Tb Hasanuddin Kritik Moeldoko Umumkan Terbuka Tim Monitor Eks WNI Anggota ISIS
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-1.34)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.96)   |   DBX 1076.27 (11.92)   |   I-GRADE 169.305 (0.55)   |   IDX30 499.8 (-0.92)   |   IDX80 132.38 (-0.32)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.01)   |   IDXG30 135.455 (0.05)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.98)   |   IDXQ30 146.053 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.27)   |   IDXV30 131.098 (-0.19)   |   INFOBANK15 988.482 (5.02)   |   Investor33 429.242 (-0.7)   |   ISSI 170.543 (-0.37)   |   JII 620.021 (-3.74)   |   JII70 214.017 (-1.07)   |   KOMPAS100 1185.8 (-0.19)   |   LQ45 922.358 (-1.18)   |   MBX 1613.53 (0.24)   |   MNC36 321.576 (-0.73)   |   PEFINDO25 321.335 (-2.97)   |   SMInfra18 295.407 (1.45)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.28)   |  

Tb Hasanuddin Kritik Moeldoko Umumkan Terbuka Tim Monitor Eks WNI Anggota ISIS

Jumat, 14 Februari 2020 | 15:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Tb Hasanuddin, mengkritisi pernyataan Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mewacanakan pengiriman tim untuk memonitor langsung 689 eks Warga Negara Indonesia (WNI) anggota ISIS yang ada di beberapa negara seperti Suriah dan Turki.

Hasanuddin mengaku mendapat informasi bahwa tim itu rencananya akan melakukan identifikasi dan juga pemetaan terhadap 689 eks WNI tersebut. Baginya, seharusnya langkah itu tak diumumkan secara terbuka. Geraknya seharusnya dilakukan secara tertutup.

"Kalaupun mau membuat tim, lakukan secara tertutup. Tak perlu diumumkan ke publik," kata Hasanuddin, Jumat (14/2/2020).

Dengan mengumumkan secara terbuka, Hasanuddin tak yakin tim itu bisa menghasilkan kerja yang baik. Sebab bila dilakukan secara terang-terangan, kombatan ISIS ini pastinya akan bersembunyi dan menghindar. Apalagi mereka sudah tahu tak akan bisa masuk lagi ke Indonesia. Belum lagi risiko data yang dihasilkan tak akurat karena motif tertentu.

Bagi Hasanuddin, seharusnya kerja ini dilaksanakan secara tertutup dengan melibatkan aparat seperti intelijen.

"Hemat saya kurang pas bila dipublikasikan. Lebih baik lakukan secara tertutup dengan melibatkan aparat intelejen," ujar Hasanuddin, purnawirawan TNI bintang dua yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di MPR itu.

Sebelumnya, Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memutuskan menolak menerima kembali para eks WNI anggota ISIS itu. Namun, ada pertimbangan khusus menyangkut perempuan dan anak di rombongan tersebut.

Moeldoko sendiri sudah menyebutkan bahwa tim itu akan mendata 689 eks WNI itu yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan kombatan. Presiden Jokowi sendiri memerintahkan agar data mereka disebar ke seluruh titik perbatasan dan mengeluarkan permintaan tangkal untuk menghindari masuknya kelompok yang oleh dunia disebut sebagai foreign terrorist fighter itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan Terima Gelar Doktor Honoris Causa, Tjahjo Ucapkan Selamat

"Tidak salah Undip memberikan penghargaan atas kinerja Ibu Puan dengan anugerah doktor honoris causa," kata Tjahjo Kumolo.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Menkes Pastikan Semua WNI dari Tiongkok di Natuna Negatif Covid-19

Setelah upacara pelepasan di Natuna, mereka akan dipulangkan lewat Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Bingung Isi Hari Valentine? Ini 4 Kegiatan yang Bisa Dilakukan

Setiap orang bebas memberi makna Hari Valentine sesuai kepentingan dan kebutuhannya.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Upaya Selamatkan Buaya Berkalung Ban Terhambat Kerumunan Warga

Luasnya badan sungai dan kerumunan masyarakat yang terlalu ramai menyaksikan upaya penangkapan menghambat proses penyelamatan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

65 Warga Jatim yang Dikarantina Akan Dipulangkan

Mereka dinyatakan sehat oleh Kementerian Kesehatan dan diperbolehkan kembali ke daerah asalnya masing-masing.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Siswa Didenda Nonton Barongsay, Ini Respons Kemdikbud

Jika hanya menyaksikan Barongsai Cap Go Meh diperbolehkan. Akan tetapi, untuk terlibat dalam ritual perayaan memang tidak diperbolehkan sesuai ajaran Islam.

NASIONAL | 14 Februari 2020

DPR Belum Putuskan RUU Ciptaker Dibahas di Pansus atau AKD

Pimpinan DPR direncanakan menggelar rapat terlebih dahulu pekan depan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

2 Kali Mangkir, Zulhas Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Palma Satu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Bamsoet Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Alokasi dana FLPP yang bisa memberikan fasilitas bunga KPR tetap 5 persen dengan jangka waktu pinjaman 20 tahun bagi MBR harus ditambah.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Kebutuhan BBM Masyarakat Enggano Dipasok Pertamina dari Padang

Zulkipli berharap ke depan pengiriman BBM dari Pertamina ke Enggano tidak terhambat lagi, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu.

NASIONAL | 14 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS