Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden

Senin, 9 Desember 2019 | 08:37 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, pedang pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Saut, Jokowi sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari upaya pemberantasan korupsi. Jika memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki perilaku, Saut meyakini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia bakal melonjak di angka 50 atau 60 pada 2045. Diketahui, IPK Indonesia pada 2018 berada pada skor 38 poin atau hanya naik satu poin dibanding tahun 2017 dan 2016, yakni 37 poin.

"Kalau mau berubah, 2045 dengan Indeks Persepsi Korupsi 50 atau 60, kita harus mulai dari sekarang. Pedang pemberantasan itu (ada di) kepala negaranya," kata Saut saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST)di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (8/12/2019 malam.

Festival Film Antikorupsi merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember.

Saut menyatakan, Hakordia merupakan momentum untuk menginatkan pada dunia bahwa perbuatan korupsi bisa membuat kiamat suatu negara.

"Kan sesungguhnya (Hakordia) dibuat agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin kiamat suatu negara. Kemudian negara jadi bubar. Negara jadi tidak efisien, tidak efektif, ketidakadilan, bahkan isu radikalisme itu banyak dari isu korusi di depannya," tegasnya.

Menurut Saut, seperti halnya radikalisme agama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang diperangi seluruh negara. Ditegaskan, korupsi merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi radikal.

"Kalau kita komit korupsi menyengsarakan, membuat orang sebal membuat orang sedikit radikal. Radikal itu backgroundnya macam-macam ya, radikal agama, radikal ideologi, bahkan radikal ekonomi," terangnya.

Dijelaskan, radikal dalam segi ekonomi yakni berbuat tidak adil terhadap diri sendiri yang berdampak pada ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, dalam peringatan Hakordia, Saut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Menurutnya, masyarakat dapat berperan aktif dengan mengubah perilaku dari hal sederhana."Kita mulai dari yang sangat sederhana, saya bilang kalau bikin SIM enggak lulus, jangan nyogok sampai kapan pun. Jangan melanggar lalu lintas, jangan buang sampah sembarangan, mahasiswa jangan buat titip absen jadi kita harus lihat dari sederhana," paparnya.

Saut meyakini dari perubahan perilaku setiap individu akan mengubah perilaku suatu masyarakat. Hingga dalam skala besar, yakni negara bebas dari korupsi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pensiunan ASN, Petahana, Dosen, Purnawirawan, dan Advokat Ramaikan Bursa Pendaftaran

Henry Indraguna, advokat dari Jakarta mengaku sudah mendaftar ke DPP.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ini Pesan Saut Situmorang untuk Pimpinan Baru KPK

Kemampuan KPK saat ini hanya mampu menangani sekitar 200 perkara setiap tahun, sementara laporan yang masuk mencapai ribuan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila

Pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Ika Undip Bangun Sinergitas Alumni Lewat Rakernas

Kontribusi dari para alumni adalah sebuah keniscayaan untuk membuat Undip menjadi lebih dikenal, lebih besar, dan mendunia.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Nurdin Halid Didaulat Jadi Ketum Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya

Masyarakat Bone bentu Forum Komunikasi Masyarakat Bone.

NASIONAL | 8 Desember 2019

KKRS Jambi Rancang Pemberdayaan Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu komunitas penduduk asli di provinsi Jambi.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Manfaat Penyu Sebagai Pengendali Ekosistem Laut

Data IUCN menyebutkan, enam spesies penyu kini dalam kategori rentan, terancam punah, hingga sangat terancam punah.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Daftar Pilkada Kota Solo, Putra Jokowi Akan Diperlakukan Sama

PDIP menjunjung tinggi bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih sekaligus dicalonkan.

NASIONAL | 8 Desember 2019

OC Kaligis: KPK Sepatutnya Diawasi

Dewan Pengawas KPK perlu melakukan audit mengenai dugaan kesewenang-wenangan penyidikan yang dilakukan oknum di lembaga itu.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Kempora Persiapkan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga

Kegiatan seri kedua ini diikuti ratusan peserta di Aula Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang.

NASIONAL | 8 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS