Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Akan Berbasis Manajemen Talenta
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Akan Berbasis Manajemen Talenta

Kamis, 21 November 2019 | 14:53 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Administrasi Nasional (LAN) mendorong diterapkannya desain berbasis manajemen talenta untuk mewujudkan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. Saat ini, desain manajemen talenta tersebut masih dikaji dan disusun bersama dengan pihak terkait.

"Kami mendorong diterapkannya desain manajemen talenta ASN Nasional. Saat ini desain itu masih dalam kajian dan penyusunan. Kami pun masih terus lakukan sinkronisasi dengan pihak terkait," kata Kepala Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Hary Supriadi, dalam Seminar Nasional "Kebijakan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Nasional Berbasis Manajemen Talenta", Kamis (21/11/2019) di Jakarta.

Dijelaskan, konsep manajemen talenta merupakan salah satu metode yang berkembang sebagai metode baru yang berguna untuk mendefinisikan ulang tujuan organisasi melalui proses pemanfaatan sumber daya manusia. Manajemen Talenta merupakan salah satu komponen utama dalam paradigma Human Capital Management (HCM) yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang diintegrasikan dengan tujuan strategis organisasi.

Salah satu metode yang digunakan dalam konteks tersebut adalah tahapan-tahapan manajemen SDM mulai dari rekrutmen, pengembangan, pemeliharaan talenta, dan penempatan talenta pada jabatan.

"Mutasi JPT nasional merupakan bagian dari konsep manajemen talenta tersebut, yakni pada tahap deployment. Setiap instansi pemerintah harus melaksanakan rekrutmen JPT melalui serangkaian assessment dengan membandingkan potensi dan kinerja JPT yang bersangkutan," ucapnya.

Dalam laporan hasil kajian yang sudah dilaksanakan, diketahui, saat ini perlu dilakukan mutasi JPT nasional karena adanya masalah kesenjangan pembangunan serta disparitas kinerja organisasi. Selain itu, dari sisi kompetesi JPT, ada kesenjangan kompetensi JPT (Pratama) sehingga dibutuhkan pemerataan.

"Kita juga merancang mutasi JPT berbasis talenta karena secara kebijakan sudah dituangkan dalam regulasi yang ada. Prosesnya kita awali dengan kajian," kata Hary.

Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen ASN - LAN, Agus Sudrajat, menuturkan, ada sejumlah alasan penting mengapa diperlukan mutasi JPT. Pertama, karena amanat peraturan perundangan. Pada pasal 10 UU No. 5/2014 disebutkan bahwa PNS berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian Pasal 131 ayat 6 disebutkan bahwa Presiden berwenang melakukan pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.

Kemudian pada ayat 7 disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional diatur dengan Peraturan Presiden". Namun demikian, mutasi JPT tidak dikenakan kepada seluruh JPT Utama/Madya (581 orang) dan JPT Pratama (17.908 orang) tetapi hanya sejumlah kecil JPT yang masuk dalam kategori top talent.

Kedua, yakni alasan prioritas pembangunan nasional ataupun daerah. Dalam upaya mendukung percepatan capaian pembangunan baik nasional maupun daerah, mutasi/rotasi JPT nasional berbasis manajemen talenta diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut.

Selain itu, alasan lainnya yakni percepatan capaian kinerja organisasi berupa, opini WTP, capaian SAKIP, indeks RB, skor integritas pelayanan publik, dan tingkat kepatuhan melaksanakan UU No. 25 Tahun 2009. Dalam hal capaian opini WTP baru terealisasi sebesar 86 persen untuk kementerian/lembaga atau K/L (target 2019 sebesar 95 persen), sedangkan untuk capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) terealisasi sebesar 85,37 persen untuk K/L (melampaui target 85 persen), untuk Provinsi sebesar 64,71 persen (target 2019 sebesar 75 persen), dan kabupaten/kota sebesar 14,53 persen (target 2019 sebesar 50 persen).

"Mekanisme mutasi pada konteks ini dapat dilakukan secara top down, sesuai dengan penilaian Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap mutasi JPT," kata Agus Sudrajat.

Selanjutnya, mutasi JPT nasional dimungkinkan pula melalui mekanisme bottom-up yakni pemenuhan terhadap permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan talenta-talenta terbaik untuk mengisi jabatan target yang ada di instansinya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Semua Kebudayaan Menjadi Tuan Rumah di Semarang

Di banyak pertemuan, menurut Tubagus, para pegiat seni dan kebudayaan seringkali menyebut bahwa Semarang itu kota tanpa identitas.

NASIONAL | 21 November 2019

Kursus Pranikah Diusulkan Dibarengi Tes Kesehatan Calon Pengantin

Kursus pranikah ini sangat penting guna meletakkan dasar-dasar membina rumah tangga sesuai agama masing-masing.

NASIONAL | 21 November 2019

Rp 12 Triliun Dana Transfer untuk Jateng Masih Prioritaskan Pendidika dan Infrastruktur

Dana transfer dialokasikan sebagian besar untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta gaji pegawai.

NASIONAL | 21 November 2019

Pemerintah Indonesia dan Malaysia Teken MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional

MoU Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah dan Serawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat).

NASIONAL | 21 November 2019

Natal dan Tahun Baru, Volume Penumpang Kapal Diperkirakan 1,19 Juta Orang

Untuk Nataru 2020 prediksi jumlah penumpang naik 1,84 persen menjadi 1,19 juta penumpang.

NASIONAL | 21 November 2019

Saan Mustopa: Temuan KPPOD Jadi Momen Kemdagri Sisir Perda Penghambat Investasi

Menurut Saan momentumnya sangat tepat. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah maju dengan gagasan "omnibus law".

NASIONAL | 21 November 2019

Limbah Alkohol, Batik dan Peternakan Babi Cemari Bengawan Solo

Setidaknya, terdapat 142 industri kecil alkohol, 37 industri tahu, puluhan industri batik serta industri peternakan.

NASIONAL | 21 November 2019

Kasus Suap Distribusi Pupuk, KPK Kembali Periksa Dirut Petrokimia Gresik

Nama Rahmad Pribadi kerap muncul dalam persidangan perkara ini.

NASIONAL | 21 November 2019

Danseskoal Terbitkan Buku “Indonesia Navy, Global Maritim Fulcrum and ASEAN”

TNI AL dituntut untuk berbenah diri mengantisipasi dinamika lingkungan strategis dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola dan macam operasi militer.

NASIONAL | 21 November 2019

2025, Multi Bintang Komitmen Menggunakan Energi Terbarukan

Indonesia meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif dan menargetkan penggunaan energi terbarukan nasional sebesar 23% pada 2025.

NASIONAL | 21 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS