Kapolri Tak Tahu Harun Masiku Ada di PTIK
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kapolri Tak Tahu Harun Masiku Ada di PTIK

Kamis, 30 Januari 2020 | 14:48 WIB
Oleh : Hotman Siregar / JAS

Jakarta, Beritasatu.com- Anggota Komisi III Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan soal keberadaan tersangka Harun Masiku di PTIK saat OTT KPK yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sudding meminta Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan informasi tersebut.

“Ada kesan institusi kepolisian menghalangi proses atau langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di sana (PTIK). Apa yang sesungguhnya terjadi di PTIK?” tanya anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding dalam rapat kerja komisi hukum itu dengan Kapolri serta jajarannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) siang.

Kapolri Idham Azis pun menjawab pertanyaan Sudding. Kapolri menjelaskan, sebenarnya ada agenda Wapres Ma'ruf Amin di PTIK pada keesokan harinya. “Paginya itu akan melaksanakan olahraga pagi. Ini sudah menjadi kebiasaan bapak Wapres, di mako-mako TNI Polri bisa dua kali seminggu. Itu salah satu manajemen yang beliau tetapkan selama ini,” jelas Idham.

“Kebetulan kami kena giliran, di PTIK. Sesuai protap provos PTIK, sejak malam itu harus di-clear-kan di sana. Kalau misalnya terus ketemu misalnya penyelidik KPK, ketika itu, Polri tidak tahu apa prosesnya yang ada di dalam,” tambah Kapolri.

Baca juga:KPK Akui Harun Masiku Sempat Berada di Sekitar PTIK

Informasi itu didapatkan Kapolri dari Gubernur PTIK dan Kadiv Propam terkait kasus PTIK. Namun Kapolri menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, pimpinan KPK telah mengirim surat kepada Polri secara resmi utnuk meminta bantuan dilakukan penyelidikan kepada tersangka Harun Masiku.

Hal itu juga sudah pernah dilakukan untuk kasus e-KTP bernama Mariam. “Itu kami dulu yang lakukan, karena penyidikan dan penyelidikan ada di KPK, kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Nanti setelah masuk, kami akan bantu untuk penyelidikan,” jelas Kapolri.

Sudding kemudian bertanya kembali apa memang betul Harun Masiku betul berlindung di PTIK waktu itu? “Saya secara pribadi enggak tahu Pak. Enggak tahu masalah itu. Mungkin informasi masalah itu sedang bersiliweran, kami sendiri kami tidak tahu,” ujar Kapolri lagi.

Anggota Komisi III lainnya Benny K Harman juga mempertanyakan hal yang sama. Benny meminta Kapolri menjelaskan dengan gamblang informasi yang disampaikan kepada pihaknya benar atau tidak kejadian di PTIK soal kasus Harun Masiku.

Baca juga:KPK Peringatkan Pihak-pihak yang Coba Sembunyikan Harun Masiku

“Betul atau tidak bahwa penyidik KPK pada saat itu diiterogasi semalaman? Supaya kita clear pak. Supaya tak ada spekulasi. Kedua kenapa Harun Masiku ke sana (PTIK)? Ke PTIK itu juga jadi pertanyaan. Setelah dilacak, kuat duagaan HM ke sana, sebab katanya ketua PTIK itu mantan direktur penyidik di KPK kenal baik juga dengan Pak HM tadi,” beber Benny.

Kapolri kembali menjawab pertanyaan Benny. Idham mengaku tidak mau berandai-andai di ruang rapat Komisi III DPR. “Tapi jelas pertama kalau tidak ada kata penyekapan. Iya paginya mau ada kegiatan pak Wapres, tentu orang yang mereka dengan dalih mau sembahyang yang dilakukan oleh Provos PTIK kemudian akah hadir di sana karena gubernur PTIK saya juga tidak mau berandai-andai di ruangan ini, yang jelas saya tidak tahu kalau yang bersangkutan ada di PTIK,” jawabnya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Peneliti UGM Ciptakan Solusi Olah Limbah Batik

Air hasil pengolahan limbah disebutkan Roto bisa digunakan kembali untuk proses batik berikutnya.

NASIONAL | 30 Januari 2020

10 WN Tiongkok di Kepri Negatif Virus Korona

Semua wisman asal Tiongkok yang masih ada di Kepri kini masuk dalam pengawasan pemerintah daerah.

NASIONAL | 30 Januari 2020

RI-Rusia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Kerja sama tidak hanya pada pengadaan alutsista bagi Indonesia, tetapi juga produksi bersama dan alih teknologi.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Ronny Sompie: Saya Dimutasi Bukan Dicopot

“Istilah dicopot atau pencopotan bisa digunakan kalau saya dipecat karena sebuah perbuatan melanggar hukum," ujar Ronny.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Kabareskrim: Ada Tiga Modus Penyimpangan di Kasus TPPI

Kasus merugikan negara sebesar US$ 2,7 miliar atau Rp 37 triliun itu bermula saat pemilik TPPI Honggo Wendratno "bermain mata" dengan dua tersangka lain.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Polisi Buru Honggo Wendratno Sampai ke Tiongkok

Dalam kasus ini, barang bukti yang disita berupa aset Kilang TLE Tuban LPG Indonesia, administrasi, dokumen kontrak, dan lainnya yang saat ini berada di Tuban.

NASIONAL | 30 Januari 2020

KPK Periksa Ketua DPP Partai Berkarya

Vasco Ruseimy bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Pasangan Didik-Budi Maju Pilkada Boyolali dari Jalur Perseorangan

Persyaratan minimal dukungan jalur perseorangan sebanyak 60.636 pendukung yang tersebar paling sedikit di 12 dari 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Rugikan Negara Rp 37 Triliun, Tiga Tersangka TPPI Siap Sidang

HW adalah pemilik TPPI Honggo Wendratno yang masih buron.

NASIONAL | 30 Januari 2020

Partai Gerindra NTT Uji Kepatutan Bakal Bupati-Wakil Bupati

Pada tahun 2020, di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada sembilan kabupaten.

NASIONAL | 30 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS