KPK Tak Ambil Pusing Klaim Zulhas soal Alih Fungsi Hutan di Riau
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPK Tak Ambil Pusing Klaim Zulhas soal Alih Fungsi Hutan di Riau

Sabtu, 15 Februari 2020 | 07:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan klaim yang dilontarkan Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengenai sengkarut suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

Pada Jumat (14/2/2020), Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka PT Palma Satu, anak usaha dari grup PT Duta Palma Group.

Saat kasus ini bergulir, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Usai diperiksa, Zulhas mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin alih fungsi hutan yang diajukan Duta Palma Group dan anak-anak usahanya.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, dalam melakukan proses penyidikan, KPK tidak tergantung pada keterangan seorang saksi. Hal ini sesuai dengan asas keterangan satu orang saksi bukanlah saksi. Ditegaskan, keterangan Zulhas sebagai seorang saksi akan dihubungkan oleh dengan keterangan saksi atau bukti-bukti lainnya untuk melengkapi pembuktian suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

"Sehingga nanti bisa diambil dari keterangan saksi lainnya dihubungkan dengan alat bukti yang lain dan itu nanti ada di kesimpulan berkas perkara yang ada sebagai bahan penyusunan surat dakwaan yang akan dibuktikan di persidangan," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas pada 8 Agustus 2014. SK tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau.

SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014. Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodasi dalam SK tersebut.

Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun dan memintanya mengakomodasi lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau.

Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk "membantu dan mengadakan rapat".

Nama Zulhas kerap mencuat dalam kasus ini. Annas Maamun mengaku pernah menemui Zulhas di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Annas mengaku menitipkan permohonan alih status hutan Riau kepada Zulhas.

Ali mengatakan hal yang wajar jika keterangan saksi berbeda satu sama lain. Ali memastikan, tim penyidik akan terus menggali dari keterangan saksi lain sehingga memperkuat pembuktian kasus ini. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan kembali memeriksa Annas Maamun dan mengkonfrontasi pernyataan Zulhas.

"Saya kira, segala kemungkinan bisa saja akan dilakukan ketika penyidik membutuhkan itu," katanya.

Usai diperiksa penyidik, Zulhas mengakui PT Duta Palma Group dan sejumlah anak usahanya mengajukan izin alih fungsi hutan di Riau kepada Kementerian Kehutanan (Kemhut) yang saat itu dipimpinnya. Namun, Zulhas mengklaim menolak izin tersebut.

"Jadi saya dipanggil terkait kelanjutan kasus permintaan kebun oleh PT Palma. Ada beberapa perusahaan, dan diajukan ke Kemhut. Sampai Kemhut semuanya ditolak. Jadi tidak ada satu pun (izin) diberikan alias semua permohonan itu ditolak," kata Zulhas usai diperiksa tim penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/2/2020).

Namun, Zulhas tak menjawab saat dikonfirmasi awak media mengenai pertemuan antara dirinya dengan Annas Maamun di rumah dinasnya, Jalan Denpasar Raya 15, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pertengahan Agustus 2014 lalu. Dalam pertemuan itu Annas menyampaikan usulan perbaikan perubahan kawasan hutan di Riau.

Zulhas hanya menyebut permintaan Annas Maamun tersebut ditolak. "Ditolak. Permintaannya ditolak," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Zulhas Klaim Tolak Permintaan Duta Palma Group

Zulhas mengaku menolak permintaan Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun.

NASIONAL | 15 Februari 2020

Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 20 Miliar

Uang suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI pusat kepada Kemenpora pada 2018.

NASIONAL | 15 Februari 2020

Mengenang Tati Sumirah, Sang Legenda Bulu Tangkis Piala Uber

Kemenangan Tati Sumirah dalam Piala Uber 1975 melawan Jepang sebagai juara bertahan akan selalu dikenang.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Jadi Wakil Kepala KSP, Yanes Dukung Penuntasan Implementasi MoU Helsinki

Menurut Yanes, implementasi butir-butir kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki adalah kunci stabilitas politik dan keamanan di Bumi Serambi Me

NASIONAL | 14 Februari 2020

Ajang Keragaman Budaya, PON XX Dapat Pererat Silaturahmi

Diikuti oleh ribuat atlet dari 32 provinsi, Menpora Zainudin Amali meyakini PON sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Kepala Bakamla Janji Perkuat Pengamanan di Natuna

Tugas pertama Kepala Bakamla adalah memperkuat pengamanan di wilayah Natuna.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Soroptimist International Ingin Berdayakan Perempuan Indonesia

Soroptimist International selama ini fokus pada upaya edukasi kesehatan, kesejahteraan anak, isu perubahan lingkungan, pemberdayaan perempuan.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Kepala Bakamla Komitmen Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Pekerjaan besar Bakamla adalah memperkuat koordinasi dengan stakeholder yang bertugas menjaga laut.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Puan Maharani Ingin Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Puan Maharani akan mendorong pemerintah agar alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBN tepat sasaran.

NASIONAL | 14 Februari 2020

Ganjar: Puan Mampu Selesaikan Persoalan Bangsa dengan Kebudayaan

Puan Maharani dinilai telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, negara, serta umat manusia.

NASIONAL | 14 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS