Kelola Anggaran Rp 74 Triliun, Kemdikbud Diminta Fokus Tingkatkan Mutu Guru
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kelola Anggaran Rp 74 Triliun, Kemdikbud Diminta Fokus Tingkatkan Mutu Guru

Sabtu, 11 Januari 2020 | 08:12 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), maka pagu anggaran pendidikan yang semulanya hanya Rp 35,7 triliun menjadi Rp 74 triliun. Hal ini karena ada penambahan dari anggaran pendidikan tinggi senilai Rp 39 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji mengatakan, dengan mengelola anggaran pendidikan yang jumlahnya semakin meningkat, Kemdikbud harus segera merampungkanblue print atau cetak biru pendidikan, sehingga anggaran triliun rupiah dapat memberi dampak.

“Mengelola anggaran ini butuh adanya blue print, tujuannya untuk menghindari ribuan triliun melayang tanpa ada hasilnya, karena terlihat 20 tahun anggaran pendidikan terus meningkat tetapi kemampuan anak-anak Indonesia stagnan,” kata Indra kepada Beritasatu.com, Sabtu (11/1/2020).

Indra berharap Kemdikbud harus fokus pada masalah dasar pendidikan yakni mutu guru. Alokasi anggaran harus berpihak pada pelatihan guru mulai dari revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) hingga pelatihan guru yang berkelanjutan.

“Masalah pendidikan itu mutu, jadi fokus Kemdikbud membenahi pelatihan guru dan dosen agar benar- benar mampuni dan terukur. Kalau mau bangun sumber daya manusia unggul itu pendidikan harus unggul,” ujarnya.

Indra menyebutkan, pelatihan guru harus berlandaskan teori tipe eraly adopters sehingga kualitas guru dapat meningkat dan alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil perubahan kualitas dan mutu guru.

Pasalnya, Indra menuturkan, apabila pemerintah tidak fokus pada guru maka akan terlihat pada hasil survei Program International Student Assessment (PISA) 2021 yang akan lebih merosot dibanding hasil PISA 2018. “Kita sudah mengetahui kualitas guru kita seperti apa. Nah ini jadi fokus pemerintah apabila serius membangun SDM Unggul,”ujarnya.

Pendapat senada juga sampaikan oleh anggota DPR RI Komisi X, Dede Yusuf Macam Effendi. Dia menyebutkan, meski secara keseluruhan alokasi pendidikan yang dikelola Kemdikbud masih jauh dari harapan, Kemdikbud harus fokus mengelola anggaran pada efektivitas belajar mengajar, peningkatan mutu tenaga pendidik, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan perbaikan kurikulum.

Dede menuturkan, anggaran Kemdikbud yang kelola saat ini yakni Rp 74 triliun ini jika akan direlokasikan karena pengabungan Dikbud dan Dikti, maka harus ada persetujuan dengan DPR Komisi X pada pembahasan anggaran Feburari 2020 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian membenarkan jika pembahasan anggaran masih belum dilakukan antaran Komisi X dan Kemdikbud. Pasalnya, dua kali pertemuan Komisi X bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum secara spesifik membahas anggaran, mengingat Kemdikbud yang baru ini belum menyelesaikan penyusunan struktur yang baru pascapenggabungan.

Meski demikian, Hetifah menuturkan, pada rapat 12 Desember yang lalu, Komisi X telah mendesak Kemdikbud untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) agar pengelolaan atau pengawasan anggaran fungsi pendidikan yang berada di K/L lain dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dalam bentuk transfer daerah. “Mendesak pemerintah untuk memastikan alokasi DAU (Dana Alokasi Umum, Red) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan ditegaskan hanya untuk pendidikan,” ujarnya.

Hetifah juga menyebutkan, Komisi X DPR RI saat pembahasan anggaran pada Agustus dan September 2019 telah menyampaikan catatan untuk Kemdikbud. Catatan tersebut meliputi: kebijakan dan program strategis, baik pada Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi (Dikdasmen dan Dikti), harus didasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan dinamika masyarakat daerah, seperti kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, program hibah pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), bantuan pemberdayaan Kelembagaan perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS, beasiswa, dan lainnya yang akan dilaksanakan pada TA 2020.

“Catatan dari Komisi X DPR RI ini diperlukan agar pelaksanaan anggaran Kemdikbud dapat sesuai kebutuhan strategis yang memang mendesak dibutuhkan masyarakat. Anggaran harus tepat sasaran, maka Komisi X DPR selalu siap mengawal kinerja pemerintah, khususnya dalamcbidang pendidikan ini,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Sita Dua Koper dan Satu Kontainer Dokumen di Sidoarjo

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu pasca-OTT Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

NASIONAL | 11 Januari 2020

BMKG: Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Berlangsung hingga 12 Januari

BMKG memprediksi dalam tiga hari sejak 10 Januari hingga 12 Januari 2020 di beberapa wilayah Indonesia terjadi potensi hujan lebat disertai angin kencang.

NASIONAL | 11 Januari 2020

Mahfud: 6.000 WNI di Luar Negeri Menjadi Terduga Teroris

Jika yang di luar negeri terbukti telah menjadi teroris, maka bisa dikenakan hukuman di negara mereka berada.

NASIONAL | 11 Januari 2020

PDIP Tiga Kali Surati KPU untuk Loloskan Harun Masiku ke DPR

KPU menyatakan tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

NASIONAL | 11 Januari 2020

HiLo Dukung Siswa SMA Kembangkan Kompetensi Kewirausahaan

HiLo mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Usung Smart City, Pekanbaru Jadi Kota Percontohan

Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah bersama masyarakat.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Ini Komisioner KPU Pengganti Wahyu Setiawan

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjadi Komisioner KPU pengganti Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 10 Januari 2020

KPU-Bawaslu Sepakat Laporkan Wahyu Setiawan ke DKPP

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan laporan kepada DKPP akan diserahkan secepatnya.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Bupati Sidoarjo Diperiksa Kasus Korupsi Pengadaan Infrastruktur

Bupati Sidoarjo Saiful Illah diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur.

NASIONAL | 10 Januari 2020

Kasus Imam Nahrawi, Legislator Demokrat Mangkir dari Pemeriksaan

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Teuku Riefky Harsya mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/1/2020).

NASIONAL | 10 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS