Ombudsman Kritik Kejaksaan soal Bolak-balik Perkara
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ombudsman Kritik Kejaksaan soal Bolak-balik Perkara

Selasa, 17 Desember 2019 | 18:06 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengkritik banyaknya laporan yang masuk terkait tindak lanjut perkara dari kepolisian ke pihak kejaksaan. Menurutnya, ada bolak-balik perkara yang sebenarnya sudah diupayakan dengan baik oleh Kejaksaan Agung dan Polri dengan membuat standar pelayanan.

"Jadi jangan sampai lebih dari 2 kali bolak-balik perkara ini, terutama untuk kasus yang agak susah gitu ya," kata Ninik saat "Talkshow Catatan Akhir Tahun Ombudsman", di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Menurut Ninik, pihaknya menerima usulan untuk menyiasati perkara yang rutin bolak-balik antara Polri dan Kejaksaan. Seperti, dilakukan penyederhanaan terkait pelaksanaan gelar perkara, agar pemeriksaan petunjuk disampaikan oleh Kejaksaan Agung kepada Polri itu lebih mudah dicarikan jalan keluarnya.

Pernyataan Ninik ditanggap langsung oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Dia mengamini bahwa ada hal terkait seperti dikeluhkan adalah benar. Namun bukan tanpa sebab, Burhanuddin menjelaskan ada aturan dan SOP diatur di Kejaksaan yang mengatur mengapa bisa terjadi bolak-balik tersebut.

"Hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Sebaliknya, bila penyidikannya tak sempurna, maka penuntutan akan jelek. Makanya kami selektif untuk masuk ke pengadilan," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin menegaskan, bolak-balik perkara semata karena pihaknya inginkan kesempurnaan. Sebab pihak kejaksaan menghindari adanya temuan kesalahan jaksa dalam menuntut dalam sebuah perkara karena dapat berakibat fatal.

"Jika hakim memutus bebas, maka akan dieksaminasi dan kalau ternyata ada kelemahan, hasil eksaminasi dapat menjatuhkan hukuman tersendiri kepada jaksa," kata Jaksa Agung.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

JK Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum PMI

Jusuf Kalla terpilih kembali secara aklamasi dalam Munas XXI PMI 2019.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Kasus Pencemaran Nama Baik Petinggi Garuda, Polisi Periksa 3 Saksi

Diketahui sebelumnya, Roni Eka melaporkan pemilik akun Twitter @digeeembok, ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, 6 Desember 2019 lalu.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Saut Situmorang Minta Publik Tak Curiga dengan Firli Cs

Pimpinan baru KPK akan bekerja lebih baik untuk memberantas korupsi di Tanah Air.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Ini Komentar Presiden soal Pro-Kontra Wacana Ekspor Benih Lobster

Presiden Jokowi angkat bicara mengenai wacana ekspor benih lobster

NASIONAL | 17 Desember 2019

Jokowi Izin Bangun Ibu Kota Baru ke Tokoh Kaltim

Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu beberapa tokoh mengusulkan pembangunan universitas.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Regulasi Keamanan Siber Sudah Mendesak Dibuat

Masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial karena jejak digital bisa berbahaya.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Layanan GrabGerak Mudahkan Akses Disabilitas di Kota Semarang

Kehadiran layanan GrabGerak memperkuat komitmen Grab untuk memberikan layanan inklusif.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Ombudsman Minta Polri Umumkan Hasil TPF Demonstrasi Usai Pilpres

Ombudsman mendesak agar Polri dapat menindaklanjuti hal terkait, khususnya mengumumkan hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF).

NASIONAL | 17 Desember 2019

Polemik Perda Perpasaran, Akumindo: Aturan Itu Kurang Tepat

Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran walaupun tujuannya berpihak pada UMKM, tapi keliru dan kurang tepat kalau minta gratis.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Mayoritas Masyarakat Tolak Pilpres Dikembalikan ke MPR

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia.

NASIONAL | 17 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS