Saan Mustopa: Temuan KPPOD Jadi Momen Kemdagri Sisir Perda Penghambat Investasi
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Saan Mustopa: Temuan KPPOD Jadi Momen Kemdagri Sisir Perda Penghambat Investasi

Kamis, 21 November 2019 | 13:29 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Fraksi Nasdem yang juga anggota Komisi II DPR, Saan Mustopa, menyatakan pihaknya tak kaget dengan temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahwa dari 1.109 peraturan daerah (Perda) dikaji, ada 347 yang menghambat investasi masuk ke Indonesia.

"Kalau kita lihat memang banyak Perda yang harus disinkronkan dan dievaluasi. Ini memang penting, apalagi semangat Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) memudahkan investasi. Bagaimana membuat perizinan tak menghambat proses investasi, tak lama. Inginnya semuanya cepat, tepat, dan mudah," ujar Saan Mustopa, Kamis (21/11/2019).

Baginya, temuan itu seharusnya menjadi lonceng pengingat bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk segera berkoordinasi dengan pemda. Yakni dengan menyisir perda-perda untuk mengetahui secara pasti jumlah perda yang menghambat investasi itu.

Menurut politikus senior yang merupakan aktivis HMI saat masih mahasiswa itu, momentumnya sangat tepat. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah maju dengan gagasan omnibus law, yang tujuannya melakukan reformasi hukum untuk menyederhanakan berbagai aturan menyangkut kemudahan berusaha.

"Artinya semua yang terkait akan dibuat lebih simpel dan sederhana. Maka daerah harus diarahkan untuk menyisir, mana perda yang tumpang tindih dan menghambat, itu harus dikodifikasi ulang. Sehingga semangat di pusat sama dengan daerah. Karena sekarang, kalau mau investasi kita kan juga harus ke daerah. Daerah juga harus mau berubah," paparnya.

Saan berjanji pihaknya akan membicarakan topik itu lebih dalam dengan Kemdagri di saat rapat kerja berikutnya. "Kami akan usulkan agar segera dilaksanakan rapat dan topik ini dibahas," ujar Saan Mustopa.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyebutkan setidaknya ada 347 peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan memiliki potensi menghambat investasi.

Berdasarkan kajian KPPOD tersebut, ditemukan bahwa 235 perda yang bermasalah adalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, 63 terkait dengan perizinan, 7 terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dan 42 perda dengan urusan lain-lain. Banyak di antara perda-perda tersebut bermasalah dalam aspek yuridis, substansi, hingga prinsip.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Limbah Alkohol, Batik dan Peternakan Babi Cemari Bengawan Solo

Setidaknya, terdapat 142 industri kecil alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik serta industri peternakan.

NASIONAL | 21 November 2019

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Nama Rahmad Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini.

NASIONAL | 21 November 2019

Danseskoal Terbitkan Buku “Indonesia Navy, Global Maritim Fulcrum and ASEAN”

TNI AL dituntut untuk berbenah diri mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan macam operasi militer.

NASIONAL | 21 November 2019

2025, Multi Bintang Komitmen Menggunakan Energi Terbarukan

Indonesia meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif dan menargetkan penggunaan energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025.

NASIONAL | 21 November 2019

Dewan Pengupahan Jabar Ajukan Rekomendasi Kenaikan Upah

Mengacu pada formulasi, rekomendasi UMK terbesar di Jabar berlaku di Kabupaten Karawang dengan nomimal Rp 4.594.325.

NASIONAL | 21 November 2019

Aula SMKN 1 Miri Sragen Ambruk, Biaya Siswa Terluka Ditanggung Pemerintah

Ganjar terus memantau perkembangan penanganan pasca bencana yang menyebabkan 22 siswa terluka itu.

NASIONAL | 21 November 2019

Ketua KPK Baru Ingin Kesejahteraan Pegawai KPK Terjamin

Enggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji enggak boleh turun, itu yang penting,” kata Firli.

NASIONAL | 21 November 2019

Jadi ASN, Pegawai KPK Diyakini Tetap Independen

Budaya independen yang dijunjung KPK diyakini tidak akan berubah kendati karyawan berubah status sebagai ASN.

NASIONAL | 21 November 2019

37 Perwira Polri Naik Pangkat Termasuk Komjen Firli

Firli yang resmi duduk sebagai Kabaharkam Polri itu naik pangkat jadi Komjen bersama dengan 36 jenderal lain, Kamis (21/11/2019).

NASIONAL | 21 November 2019

Atasi Perda Bermasalah, Perlu Perwakilan Pusat di Daerah

Kantor tersebut berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS