Di Hadapan Hakim MK, DPR Beberkan Kelemahan KPK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Di Hadapan Hakim MK, DPR Beberkan Kelemahan KPK

Selasa, 19 November 2019 | 23:07 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan membeberkan kelemahan-kelemahan KPK di hadapan majelis Hakim Konstitusi dalam sidang uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Lantaran kelemahan tersebut, kata Arteria, pembuat undang-undang mengatur dewan pengawas KPK dalam UU KPK.

"Terdapat beberapa permasalahan di dalam institusi KPK khususnya dari aspek kelembagaan dan kewenangan yang merupakan dampak dari tidak adanya pengawasan secara internal yang efektif yang memantau tugas KPK. Pengawas internal lebih tajam kepada anak kos pegawai tidak tetap tapi agak tumpul terhadap pegawai-pegawai tetap yang sudah 15-17 tahun yang ada di KPK," ujar Arteria yang hadir mewakil DPR dalam sidang tersebut.

Dari aspek tata kelola SDM, kata Arteria, terdapat permasalahan penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK yang belum bekerja secara optimal. Bahkan, kata Arteria, pengawasan keuangan oleh BPK sangat tidak efektif karena KPK tidak menaati rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"KPK tidak mau menaati sebagaimana rekomendasi BPK yang ditaati oleh kementerian dan lembaga lain. MK yang kuat begini tunduk sama rekomendasi BPK, KPK enggak yang mulia," tandas dia.

Baca juga:MK Sebut Pemohon Uji Materi UU KPK Tidak Serius

Tak hanya itu, kata Arteria, DPR sendiri juga tidak efektif mengawasi KPK sebagai pengawasan kelembagaan dan manajemen perkara. Pasalnya, temuan-temuan DPR tidak ada yang ditindaklanjuti oleh MK.

"Pengawasan oleh DPR yang seolah-olah dikatakan ada laporan tahunan terkait dengan pengawasan kelembagaan dan manajemen perkara sangat tidak efektif, tidak ada temuan rekomendasi DPR yang ditindaklanjuti oleh KPK," ungkap dia.

Arteria menyayangkan, kinerja KPK yang tidak efektif di tengah tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat. Termasuk, kata dia, perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara.

"Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara penegak hukum dan banyak terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK serta adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang," tutur dia.

Arteria menyebutkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan instansi penegak hukum, serta kelemahan dan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

"Jadi, dengan adanya dewan pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi dan integritas KPK dalam menjalankan tugas dapat lebih terjaga," tutur dia.

Baca juga:MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

Lebih lanjut, Arteria mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum, maka DPR dan pemerintah memandang perlu membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK.

Menurut dia, mekanisme pengawasan tersebut akan memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hanya di Republik Indonesia saja lembaga pemberantasan korupsi yang memiliki kewenangan yang luar biasa hebat dibandingkan negara-negara lain. KPK ini hebat sekali yang mulia, semua kewenangan dari lembaga-lembaga negara pemberantasan korupsi lain diisap semua sama dia," jelas dia.

Karena itu, kata Arteria, desain pengawasan melalui pembentukan dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk UU dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Arteria pun menegaskan keberadaan dewan pengawas tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

"DPR RI menegaskan pula bahwa pembentukan dewan pengawas merupakan suatu open legal policy yang mendudukkan dewan pengawas sebagai bagian dari KPK yang dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kontrol, mekanisme check and balances dalam tubuh KPK," pungkas Arteria.

Baca juga:Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi

Diketahui, hari ini, MK menggelar sidang uji materi UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden untuk perkara59/PUU-XVII/2019. DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 ini diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dengan menguji materi dan formil UU KPK. Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangan dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

Majelis Hakim Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta DPR termasuk pemerintah untuk menyerahkan risalah dan rekaman sidang pembahasan dan pengesahan UU KPK

NASIONAL | 19 November 2019

Semarang Raih Predikat Kota Sehat Swastisaba Wistara

Berkat upaya seluruh elemen masyarakat, Semarang berhasil meraih predikat Swasti Saba Wistara atau predikat tertinggi untuk sebuah kota sehat.

NASIONAL | 19 November 2019

1.253 Perusahaan Penyebar Gas Beracun Karhutla

Ada 1.253 perusahaan patut bertanggungjawab terhadap gas beracun PM2.5 selama periode Karhutla 2019.

NASIONAL | 19 November 2019

ESDM Kaji Penyesuaian Tarif Listrik 2020

Rida menuturkan kajian lainnya mengenai pemberlakukan kenaikan tarif. Artiannya apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

NASIONAL | 19 November 2019

Barang Bukti First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Lama

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Kosasih mengatakan Barang sitaan dipindah karena area parkir tak dapat menampung.

NASIONAL | 19 November 2019

Densus 88 Gerebek 3 Rumah Terduga Teroris di Belawan

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sejumlah senjata api rakitan dan bungkusan yang diduga bahan peledak.

NASIONAL | 19 November 2019

Pakar Nilai Larangan Botol Plastik Sebagai Kebijakan Keliru

Persoalan mengurai plastik itu tidak masalah, dengan bantuan teknologi, hanya butuh waktu kurang lebih satu detik untuk membuat plastik bisa terurai dan dimanf

NASIONAL | 19 November 2019

KPK Peringatkan Dirut Jasa Marga Penuhi Panggilan Pemeriksaan

KPK memperingatkan Dirut Jasa Marga Desi Arryani untuk memenuhi panggilan penyidikan pada Rabu (20/11/2019) besok.

NASIONAL | 19 November 2019

Perguruan Tinggi Diminta Fokus Lakukan Riset

Menristek meminta perguruan tinggi secara masif melakukan riset.

NASIONAL | 19 November 2019

Ledakan Keras di Kejari Parepare, Diduga Detonator

Ledakan itu diduga berasal dari barang bukti detonator yang ditanam di belakang Kejari.

NASIONAL | 19 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS