Wamenhan Harapkan Industri Pertahanan Bisa Serap Maksimal Anggaran
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Wamenhan Harapkan Industri Pertahanan Bisa Serap Maksimal Anggaran

Sabtu, 30 November 2019 | 05:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono menilai industri pertahanan di Tanah Air belum memanfaatkan secara maksimal anggaran pertahanan. Buktinya, banyak kebutuhan anggaran negara yang belum mampu disiapkan industri pertahanan dalam negeri.

“Kalau kita lihat dari industri pertahanan yang ada itu belum maksimal. Artinya banyak sekali, kebutuhan yang diperlukan oleh pertahanan kita belum diserap oleh industri pertahanan. Nah, 2020-2024, kita berharap mereka mampu memanfaatkan anggaran yang ada. Kalau dulu mereka abai anggaran, sekarang kita akan beri porsi lebih,” kata Wahyu dalam "Ngobrol Santai Bersama Wartawan" di Jakarta, Jumat (29/11).

Ia memberi contoh PT Pindad punya kemampuan memproduksi 200 juta- 250 juta butir peluru dan amunisi. Tapi dalam praktiknya Pindad tak pernah mencapai kapasitas penuh dan tidak pernah mencapai angka 250 juta.

Dengan contoh itu, sejak tahun 2020 nanti, Kementerian Pertahanan akan maksimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki. Kemhan berikan porsi yang maksimal kepada industri pertahanan sehingga terpenuhi.

“Dari kacamata pertahanan, wah ini industri tidak mau memanfaatkan. Atau bisa saja user-nya, tidak order. Atau di satu sisi, saya enggak pernah dikasih order sejumlah itu tapi di sisi lain saya belum percaya hasilnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bukan anggaran pertahanan yang ditambah tetapi peningkatan pemanfaatannya. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan maksimal dari pertahanan bangsa.

“Jadi bukan artinya tambah anggaran begitu yang ada itu dimanfaatkan. Kalau diibaratkan air sebotol itu baru sedikit doang minumnya. Kenapa enggak dihabiskan. Padahal dia punya kemampuan untuk itu,” tutur Wahyu.

Dia juga menyebut industri pertahanan di Indonesia masih berorientasi pada sisi komersial. Kondisi itu berbeda dengan industri pertahanan negara sahabat seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, dan India yang menjadikan industri pertahanan sebagai industri mandiri.

“Negara-negara itu tidak memasukkan kelompok industri pertahanan ke industri komersial. Di kita industri pertahanan itu diperlakukan atau dikelola sebagai perusahaan biasa,” ungkap Wahyu.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hadapi Pilkada Serentak, Ketua KPU Ingatkan Tiga Hal Ini kepada Jajarannya

Sampai tahapan sekarang, kata Arief, kesiapan tersebut harus mencakup tiga hal, yakni kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran.

NASIONAL | 30 November 2019

MA Menangkan Ahli Waris, Sengketa BANI Berakhir

Kemenangan ini juga merupakan penghormatan terhadap jasa-jasa para pendiri BANI.

NASIONAL | 29 November 2019

Kemerdekaan Papua Bukan Gerakan Tunggal

Pendekatan militeristik di Papua jangan sampai membuat negara menjadi musuh bersama bagi rakyat Papua.

NASIONAL | 29 November 2019

Diperlukan Kolaborasi Mendagri dan Menkeu untnuk Bangun NTT

Mendagri perlu segera mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan setelah menerima usulan dari Pemprov NTT.

NASIONAL | 29 November 2019

Penguatan Wawasan Kebangsaan Berguna Tangkal Radikalisme

Untuk mengatasi ideologi selain Pancasila, perlu pendekatan sesuai dengan tingkatannya.

NASIONAL | 29 November 2019

Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan UMKM Harus Didukung

Indonesia seharusnya memang bisa melihat peluang sebagai akibat adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

NASIONAL | 29 November 2019

Mantan Kabais: Penanganan KKB Papua Cukup oleh Kepolisian

KKB berbeda dengan GAM, yang sudah merupakan gerakan kelompok bersenjata yang sudah memiliki hirarki yang jelas.

NASIONAL | 29 November 2019

Putusan MK Dinilai Kuatkan Peradi sebagai Wadah Tunggal Advokat

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menilai Putusan MK terkait perkara nomor: 35/PUU XVII/2018 soal Peradi sebagai wadah advokat tunggal sudah tepat.

NASIONAL | 29 November 2019

LSPR Bertransformasi Jadi Institut Komunikasi dan Bisnis

LSPR meluluskan 1.080 mahasiswa di tahun 2019.

NASIONAL | 29 November 2019

Komisi III DPR Minta Oknum Makelar Proyek Diselidiki

Dua oknum mencatut nama HM Prasetyo untuk mengintimidasi para jaksa ataupun kepala daerah dalam rangka mengatur proyek-proyek di daerah tertentu.

NASIONAL | 29 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS