Implementasi Simodis Dorong Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Devisa
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-8.43)   |   COMPOSITE 4917.96 (-81.02)   |   DBX 928.196 (-9.91)   |   I-GRADE 130.286 (-2.88)   |   IDX30 412.166 (-8.56)   |   IDX80 107.727 (-2.28)   |   IDXBUMN20 269.265 (-6.58)   |   IDXG30 115.773 (-2.67)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-7.42)   |   IDXQ30 120.761 (-2.52)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.01)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-5.76)   |   IDXV30 101.893 (-1.76)   |   INFOBANK15 773.605 (-14.18)   |   Investor33 359.92 (-6.9)   |   ISSI 144.524 (-2.74)   |   JII 524.265 (-11.81)   |   JII70 177.451 (-4.02)   |   KOMPAS100 962.885 (-19.81)   |   LQ45 754.177 (-15.18)   |   MBX 1360.94 (-23.58)   |   MNC36 269.191 (-5.19)   |   PEFINDO25 256.961 (-3.67)   |   SMInfra18 232.003 (-3.66)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.68)   |  

Implementasi Simodis Dorong Kepatuhan Kewajiban Pelaporan Devisa

Jumat, 27 Desember 2019 | 14:14 WIB
Oleh : Herman / JAS

Jakarta, Beritasatu.Com - Per 1 Januari 2019, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan mengimplementasikan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis).

Pada tahap pertama, sistem ini akan mengintegrasikan arus dokumen ekspor dan impor dari DJBC dan arus uang yang terdapat di Bank Indonesia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dan Bank Indonesia dapat melakukan rekonsiliasi data impor atau ekspor dengan transaksi devisa secara komprehensif dan terintegrasi.

Ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan devisa. Hal tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian defisit neraca transaksi berjalan.

"Simodis bermanfaat guna mendukung perumusan kebijakan dengan informasi devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor yang lebih akurat dan terkini. Dari sisi pelapor (eksportir, importir, dan perbankan) Simodis meningkatkan efisiensi pelaporan karena mengurangi beban pelaporan dan memberikan umpan balik informasi secara cepat dan online," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, di gedung DJBC, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

"Selain itu Simodis menyediakan informasi penawaran dan permintaan valas dari kegiatan transaksi ekspor dan impor secara cepat, tepat, dan akurat," Destry menambahkan.

Ditambahkan Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, SiMoDIS memberikan informasi yang lengkap tentang nilai ekspor dan nilai impor yang sesungguhnya, berdasarkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Selain itu, hasil dari rekonsiliasi data tersebut akan digunakan sebagai salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha.

"Dari sisi bea cukai, dengan Simodis ini kita bisa melakukan rekonsiliasi, sehingga tidak ada lagi under atau over invoice. Biasanya mereka antara dokumen kepabeanan dan transaksi uangnya ada perbedaan. Ini salah satu indikator untuk penyusunan profiling kepatuhan pengusaha," ujarnya.

Heru menjelaskan, pengusaha yang masuk golongan patuh akan diberikan status atau profil yang lebih baik atau tinggi daripada pengguna yang dianggap tidak patuh. Dalam rangka mendorong ekspor, bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif, antara lain berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), dan Authorized Economic Operator (AEO) serta dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses layanan restitusi pajak.

Sedangkan bagi importir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif antara lain, berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA), dan Authorized Economic Operator (AEO).

"Bagi pengusaha yang tidak patuh, selain dikenakan sanksi administrasi atau penundaan pelayanan/pemblokiran, hasil rekonsiliasi data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pengawasan melalui skema Joint Program antara DJBC dengan Direktorat Jenderal Pajak," papar Heru.

Untuk mendukung implementasi Simodis, pada 29 November 2019 Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/14/PBl/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran lmpor. PBI tersebut memuat ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor. Ketentuan penerimaan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam, dan penambahan pengaturan kewajiban pelaporan devisa pembayaran impor. Ketentuan pelaksanaan atas PBI tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Gagalkan Peredaran Narkotika di Malam Pergantian Tahun

Dari empat kasus narkoba yang diungkap selama Desember, tujuh orang tersangka diringkus beserta barang bukti.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Pakar: KPK Tidak Boleh Sembarangan Berikan SP3

Tidak ada kasus korupsi yang bisa di-SP3 saat ini.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Soal Papua, Suhendra Tak Sependapat dengan Hendropriyono

Seharusnya, tegas Suhendra, pemerintah pusat mengacu pada pola penanganan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Banjir Wasior Akibatkan 62 Bangunan Tergenang Air dan Lumpur

BPBD Papua Barat telah mengirimkan bantuan berupa 70 paket pakaian, 70 dus mi instan, dan 48 dus air mineral kepada warga yang terdampak banjir.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Kemhub Sambut Positif Skema Kerja Sama Pengeloaan Bandara Labuan Bajo

Konsorsium CAS beranggotakan PT Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pre Ltd.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Firli Tetap Polisi Aktif, Pakar: Tidak Ada Pelanggaran

Posisi Firli, yang masih aktif sebagai polisi, bisa membuat KPK dan Polri secara institusi bisa saling menunjang dalam upaya penegakan hukum.

NASIONAL | 27 Desember 2019

#SaveTheirUmra Akan Berangkatkan Jemaah Korban First Travel

Gerakan #SaveTheirUmra membuka sekretariat untuk pemberangkatan umroh bagi korban penipuan First Travel.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Presiden Jokowi Apresiasi Natal Berlangsung Kondusif

Presiden juga menyambut baik pernyataan sejumlah pejabat mengenai kebebasan warga negara Indonesia dalam menjalankan ibadah.

NASIONAL | 27 Desember 2019

Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian Korban Kecelakaan Bus Sriwijaya

Tim SAR Gabungan pada hari keempat hanya melakukan pemantuan saja di sekitar lokasi kejadian.

NASIONAL | 27 Desember 2019

KNKT: Kecelakaan Bus PO Sriwijaya Akibat Kelalaian dan Rem Blong

Dari data yang didapat di lapangan dan dianalisis bukan disebabkan karena kelebihan muatan.

NASIONAL | 27 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS