Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Pemerintah Perlu Fokus Rancang Omnibus Law

Rabu, 6 November 2019 | 19:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Tata Negara Ismail Hasani mengimbau kepada pemerintah untuk fokus merancang omnibus law yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, jika tidak fokus, kata Hasani, bisa jadi target dua omnibus law, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM tidak akan tercapai.

Jokowi menekankan dua UU tersebut menjadi omnibus law untuk menyederhanakan aturan dalam berinvestasi serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Gambaran umum omnibus law adalah satu UU untuk meng-cover sejumlah topik yang berbeda, tetapi relevan. Ini sebenarnya banyak di Indonesia, bukan hanya terkait investasi, tetapi mencapai banyak aspek. Namun, pemerintah perlu fokus saja dulu terhadap dua UU yang diminta Jokowi,” ujar Hasani di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Pasalnya, menurut Hasani, bangsa Indonesia belum memiliki repository atau tempat khusus menyimpang semua peraturan perundangan-undangan yang telah dibuat dan berlaku. Menurut dia, hal menjadi kendala terbesar dari pemerintah dalam merancang omnibus law.

“Kendala yang paling mungkin adalah kita tidak mempunyai satu data dalam bentuk repository peraturan perundang-undangan. Di level pusat saja, kita kadang sulit mengakses UU atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Padalah data tentang peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan dasar untuk melakukan omnibus law,” terang dia.

Karena itu, Hasani menganjurkan agar pemerintah khususnya kementerian terkait untuk fokus saja terlebih dahulu pada dua UU yang diminta Jokowi untuk memudahkan investasi dan membuka lapangan kerja. Mereka harus mulai menyisir dari undang-undang sampai peraturan daerah yang terkait UMKM dan cipta lapangan kerja sehingga tidak ada aturan yang tumpah tindih dan bertentangan satu sama lain.

“Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak saja kontradiksi secara vertikal tetapi juga secara horizontal dan secara teknis ketatanegaran tidak mungkis dibatalkan satu persatu karena jumlah puluhan ribu. Maka dengan omnibus law ini akan diharmoniskan untuk topik-topik yang relevan. Karena terlalu banyak, maka fokus saja dulu pada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” pungkas dia.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kasus Desa Fiktif, Polda Sultra Periksa 57 Saksi

Ada 23 desa tidak terdata di Kemdagri dan dua desa di antaranya tidak ada atau fiktif.

NASIONAL | 6 November 2019

KPK Meyakini Sofyan Basir Berperan dalam Kasus PLTU Riau-1

KPK memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

NASIONAL | 6 November 2019

Tiga Asosiasi Tolak Usulan Revisi PP 109/2012

Tiga asosiasi menolak usulan Kemenkes RI terkait rancangan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012)

NASIONAL | 6 November 2019

Sistem Pengadaan Elektronik Tingkatkan Transparansi dan Buka Akses Pasar

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik.

NASIONAL | 6 November 2019

Pakar Sarankan Dewas KPK Tak Pernah Dihukum Pidana di Atas 5 Tahun

“Selain persyaratan yang lain terkait integritas dan lainnya. Dewas harus memahami masalah korupsi dan tugas KPK,” kata mantan Ketua Pansel KPK itu.

NASIONAL | 6 November 2019

TNI Siap Bantu Polri Amankan Pilkada 2020

TNI menyiapkan personel dan alat utama sistem persenjataan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi: Tangkap Pembuat Desa Fiktif

Menkeu Sri Mulyani mengungkap adanya desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe.

NASIONAL | 6 November 2019

Dalam 5 Tahun, Presiden Targetkan 5.000 Km Jalan Tol Beroperasi

Angka tersebut melejit dari realisasi pengoperasian jalan tol selama 2015-2019 yang sepanjang 1.500 km.

NASIONAL | 6 November 2019

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR didorong melakukan legal mapping sebelum membuat omnibus law. Meskipun ini menjadi sesuatu yang baru di Indonesia.

NASIONAL | 6 November 2019

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Bowo Sidik Jadi JC

Jaksa menuntut Bowo Sidik untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 6 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS