Kejagung Diminta Bergerak Cepat Tuntaskan Kasus Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.25)   |   COMPOSITE 4879.1 (1)   |   DBX 933.193 (0.2)   |   I-GRADE 128.434 (0.25)   |   IDX30 404.523 (-1.05)   |   IDX80 106.174 (-0.17)   |   IDXBUMN20 268.239 (-0.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.05)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-1.43)   |   IDXQ30 118.527 (-0.37)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.07)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.27)   |   IDXV30 100.803 (-0.03)   |   INFOBANK15 767.134 (-4.66)   |   Investor33 355.071 (-1.5)   |   ISSI 143.565 (0.35)   |   JII 517.566 (2.32)   |   JII70 175.828 (0.63)   |   KOMPAS100 953.068 (0.13)   |   LQ45 742.375 (-1.19)   |   MBX 1347.52 (-0.07)   |   MNC36 265.633 (-0.06)   |   PEFINDO25 258.006 (0.98)   |   SMInfra18 230.699 (-0.49)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.18)   |  

Kejagung Diminta Bergerak Cepat Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Jumat, 20 Desember 2019 | 11:02 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) harus bergerak cepat untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berpotensi merugikan negara belasan triliun rupiah. Kasus Jiwasraya merupakan salah satu kasus besar yang harus dituntaskan dan diyakini melibatkan banyak pihak.

"Kejagung harus bergerak cepat menuntaskan dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Kasus ini merupakan kasus besar yang begitu banyak merugikan keuangan negara," kata pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, Jumat (20/12/2019) di Jakarta.

Diingatkan Pohan, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Jiwasraya tersebut Kejagung sudah menetapkan status tersangka, maka sebaiknya yang bersangkutan segera dicekal dan ditahan. Jika tidak, dirinya mengkhawatirkan ada upaya untuk menghilangkan barang bukti maupun memengaruhi saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut.

"Kalau sudah ada nama tersangkanya, lebih baik segera dilakukan pencekalan maupun penahanan. Ini kasus besar, jangan sampai nantinya malah ada upaya menghilangkan barang bukti maupun memengaruhi saksi-saksi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pohan juga meyakini jika dalam kasus Jiwasraya melibatkan banyak pihak di luar perusahaan asuransi milik negara tersebut. Mengingat, pembelian saham high risk atau berisiko tinggi yang sedemikian besar tentunya melibatkan perantara ataupun pihak-pihak yang menginginkan adanya pembelian tersebut.

Kejagung sendiri telah meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan milik nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke tahap penyidikan. Saat ini sedikitnya sudah 89 orang saksi yang diperiksa tim penyidik.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Menteri BUMN perihal dugaan fraud di PT Asuransi Jiwasraya.

Kala itu Rini M Soemarno yang menjabat Menteri BUMN melaporkan kasus pada 17 Oktober 2019. Kasus itu kemudian diproses merujuk surat perintah penyidikan (Sprindik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Nomor: PRINT - 33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

"Penyidikan dilakukan untuk memperoleh fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu, 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik," kata Burhanuddin.

Sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman mengakui, perkara Jiwasraya sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta sejak Juni 2019. Kasus itu lalu diambil alih Kejaksaan Agung dengan alasan menyangkut beberapa wilayah termasuk 13 perusahaan reksa dana.

Sejauh ini, Jampidsus sudah menyusun tim yang beranggotakan 16 orang untuk menangani perkara tersebut. Dirinya pun mengaku Kejaksaan RI punya strategi khusus di tahap penyidikan yang belum bisa dipublikasikan.

"Kami tidak bisa mengatakan, menyampaikan hasil penyidikan dana dan sebagainya. Karena itu termasuk strategi kami dalam pengungkapan kasus ini. Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan," ujar Burhanuddin.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

883 Objek Jadi Fokus Pengamanan Polda Kalbar

Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Lilin Kapuas 2019 sebanyak 2.772, terdiri dari 1.440 personel Polri, dan 1.332 dari lintas instansi.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Kritis, Pelaku Pembunuhan Mahasiswi Unib Dirawat di RS Bhayangkara

Pardi dalam keadaan kritis karena saat ditangkap berusaha melakukan percobaan bunuh diri dengan menusuk perut dengan pisau dan menggantung diri.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Pekerja Buruh Penting Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Organisasi buruh berharap bisa dilibatkan dalam Satuan Tugas Omnibuslaw yang dibentuk oleh kemenko perekonomian.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Jelang Pilkada Serentak, KNPI Ingatkan 5 Potensi Ancaman Nasional

Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak, 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten. Karena itu perlu dilakukan pemetaan potensi ancaman nasional.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Tiket Bus AKAP di Bengkulu Naik 20 Persen

Armada yang disiapkan masing-masing PO bus AKAP cukup untuk mengangkut penumpang Natal dan Tahun Baru di daerah ini.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Pelanggar Hak Cipta Liga Inggris Mulai Ditindak Aparat

Tindakan pelanggaran hak atas tayangan siaran Liga Primer dapat mencoreng nama Indonesia karena sudah dipercaya untuk menjadi pemegang hak lisensi tunggal.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Pimpinan KPK Jilid IV Akan Berangkat Bersama ke Istana Saksikan Pelantikan Firli Cs

Setelah pelantikan di Istana, kata Laode, para pimpinan KPK langsung kembali ke Kantor KPK untuk menjalani serah terima jabatan.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Laode Syarif Harap Masa Depan KPK Lebih Baik Saat Dipimpin Firli dkk

"Kalau Komisioner KPK yang baru dan irama Dewan Pengawas KPK semua semangatnya untuk memberantas korupsi insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Laode.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Novel Minta Polisi Taati Perintah Jokowi soal Kasus Teror Air Keras

Novel meminta Jokowi tak membiarkan pelemahan terhadap lembaga antikorupsi.

NASIONAL | 20 Desember 2019

Saut Situmorang Menangis Saat Berpisah dengan Pegawai dan Pimpinan KPK

Cenderamata dari para pegawai itu berupa lukisan karikatur wajah lima pimpinan dari pegawai KPK "Ada lukisan bagus. Saya suka," ungkapnya.

NASIONAL | 20 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS