PLN Sentralisasi Sistem Monitoring
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

PLN Sentralisasi Sistem Monitoring

Rabu, 27 November 2019 | 14:35 WIB
Oleh : Rangga Prakoso / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT PLN (persero) terus berusaha meningkatkan pelayanan, kinerja serta sigap dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi. Upaya yang dilakukan dengan membentuk Pusat Pengelolaan Informasi dan Solusi (P2IS).

Divisi tersebut berada di kantor pusat PLN. Dalam ruangan P2IS itu terdapat layar besar yang terbagi dari beberapa item. Ada yang khusus memonitor daya pembangkit, transmisi, maupun kondisi pemadaman.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan sistem monitoring sebenarnya sudah dimiliki perusahaan. Namun belum dilakukan secara terpusat. Sebagai contoh pusat pengaturan beban berada di Cinere. Kemudian kondisi kelistrikan Ibukota berada di Gambir.

"Kami merasa perlu terpusat. Satu sistem terpadu. Ini menjadikan kita awarness, mempercepat proses dan melihat apa saja kendala," kata Inten di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Inten mengungkapkan P2IS menjadi fondasi menyatukan informasi yang selama ini belum tersentralisasi. Setelah informasi tersebut diterima kemudian dilanjutkan dengan analisis yang komprehensif.

Sehingga bisa memberikan dan menganalisis langkah konkret dan efektif untuk menentukan tindak lanjut atau solusi permasalahan. "Yang real-time (data terkini) baru (sistem) Jawa-Bali. Untuk Sumatera dan Kalimantan sedang berproses. Tahap pertama Jawa-Bali," ungkapnya.

Dikatakannya data menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan dan solusi, mengembangkan peluang dan strategi bisnis perusahaan ke depan. Diharapkan dengan P2IS semua kinerja dan kondisi kelistrikan dapat dikelola server optimum dalam memitigasi risiko dan sebagai sistem peringatan perusahaan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Industri, Strategis dan Media Kementerian BUMN Heri Purnomo menyambut baik upaya yang dilakukan PLN dalam meningkatkan kinerja.Dia menyebut dengan P2IS maka gangguan di suatu wilayah bisa cepat teratasi.

Gangguan itu bisa bersifat alamiah seperti pohon tumbang maupun ketersediaan bahan baku pembangkit listrik. "Jika sudah terkonsolidasi ketahuan seperti apa solusinya," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Erick Thohir Dinilai Serius Benahi Karut Marut BUMN

Erick Thohir ini kayak Bu Susi Pudjiastuti. Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir “menenggelamkan” koruptor di BUMN.

NASIONAL | 27 November 2019

PT WHW Terapkan Program Alih Teknologi

Sebanyak 82 persen dari total karyawan berjumlah 2.940 orang adalah tenaga kerja asal Kalimantan Barat.

NASIONAL | 27 November 2019

Tanaman Lidah Mertua Mampu Netralkan Udara Kotor

Siswa SPK di Bandung melakukan terobosan dengan tanaman Lidah Mertua.

NASIONAL | 27 November 2019

Kasus Proyek Fiktif, Eks Kadiv Waskita Karya Diperiksa

Ridwan Darma bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya.

NASIONAL | 27 November 2019

Annas Maamun Dapat Grasi, KPK Sampaikan Peringatan

Korupsi yang terjadi ini di lintas sektor, bukan saja korupsi proyek tetapi juga kehutanan.

NASIONAL | 27 November 2019

Kemag dan Kemlu Dapatkan Penghargaan dari Ombudsman

Kemag dan Kemlu berhasil mendapatkan penghargaan Ombudsman Award 2019 untuk kategori kementerian.

NASIONAL | 27 November 2019

Dana Otsus Papua Harus Transparan

Kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua masih sangat besar, pemerintah perlu mempertimbangkan kelanjutan dana Otsus.

NASIONAL | 27 November 2019

Pengamat: Pejabat Publik Sebaiknya Tidak Rangkap Jabatan

Sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum partai. Karena nanti kerjanya tidak optimal.

NASIONAL | 27 November 2019

Mahfud MD Nilai Ombudsman Belum Efektif

Ombudsman dibentuk untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik.

NASIONAL | 27 November 2019

Senator NTT: Desa Adat Harus Dapat Dana Desa

Keberadaan desa adat sangat penting sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

NASIONAL | 27 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS