Kasus Gratifikasi Sunjaya, KPK Cegah 2 Petinggi Cirebon Energi Prasarana

Kasus Gratifikasi Sunjaya, KPK Cegah 2 Petinggi Cirebon Energi Prasarana

Jumat, 15 November 2019 | 17:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah pemilik sekaligus Komisaris PT Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto dan Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono untuk bepergian ke luar negeri.

Kedua petinggi Cirebon Energi Prasarana itu dilarang ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, surat permintaan untuk mencegah keduanya ke luar negeri telah dilayangkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemkumham. Masa larangan ini berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 1 November 2019.

"Pelarangan ke luar negeri dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 1 November 2019," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (15/11/2019).

Diketahui, KPK menetapkan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka kasus dugaan suap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara suap perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjerat Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Sunjaya dengan hukuman 5 tahun pidana penjara sementara Gatot divonis 2 tahun 2 bulan pidana penjara.

Dalam kasus TPPU ini, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh Sunjaya dan dugaan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hasil korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

Selama menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya diduga menerima gratifikasi dan suap dari sejumlah pihak dengan nilai total Rp 51 miliar.

Salah satu suap yang diterima Sunjaya berasal dari kontraktor asal Korea, Hyundai Engineeering & Construction (HDEC) sebesar Rp 6,04 miliar. Suap ini terkait dengan proyek pembangunan PLTU Cirebon-2 dimana HDEC merupakan satu dari tiga kontraktor utama dalam pembangunan proyek PLTU yang dimulai pada tahun 2016 tersebut.

Fakta-fakta mengenai aliran suap dari HDEC kepada Sunjaya ini telah mencuat dalam proses persidangan perkara suap perizinan yang menjerat Sunjaya sebelumnya. Bahkan, Sunjaya dan juru bicara dari kantor pusat Hyundai di Seoul mengakui mengenai transaksi suap terkait proyek PLTU Cirebon-2 tersebut.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ketum KNPI Dipanggil Jadi Saksi Dugaan Cek Kosong Panitia Kongres

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama merasa prihatin atas dugaan cek kosong panitia kongres yang dilaksanakan 18 - 22 Desember 2018 lalu.

NASIONAL | 15 November 2019

Kemdikbud Kembangkan Aplikasi Rumah Belajar Versi Mobil

Gogot juga memperkenalkan aktor muda, Angga Yunanda sebagai brand ambassador atau duta merek Rumah Belajar untuk menarik minat dari kaum milenial.

NASIONAL | 15 November 2019

Astra Resmikan 3 Gedung Sekolah Baru di Kupang

Fasilitas itu meliputi penambahan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, dan perpustakaan.

NASIONAL | 14 November 2019

Jaksa Agung Pamer Rp 477 M Uang Hasil Korupsi Kokos Jiang

Jaksa Agung menunjukkan bukti uang penganti senilai Rp 100 miliar dari total uang sitaan tersebut.

NASIONAL | 15 November 2019

Presiden Resmikan Ruas Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Kayu Agung

Ruas tol 189 km ini adalah yang terpanjang yang pernah diresmikan Presiden Jokowi hingga saat ini.

NASIONAL | 15 November 2019

Gelar IIBS 2019, ITS Tampilkan Sejumlah Produk Unggulan

ITS kembali menggelar International ITS Business Summit (IIBS) 2019 yang dipusatkan di Hotel Shangrila, Jakarta.

NASIONAL | 15 November 2019

Tim Advokasi Profesi Advokat Temui KPI Protes Kata “Lawyers” di ILC

"Karena tayangan tersebut seolah-olah ditangkap oleh publik adalah acara khusus advokat, padahal nyatanya tidak demikian."

NASIONAL | 15 November 2019

Gempa Susulan di Sulut Tercatat 66 Kali, Warga Mengungsi

Kepanikan akan tsunami dan gempa susulan pun melanda warga Kampung Ambong, Minahasa Utara.

NASIONAL | 15 November 2019

Raup Investasi Rp 47,24 Triliun, Jateng Ciptakan 71.639 Lapangan Kerja

Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi investasi Jateng dengan total Rp32,27 triliun.

NASIONAL | 15 November 2019

Pelajar SD Indonesia Sabet Tiga Emas di Turnamen Karate Belgia

Enam pelajar SD Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di turnamen karate internasional Belgia dengan menyabet 3 emas, satu perak, dan satu perunggu.

NASIONAL | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS