihak untuk menentukan Dewas. Dengan begitu, lanjut Fadjroel, jajaran Dewas merepresentasikan perwakilan semua kalangan.

“Masukannya dari masyarakat, siapa saja. Akademisi, dari intelektual, dari kelompok agama, dari kelompok masyarakat, semuanya diterima. Presiden berharap Dewas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak,” tegas Fadjroel.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan, penentuan anggota Dewas tidak melalui panitia seleksi (pansel). “Pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah nanti yang terpilih beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” ungkap Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pelantikan anggota Dewas dijadwalkan pada Desember 2019, bersamaan dengan komisioner KPK yang baru. Penentuan dan pelantikan Dewas mengacu pada peraturan peralihan Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK.

“Pelantikan Dewan Pengawas KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada, di Pasal 69a,” demikian Presiden.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perppu KPK, Menko Polhukam: Presiden Belum Putuskan

Presiden Joko Widodo belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

NASIONAL | 5 November 2019

Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2019 Diperkirakan Menurun

Kategori lapangan usaha dengan perkiraan peningkatan kondisi bisnis dan optimisme tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemerintah Hormati Putusan Bebas Sofyan Basir

Pemerintah menghormati putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

NASIONAL | 5 November 2019

Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK

KPK tidak perlu malu dengan vonis ini.

NASIONAL | 5 November 2019

Jubir Presiden: Dewas KPK Dipilih Berdasarkan Kompetensi dan Profesionalitas

Presiden juga memilih Dewas dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

NASIONAL | 5 November 2019

Kasus Mafia Migas, Eks Bos PT PES Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

"BTO (Bambang Irianto) diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 5 November 2019

Universitas Budi Luhur Berikan 2.000 Beasiswa

Beasiswa ini disediakan bagi calon mahasiswa yang memulai kuliah tahun akademik 2020/2021.

NASIONAL | 5 November 2019

Hilang Saat Menyelam, TIM SAR Cari Bos Wuling

Mereka yang hilang yaitu Tan Xue Tao (L) dari PT Wuling Motor, Tian Yu (L) dari PT China-lndonesia, Wang Bing Yang (L), dari PT Morowali Industry Aico.

NASIONAL | 5 November 2019

Waspada, Surat Palsu Mengatasnamakan Menteri PAN RB

Surat tersebut berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada para koordinator dan sub koordinator serta para CPNS 2018/2019.

NASIONAL | 5 November 2019

159 Desa di Pati Miliki Saham di Klinik Kesehatan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat meresmikan klinik meyakini, Bumdesa memiliki mampu bertahan lama, karena pengelola didominasi pemuda.

NASIONAL | 5 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS